Pengidap HIV/AIDS Boleh 'Nyalon'
Tanggal: Thursday, 26 May 2011
Topik: HIV/AIDS


BANDAR LAMPUNG (Lampost), 25 Mei 2011

Pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) boleh mencalonkan diri sebagai calon bupati atau wakil bupati dalam pilkada di tiga daerah otonomi baru (DOB).

Karena itu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung mencoret klausul penyakit HIV/AIDS dari draf memorandum of understanding (MoU) pemeriksaan kesehatan fisik dan rohani calon bupati dan wakil bupati.

Penandatanganan MoU pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Ketua IDI Wilayah Lampung Hernowo Anggoro Wasono dengan masing-masing ketua KPU Pringsewu, KPU Mesuji, dan KPU Tulangbawang Barat, serta disaksikan Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal di Rumah Makan Kampoeng Bamboe, Bandar Lampung, Selasa (24-5).

Alasan Hernowo mencoret klausul penderita HIV/AIDS dari syarat untuk menjadi calon bupati/wakil bupati karena proses penyakit yang menyerang kekebalan tubuh itu membutuhkan waktu yang lama. "Jika ada calon yang mengidap HIV, tidak lantas dihalangi untuk maju dalam pilkada. Sedangkan AIDS, kini sudah ada obat yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh sehingga orang yang positif mengidap HIV/AIDS masih dapat tertolong," kata Hernowo.

Hal lain yang menjadi pertimbangan, menurut Hernowo, UU atau peraturan lain tidak memberi syarat seorang kepala daerah harus bebas HIV/AIDS. Hernowo menjelaskan pemeriksaan HIV/AIDS berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) sehingga pemeriksaan yang dilakukan harus berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan.

Sementara itu, Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan draf MoU pemeriksaan kesehatan itu mengacu pada MoU pilkada sebelumnya. "Dulu MoU-nya ada klausul penyakit HIV/AIDS," kata Edwin.

Meskipun demikian, Edwin mengatakan bagi KPU yang terpenting adalah hasil akhir berupa kesimpulan tim dokter. Mengenai apa saja yang akan diperiksa diserahkan kepada tim dokter.

Jantung Koroner

Terkait standar penilaian kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Abdul Moeloek Pad Dilangga mengatakan setiap kriteria yang tercantum dalam MoU itu akan diberi poin. Kriteria pemeriksaan itu meliputi kesehatan fisik lengkap, pemeriksaan laboratorium lengkap dan radiologi, tes jantung, paru-paru, dan narkoba.

"Kalau hasil tesnya di bawah standar yang ditetapkan secara nasional, calon dianggap tidak lolos syarat kesehatan," kata dokter spesialis paru-paru itu.

Hernowo menambahkan tim akan memberikan keterangan kepada KPU jika ada calon yang dinyatakan tidak mampu dari sisi kesehatan jasmani dan rohani. Ia sempat mencontohkan di antara yang tidak dapat lolos tes kesehatan adalah penderita penyakit jantung koroner atau benar-benar layak menjadi penghuni tetap RSJ karena gila.

"Kalau ada yang tidak lolos kami akan memberi keterangan kepada KPU, misalnya ada calon yang memiliki penyakit jantung koroner, atau tes kesehatan jiwa menunjukkan orang tersebut gila berdasarkan penilaian tim dokter," kata Hernowo.

Mengenai anggaran, IDI dan KPU sepakat biaya pemeriksaan kesehatan ditanggung KPU. Setiap calon dikenakan Rp5 juta di luar pajak. Biaya itu harus dibayar tunai selambat-lambatnya tiga hari setelah pemeriksaan.

Pemeriksaan kesehatan calon dari Pringsewu mulai 27 Juni sampai 20 Juli 2011. Sedangkan Tulangbawang Barat dan Mesuji 15—25 Juli 2011. Penetapan jadwal itu mempertimbangkan waktu pendaftaran di KPU Pringsewu pada 20—26 Juni 2011, sementara penetapan calon pada 4 Agustus 2011. Di dua DOB lainnya pendaftaran pada 8—14 Juli, sedangkan pengesahan calon pada 11 Agustus 2011. (WAH/U-2)

Sumber: lampungpost.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4149