Dari Workshop Pelaksanaan Kebijakan Tumbuh Kembang Anak (TKA) di Sumut
Tanggal: Friday, 17 June 2011
Topik: Narkoba


Keberhasilan Pembangunan Anak Tidak Terlepas dari Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Harian Analisa, 17 Juni 2011

Keberhasilan pembangunan anak tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perwujudan kesetaraan gender. Demikian disampaikan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak (TKA) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI Dr Wahyu Hartomo MSc, dalam sambutan yang dibacakan Asdep TKA Ninin di Medan pada Workshop Pelaksanaan Kebijakan TKA di Sumut, Selasa (7/6).

"Anak yang berkualitas dihasilkan oleh perempuan yang berkualitas pula, karena pembentukannya terjadi sejak anak masih dalam kandungan.Untuk itu, pelaksanaan seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak selalu diintegrasikan dengan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan," jelas Ninin di hadapan seluruh SKPD terkait dari 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, LSM terkait anak seperti Yayasan Pusaka, KKSP, LBH Apik, KPAID, PKPA, Galatea dan Forum Pemerhati & Penulis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Forum P5A) Sumut.

Diungkapkannya, paradigma pembangunan anak telah mengalami perubahan yang sebelumnya bersifat parsial, segmentatif dan sektroal maka sejak 2006 menjadi holistik, integratif dan berkelanjutan.

"Paradigma itu pula yang diterapkan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sebagai realisasi dari komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan komitmen internasional ‘A World Fit for Children’. Sehingga jika dapat diwujudkan di setiap provinsi maka diharapkan terwujud Indonesia Layak Anak (Idola)," papar Ninin.

Workshop yang hanya dilaksanakan di tujuh provinsi tersebut disambut baik oleh Gubsu yang disampaikan Plt Sekdaprovsu, Rahmadsyah, MM. "Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena itu patut bagi kita untuk memberikan perlindungan dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak anak," ujar Rahmadsyah yang didampingi Plt Kabiro PPAKB Setdaprovsu Marhamah, MSi. Diakui Rahmadsyah, masih ada banyak hal yang harus dilakukan untuk hal tersebut dan perlu komitmen seluruh Kepala Daerah dan SKPD terkait sehingga mampu dilaksanakan secara bersama-sama di daerah ini.

Masalah Anak

Secara nasional berbagai permasalahan dalam upaya pemenuhan hak anak ke depan antara lain masih tingginya angka kematian bayi dan balita, angka kematian ibu melahirkan, belum meratanya akses anak terhadap pendidikan, masih tingginya angka pernikahan dini, angka penderita HIV/Aids pada anak, kekerasan pada anak, anggapan bahwa pengasuhan anak hanya menjadi tanggung jawab ibu serta masih rendahnya partisipasi anak dalam proses pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forum P5A Sumut, Saurma MGP Siahaan menyebutkan bahwa perlu  pendataan sejauhmana sebenarnya sudah terealisasi 31 hak anak di Indonesia dan Sumut, khususnya. Sehingga dari sana nanti bisa diketahui prioritas pemenuhan hak-hak anak yang masih belum terpenuhi dan dapat disikapi secara lintas sektoral dan sinergis.

"Data itulah yang patut di-share lewat media massa sehingga penanganannya dapat terpadu dari lintas sektor. Agar merata dan tidak terjadi tumpang tindih dari upaya pemenuhan hak anak tersebut, misalnya lewat program CSR perusahaan ataupun lembaga. Sehingga, lambat laun terjadi minimalisir masalah," pungkas Saurma.

Dalam workshop yang berlangsung dua hari tersebut dilaksanakan pula diskusi kelompok yang membicarakan terkait isu strategis pemenuhan hak pendidikan, kesehatan dan partisipasi anak serta pengembangan KLA. (Saur)

Sumber: Harian Analisa




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4235