Selama ini sudah beberap propinsi maupun kabupaten-kota yang telah memprakarsai pembuatan peraturan daerah dalam upaya penanggulangan AIDS. Bagaimana kabar perda tersebut? Apakah selama ini memang telah cukup efektif untuk menggerakkan proses penanggulangan AIDS di daerah tersebut. Selama ini, paling tidak yang kami ketahui, belum ada evaluasi yang cukup memberikan gambaran mengenai perda-perda yang telah disahkan. Namun, gejala yang muncul di beberapa daerah telah banyak bermunculan untuk membuat perda. Apalagi KPA Nasional juga mendukung keberadaan perda-perda tersebut.

Beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah:

Bagaimana sebenarnya perda itu seharusnya?

Bagaimana itu perda dibuat?

Bagaimana itu perda yang telah ada itu berjalan?

Kami dari Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri, Jakarta, sedang mencoba membuat disain penelitian evaluatif untuk memperoleh permodelan proses penyusunan dan pelaksanaan Perda Aid yang efektif. Penelitian tersebut kami harapkan memperoleh dukungan dari banyak pihak dan dapat kami laksanakan pada mulai tahun 2009. Salam, Edy Siswoyo.

Aku melihat, kita terlalu banyak memiliki perda saat ini, termasuk tentang penanggulangan AIDS. Yang lebih mengherankan lagi banyak perda yang sepertinya menyudutkan ODHIV. Seperti ancaman-ancaman hukuman terhadap ODHIV yang menularkan HIV kepada orang lain. menurutku hal ini tidak akan berdampak positif pada penanggulangan AIDS. Bagaimanapun hal ini dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi buat ODHIV. ada baiknya KPAN memberikan masukan secara aktif pada KPAD untuk terlibat lebih intens dalam penyusunan PERDA, begitu juga dengan teman-teman positif. Akan sangat berisiko pada teman-teman ODHIV di lapangan jika PERDA-PERDA seperti ini benar-benar diterapkan. Dan masalah lainnya adalah dengan lamanya waktu bisanya seseorang didiagnosis HIV, ini akan menjadi presenden lain yang menimbulkan masalah ketika kita berbicara siapa yang menularkan siapa.

Untuk bung Arel dan juga untuk bung Administrator, jika ada koleksi Perda AIDS sebaiknya ditampilkan salah satu untuk kita bahas bersama dalam forum ini, apakah perda yang bermaksud menolong tersebut dari segi content-nya memang menyudutkan ODHIV. Penelitian kami sendiri baru strart bulan Januari 2009 dan kami belum memiliki koleksi perda-perda tersebut. Kami sedang mencoba menghubungi Pemda-pemda untuk memperoleh perda-perda yang dimaksud. Jika bung Administrator ada koleksinya, boleh dikirim ke kami. Salam, Edy Siswoyo.

Kami lampirkan file Perda Penanggulangan HIv/AIDS dari Kabupaten Manokwari tahun 2006. Semoga dapat bermanfaat.

Admin

Terimakasih untuk bung Administrator atas attacment Perdanya, saya sudah download. Baik juga jika Pemda-pemda bersedia mengirim Perda-Perdanya yang berkenaan dengan penanggulangan HIV/AIDS ke forum ini. Dengan demikian jika ada pihak yang keberatan terhadap salah satu pasalnya, atau merasa disudutkan seperti yang dikatakan bung Arel yang lalu, kita dapat langsung dan bersama-sama membahasnya. Baik juga jika bung Arel boleh menceriterakan pengalaman pahitnya secara konkret atas Perda-Perda itu. Kalau di forum ini tidak memungkinkan, dapat kontak langsung ke email saya. Terimakasih. Salam, Edy Siswoyo.

Pak Edy, kami baru mengumpulkan beberapa perda yang terkait dengan HIV dan AIDS. Semoga teman-teman yang lain dapat memberikan ke kami dengan email administrator@aids-ina.org. Semoga nanitnya usulan dan penelitian Pak Edy dapat membantu teman-teman kita di lapangan.

Makasih,
Admin

Berikut perda berikutnya yang kami dapat.

Terimakasih bung Administrator atas kiriman Perda-perdanya. Saya juga akan coba koleksi dari lain sumber. Dua hari ini saya ketemu dengan beberapa kawan di Lokakarya Nasional Penelitian HIV/AIDS di Sahid Hotel. Saya sudah ketemu beberapa orang yang berminat untuk meneliti Perda-perda Penanggulangan AIDS. Malah saya dengar bahwa KPA sedang menyusun Pedoman Penyusunan Perda Penanggulangan HIV/AIDS. Saya berharap pedoman tersebut dapat kita pakai untuk mengukur profil/content perda-perda yang dimaksud, termasuk mengukur efektifitas implementasinya yang menguntungkan semua pihak. Salam, Edy Siswoyo.

Dear pak Edy,

Kalau saya amati hampir semua perda yang muncul lebih banyak copy paste-nya. Saya tidak kenapa ini bisa terjadi, mungkin kebiasan latah masih juga mewarnai. Namun, demikian saya hanya ingin tahu, sebenarnya apakah Perda Penanggulangan AIDS itu dapat mengatur dengan jelas peran dari pemerintah. karena selama ini yang ada lebih banyak mengatur individu yang berisiko dan ODHA-nya. Saya belum leihat bahwa tanggung jawab penanggulangan AIDS menjadi bagian dari pemerintah.

Semisalnya, untuk pendanaan selalu tertulis akan dibiayai oleh APBD, APBN, dan dana yang tidak mengikat. Apakah mungkin ditulis itu hanya APBD dan APBN saja. Bila mungkin, ini memberikan tuntutan kepada pemerintah untuk menyediakan adanya untuk penanggulangan AIDS.

Makasih, diskusi ini sangat menarik karena lebih terstruktur. Bila mungkin diskusi ini dapat mengeluarkan rekomendasi yang bermanfaat buat KPA dan Indonesia.