www.waspada.co.id
">


Walikota Medan lecehkan DPRD
Tanggal: Friday, 24 June 2011
Topik: Narkoba


Waspada Online, 22 Juni 2011

MEDAN - Salah satu kebijakan Walikota Medan, Rahudman Harahap, terkesan melecehkan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Medan menyusul pembatalan sepihak Rapat Paripurna DPRD Medan dengan Pemko Medan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Cagar Budaya, hari ini.

DPRD Medan juga menilai, tindakan Walikota Medan itu sebagai bentuk kesewenangan pihak eksekutif terhadap lembaga legislatif. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Ilhamsyah, menyampaikan pernyataan itu kepada Waspada Online, sore ini. Pembatalan rapat paripurna sepihak tersebut sudah dijadwalkan berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus), menurutnya.

"Kita kecewa dengan pembatalan sepihak ini, ini rapat paripurna bukan rapat dengar pendapat, yang bisa seenaknya dibatalkan. Kalaupun mau dibatalkan, seharusnya sesuai mekanisme dan tatib lah," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Landen Marbun, anggota komisi lainnya, yang menyebutkan, seharusnya lembaga ini (DPRD Kota Medan-red) bersikap tegas terhadap pembatalan rapat paripurna. Apalagi pembatalan itu dinilai tidak menghargai institusi apalagi dengan alasan kesibukan dari Pemko Medan, dalam hal ini Walikota Medan, Rahudman Harahap.

"Seharusnya Ketua DPRD Medan bersikap tegas mengenai pembatalan paripurna ini, boleh saja dibatalkan tapi harus dengan mekanisme dong," tegas Landen.

Ketidaktegasan dari DPRD Kota Medan ini akan membuat Pemko Medan tidak menghargai lembaga ini, sehingga dengan sesukanya melakukan pembatalan sepihak rapat paripurna. "Pimpinan Dewan harus tegas, Jangan buat institusi ini tidak berwibawa di mata Pemko," ujar Aripay, rekan anggota Komisi A lainnya.

Seperti diketahui, sesuai jadwal di agendakan Rapat Paripurna Pendapat Pemko Medan terhadap Ranperda HIV AIDS dan Cagar Budaya dilaksanakan hari ini pukul 09.00 WIB. Namun, dengan alasan kesibukan walikota, rapat tersebut dibatalkan. Pembatalan ini baru diketahui anggota dewan pada hari Selasa (21/6) melalui SMS dari pihak kesekretariatan DPRD Kota Medan.

Sumber: www.waspada.co.id






[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4251