Butuh Kebijakan Humanis Tangani PSK
Tanggal: Monday, 11 July 2011
Topik: Narkoba


Radar Jogja, 09 Juli 2011

BANTUL
- Saat ini banyak kebijakan yang pada praktiknya sering tidak humanis terhadap perempuan. Salah satunya adalah kebijakan razia pekerja seks komersial (PSK) yang kerap terjadi di wilayah pesisir Bantul. Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) DIJ Farsijana Adeney Rissakotta PhD mengungkapkan hal itu dalam Deklarasi Kepemimpinan Perempuan Kabupaten Bantul di Rumah Dinas Bupati Bantul kemarin (8/7). Menurutnya, dalam razia sering sekali mereka yang terjaring tidak diperlakukan dengan humanis. Petugas melakukan penangkapan dengan paksaan.

Tidak bisa dipungkiri, lanjutnya, PSK tersebut adalah korban pembangunan lantaran tidak punya pekerjaan. ”Ada pelanggaran HAM (hak asasi manusia) di situ,” katanya.

Farsijana juga mencoba melihat dari sisi pemerintah. Daerah yang mengeluarkan peraturan saerah yang melarang pelacuran punya semangat memberantas perdagangan manusia atau trafficking yang kerap terjadi di lokasi prostitusi. Karena itu, ke depan diharapkan KPI bias diposisikan menjadi mediator. ”Saya berharap KPI bisa memediasi kepentingan keduanya,” paparnya.

Deklarasi dihadiri para pemimpin perempuan di Bantul. Di antaranya, Bupati Bantul Sri Suryawidati, Kapolres Bantul Sri Suari Wahyudi, Ketua DPRD Tustiani, dan Kajari Bantul Retno Harjantari Iriani SH.

Farsijana menuturkan akan melakukan pembahasan sebagai upaya untuk merumuskan kebijakan yang lebih humanis bagi perempuan. Menurutnya, permasalah PSK di Bantul harus diselesaikan dengan pendekatan berbeda. Penuntasannya bukan dengan razia-razia seperti yang kerap terjadi selama ini. ”Pendekatan ke PSK itu baiknya lebih persuasif,” ujarnya.

Berkaitan Perda Pelarangan Pelacuran di Bantul, Kapolres Sri Suari menganggap perda tersebut adalah hal yang mutlak. Katanya, dalam lokalisasi jelas ada perdagangan manusia. Permasalahan utamanya, lanjut Suari, bukan pada PSK. Namun, pada mucikari atau penyedia PSK tersebut.

Belum lagi selama ini para PSK dan mucikari di pesisir Bantul banyak yang berasal dari luar Bantul. ”Banyak PSK tersebut yang tidak sadar kalau mereka itu diperdagangkan oleh para mucikari tersebut,” katanya berapi-api. Razia terhadap PSK dinilai masih perlu dilakukan. Langkah ini ditempuh untuk menciptakan citra pariwisata yang sehat.

”Jika PSK dikenai Tindak Pidana Ringan, mucikari langsung dikenai hukum pidana. Kalau para PSK terjaring razia dan harus membayar denda, yang membayar adalah para mucikarinya. Besoknya, mereka akan kembali berkerja seperti biasa. Saat ini kami sedang berupaya menangkap para penyedia PSK tersebut,” katanya.

Selain perdagangan manusia, penularan virus berbahaya HIV/AIDS di Bantul paling banyak melalui transaksi seksual tersebut. Kata Suari, hingga sekarang belum ditemukan kasus penularan HIV/AIDS lewat jarum suntik. ”Yang paling banyak ya lewat pelacuran tersebut,” ujarnya. Bupati Sri Suryawidati, pemkab sudah melakukan upaya solutif terhadap PSK. Namun, sejauh ini upaya itu belum berhasil. Pasca di razia, para PSK dibawa ke Dinas Sosial untuk diajari ketrampilan. PSK dari luar Bantul dipulangkan ke daerah asalnya.

”Tapi tidak berapa lama mereka balik lagi menjadi PSK. Saat ditanya kenapa balik lagi, alasannya nggak punya modal buat usaha,” katanya. (hed)

Sumber: www.radarjogja.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4359