Narkotika di Bawah 1 Gram Bebas
Tanggal: Friday, 13 May 2011
Topik: Narkoba


Radar Banten, 12 Mei 2011

Peraturan bersama yang ditandatangani Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang mengatur setiap pecandu yang kedapatan membawa kurang dari 1 gram narkotika akan dibebaskan, menuai kontroversi. Lalu, bagaimana jika ada kekhawatiran pelaku memanipulasi kasus narkotika yang menjeratnya.

“Kita terus mengantisipasi dengan berpikir kita di posisi para pelaku itu. Maka kita akan bisa mengantisipasi,” kata Direktur Narkotika Alami BNN, Benny Joshua Mamoto, dalam jumpa pers di Kantor BNN, Jl MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (11/5). Benny mengatakan, kebijakan yang disepakati bersama tersebut bertujuan mengurangi para pecandu narkotika. Selanjutnya, para pemegang kebijakan soal narkotika akan fokus untuk mengejar para bandar yang dianggap lebih berbahaya.

Dia menjelaskan, dalam aturan itu disebutkan pecandu yang sudah cukup umur diwajibkan melapor pada instusi yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, setiap orangtua juga dapat mewakilkan dalam laporan yang akan dilayangkan. “Mereka nantinya bisa mendapatkan fasilitas rehabilitasi dari institusi yang ditunjuk pemerintah,” jelas Benny.

Adapun institusi yang ditunjuk pemerintah tersebut adalah lembaga rehabilitasi medis yang diawasi BNN, Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur, Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia, Panti Rehabilitasi Kementerian Sosial, serta tempat-tempat rehabilitasi yang diselenggarakan masyarakat yang mendapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Benny menambahkan, bagi yang melapor nantinya akan dilakukan pendataan. Bagi pelapor yang pertama kali nantinya dia akan dikirim ke panti rehabilitasi.

“Begitupun juga jika tertangkap yang kedua kali. Sementara yang ketiga baru diproses hukum, namun putusan pengadilan juga harus rehabilitasi. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan berapa lama mereka direhabilitasi,” paparnya. Dalam dokumen Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No: 04 tahun 2010, yang disebarkan kepada wartawan, tertera klasifikasi pemidanaan tindak pidana narkotika sebagaimana tercan­tum dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.

Mereka yang membawa atau tertangkap narkotika sabu 1 gram, ekstasi 2,4 gram, heroin dan kokain 1,8 gram, ganja 5 gram, daun koka 5 gram, dapat dipida­nakan kecuali untuk narkotika Metadon (0,5 gram) dan Petidin (0,96 gram). Sementara yang kedapatan membawa kurang dari klasifikasi tersebut dikenakan wajib lapor. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintan (PP) No 25 tahun 2001. “Syaratnya mereka harus melapor. Kalau tidak mereka juga akan kena,” tegas Benny. Humas Badan Narkotika Nasio­nal (BNN) Sumirat menambahkan bah­wa aturan orang yang keda­patan membawa narkotika di bawah satu gram harus direha­bili­tasi, bertujuan untuk me­nyem­buhkan si pecandu. ”Arahnya ini untuk proses pe­mulihan,” katanya. Aturan ini pun menurutnya telah berlaku. Sumirat berharap, masyarakat jangan langsung menilai rehabilitasi merupakan pembebasan bagi pengguna narkotika. Penanganan di rehabilitasi kata Sumirat, hampir sama dengan Lembaga Pemasya­rakatan (Lapas). “Bedanya, di lapas tidak ada penyembuhan, sementara rehabilitasi ada (penyembuhan). Lain-lain sama saja, penghuni lapas dan reha­bilitasi tidak boleh juga membawa handphone,” katanya.

Aturan ini juga bisa membantu penyidik untuk memproses para pengguna atau pengedar narko­tika. Setidaknya, ada panduan dari penyidik, bahwa jika barang bukti yang diamankan lebih dari satu gram, maka seseorang itu bisa dikategorikan pengedar. Sebaliknya, jika si pecandu narkotika tertangkap tangan membawa lebih dari satu gram, dia tidak bisa begitu saja memohon untuk direhabilitasi. “Kan kemarin-kemarin ada yang tertangkap dengan barang bukti narkotika 50 gram, tapi minta untuk direhabilitasi,” katanya.

Selain itu katanya, pemerintah menghimbau agar para pecandu narkotika mau melaporkan diri mereka. Laporan dapat dilakukan di kantor polisi, rumah sakit atau puskesmas, yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Setiap pelapor akan mendapatkan kartu identitas lapor diri. Data pelapor akan langsung terkoneksi dengan kepolisian dan BNN. Ini untuk mengetahui, jika yang tertangkap memang benar pecandu. Saat ini kata Sumirat, masyarakat diberi dua pilihan, melaporkan diri atau tidak. Jika tidak melapor, maka saat ditangkap untuk yang ke dua kalinya dengan barang bukti di bawah satu gram, maka proses pidana langsung dijalankan. Lain halnya dengan yang telah melaporkan diri. Menurut Sumirat, mereka masih memiliki kesempatan dua kali. “Istilahnya saat ditangkap yang kedua, masih bisa diarahkan ke rehabilitasi,” katanya.

Hal ini dengan pertimbangan, orang yang sudah direhabilitasi, setelah kembali ke lingkungannya masih ada kemungkinan untuk menjadi pecandu lagi. Lanjutnya, aturan ini juga telah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pada pasal satu disebutkan: wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluar­ganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Aturan ini kata Sumirat, mendukung pasal 55 ayat 1 dan 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi: (1) Orangtua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mengenai aturan untuk rehabilitasi ini, menurut Sumirat sudah tertuang dalam pasal 103 ayat (1) butir a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut berbunyi, (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintah­kan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. (dtc/rib/wmc/alt)

Sumber :
radarbanten.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4111