3 Kabupaten di Bali Tak Adopsi Perda HIV
Tanggal: Thursday, 30 June 2011
Topik: HIV/AIDS


Okezone.com, 28 Juni 2011

DENPASAR- Meski angka penderita HIVcukup tinggi, namun tiga daerah yakni Denpasar, Karangasem dan Tabanan, hingga kini belum juga mengadopsi Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV.

Kondisi tersebut, mengakibatkan upaya penanggulangan penyakit mematikan itu tidak bisa berjalan optimal. Pasalnya, kebijakan-kebijakan daerah banyak yang tidak mendukung atau pro pencegahan HIV..

"Idealnya Perda Penanggulangan HIV itu segera diimplementasikan di setiap daerah di Bali, sebagai payung hukum untuk aksi nyata di lapangan," kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Humas Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Provinsi Bali Prof Dr Mangku Karmaya kepada wartawan di Denpasar, Selasa (28/6/2011).

Namun ketiga daerah itu, telah memiliki cara masing-masing dan telah melakukan tindakan konkrit di lapangan untuk menangani penyebaran HIV.

Dia mencontohkan, Kota Denpasar sampai saat ini belum mengadopsi perda itu, padahal potensi atau risiko HIV di daerah ini sangat tinggi. Dinamika masyarakat kota yang relatif lebih cepat dalam merespons perkembangan zaman, membuat Denpasar memiliki risiko dan kemungkinan penyebaran HIV cukup tinggi.

Banyaknya buruh migran, tempat-tempat hiburan malam, hingga lokalisasi, menjadikan daerah ini sangat rentan terhadap penyakit menular seksual akibat seks bebas dan perilaku kelompok berisiko tinggi seperti para pekerja seks komersial.

Aksi konkrit itu kata Marmaya belum cukup tanpa didukung Peraturan Walikota/Bupati dan peratuan atau keputusan lainnya, yang bisa mememiliki payung hukum kuat dalam melakukan berbagai tindakan pencegahan HIV.

Upaya untuk menekan laju penyebaran HIVdi perkotaan atau daerah, diperparah dengan kondisi belum adanya kebijakan masing-masing yang tidak sejalan dengan upaya penanggulangan HIV.

“Yang kami amati, peraturan atau kebijakan yang dibuat sering tidak sinergi dengan implementasi di lapangan baik oleh petugas atau pejabat pemerintah setempat,” kata Ketua Publikasi dan Informasi KPAD Bali Yuni Ambara.

Dia mencontohkan, penertiban terhadap mereka yang berada di kelompok berisiko HIV seperti PSK, hanya sebatas pandataan dan penangkapan saja. Tidak ada upaya yang tuntas untuk memutus mata rantai dan memberdayakan kelompok ini dengan lebih baik dan manusiawi.

“Mereka hanya sebatas ditangkap disidang lalu membayar denda. Atau mereka disuruh pulang ke kampungnya, tanpa ada solusi yang lebih memberdayakan dan jangka panjang," kata dia.

Akibatnya, upaya tersebut hanya bersifat sepotong-potong dan akhirnya masalahnya terulang kembali karena tidak senergis dan hanya penyelesaian jangka pendek.

Berdasar data KPAD Bali, hingga Juni tahun 2011, secara nasional, Bali menduduki rangking kelima dalam hal jumlah kasus HIV Aids. "Ada 4.464 kasus yang terpantau kami sampai saat ini," imbuh Ambara.

Dari ribuan kasus HIVitu, korban yang sudah meninggal mencapai 392 orang. Kota Denpasar menduduki ranking pertama jumlah kasus HIV yakni sebanyak 1.980 kasus atau 44,35 persen dari kasus HIV di Pulau Dewata. Pada urutan kedua diduduki Kabupaten Buleleng dengan 979 kasus dan ketiga Kabupaten Badung yang tercatat memiliki 727 kasus. (ugo)

Sumber: news.okezone.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4274