Kemiskinan Bukan Semata Soal Statistik
Tanggal: Friday, 15 July 2011
Topik: Narkoba


Bisnis.com, 12 Juli 2011

Pemerintah belakangan ini mengaku bahwa kemiskinan berhasil ditekan dari waktu-waktu sebelumnya. Namun demikian, banyak pesimisme terhadap klaim pemerintah itu, ketika masyarakat yang dikategorikan miskin kehidupannya tidak berubah seperti waktu-waktu sebelumnya.

Pihak-pihak yang pesimistis menuding pemerintah menurunkan indikator kemiskinan. Akibatnya, secara statistik jumlah masyarakat miskin turun, padahal kondisi masyarakat yang masuk kategori tersebut tetap saja tidak berubah.

Ya, memang semua bisa mengklaim dan bisa menyangkal mengenai data-data kemiskinan. Hal lantaran kemiskinan bukan semata masalah statistik, akan tetapi menyangkut banyak hal. Termasuk di antaranya adalah paradigma untuk mendefinisikan masalah kemiskinan itu.

Memberantas kemiskinan adalah salah satu proyek ambisius pemerintah di berbagai belahan dunia. Hal itu tertuang dalam Deklarasi Millenium (selanjutnya disebut Millenium Development Goals/ MDGs) yang diteken oleh para pemimpin dunia di New York pada 2000.

Ada delapan tujuan yang tertuang dalam deklarasi tersebut yaitu memberantas kemiskinan; mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/ AIDS, malaria serta penyakit lainnya; memastikan kelestarian lingkungan; serta kemitraan global untuk pembangunan.

Masing-masing fokus memiliki target tersendiri, dan khusus untuk pemberantasan kemiskinan ditargetkan berada di level 7,5% pada 2015.

Pasca-penandatanganan deklarasi tersebut, pemerintah menempuh banyak kebijakan. Salah satu yang ditempuh adalah mendirikan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Di samping itu, pemerintah juga menggelontorkan dana yang cukup besar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kebijakan-kebijakan lain juga dilakukan dengan menyediakan modal usaha bagi pelaku usaha kecil dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat.

Total dana PNPM yang telah disalurkan pemerintah sejauh ini telah mencapai Rp15 triliun. Khusus untuk 2011, pemerintah mengalokasikan dana untuk PNPM sebesar Rp10,31 triliun yang berasal dari APBN sebesar Rp8,47 triliun dan APBD seluruh provinsi sebesar Rp1,84 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk PNPM Perdesaan sebesar Rp8,23 triliun, PNPM Perkotaan Rp1,21 triliun, PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus Rp24 miliar, serta PNPM Infrastruktur Perdesaan Rp355,5 miliar.

Sementara itu dana KUR yang disalurkan oleh pemerintah melalui bank-bank BUMN dan BPD hingga akhir 2010 mencapai Rp17,22 triliun. Pada tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran KUR baru sebesar Rp20 triliun, dan dari jumlah itu hingga Juni tercapai Rp11 triliun. Jumlah penyaluran KUR dari tahun ke tahun diharapkan meningkat guna membantu pemberdayakan ekonomi masyarakat.

Secara statistik, upaya yang ditempuh itu memberikan hasil ketika Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan yang mengalami penurunan. Dari laporan BPS diketahui jumlah penduduk miskin antara periode Maret 2010-Maret 2011 mencapai 30,02 juta jiwa atau 12,49% dari total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan tersebut turun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 31,02 juta jiwa (13,33%).

Jumlah penduduk miskin itu mengalami penurunan sebanyak 1 juta jiwa selama periode Maret 2010-Maret 2011, atau lebih rendah jika dibandingkan dengan penurunan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,51 juta jiwa.

BPS mengungkapkan penurunan angka kemiskinan terbanyak terjadi di perdesaan, yaitu mencapai 935.000 jiwa, sedangkan di perkotaan turun tipis sebesar 51.000 orang. Hal tersebut menunjukan bahwa kondisi pertanian di perdesaan dalam setahun terakhir relatif lebih baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Beberapa faktor yang menjadi pengurang angka kemiskinan selama periode Maret 2010-Maret 2011 di antaranya garis kemiskinan naik 10,3%, lebih tinggi dari laju inflasi yang relatif rendah di kisaran 6,65%. Faktor selanjutnya adalah upah rata-rata buruh harian naik 7,14%.

Dari data BPS juga diketahui bahwa angka kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami penurunan terhitung sejak 1998 ketika tingkat kemiskinan Indonesia berada di posisi tertinggi sebesar 24,2% akibat krisis ekonomi.

Pada 2000, tingkat kemiskinan Indonesia berada di level 19,1%. Jumlah tersebut terus mengalami penurunan hingga pada 2005 di level 16,7%. Persentase tersebut sempat mengalami kenaikan tipis pada 2006 sebesar 17,8%. Lantas kembali turun menjadi 15,4% pada 2008. Hingga pada 2010 tingkat kemiskinan berada di posisi 13,3% dari total penduduk Indonesia.

Tidak sepadan Memang, angka-angka di atas bisa diperdebatkan dengan menggunakan metodologi lain untuk menghitung angka kemiskinan. Namun, kiranya semua sepakat bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan masih belum optimal.

Dilihat dari segi pendanaan, pemerintah sepanjang 2011 mengalokasikan dana sebesar Rp49,3 triliun untuk pengentasan kemiskinan. Anggaran disalurkan melalui berbagai program yaitu PNPM Mandiri sebesar Rp13,138 triliun, penjaminan KUR Rp2 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp1,3 triliun.

Di sisi lain, coba cermati besaran pembayaran bunga pinjaman luar negeri yang harus dibayar pemerintah.

Pemerintah sepanjang tahun ini mengalokasikan dana dari APBN untuk membayar bunga utang (baik dalam negeri maupun luar negeri) sebesar Rp115,2 triliun. Hingga semester I/2011 pemerintah menggelontorkan sekitar Rp48,7 triliun untuk pembayaran tersebut.

Untuk pembayaran bunga utang dalam negeri, sepanjang 2011 pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp79,4 triliun, dan hingga semester I/2011 mencapai Rp34,5 triliun. Sementara untuk pembayaran bunga utang luar negeri targetnya mencapai Rp35,8 triliun, dengan realisasi di semester I/2011 diperkirakan mencapai Rp14,3 triliun.

Dilihat dari jumlah tersebut jelas terlihat bahwa pembayaran bunga utang mendapatkan alokasi dana yang jauh lebih besar ketimbang dana untuk pengentasan kemiskinan. Yang dalam hal ini, anggaran pengentasan kemiskinan hanya 42,79% dari total dana untuk pembayaran bunga utang.

Di sisi lain, dana untuk subsidi BBM juga jelas-jelas menguras APBN. Sepanjang tahun ini alokasi untuk pos tersebut mencapai Rp187,6 triliun, dan jumlah tersebut diperkirakan membengkak Rp57 triliun menjadi Rp244,5 triliun. Pembengkakan itu disebabkan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) dari US$80/barel menajdi US$95/barel dan volume konsumsi BBM, dari 38,6 juta kl menjadi 38,9-40,5 juta kilo liter.

Padahal, subsidi yang diberikan itu pada akhirnya hanya dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu membeli kendaraan bermotor. Di sisi lain, masyarakat miskin pembawa penarik gerobak maupun yang mengandalkan sepeda untuk mobilitasnya hanya "memble".

Maksimalisasi Agar dana untuk pengentasan kemiskinan bisa dimaksimalkan, pemerintah sekiranya bisa "mengutak-atik" dua pos anggaran tersebut yaitu pembayaran bunga utang dan subsidi.

Pemerintah tentunya turun gengsi jika meminta moratorium utang kepada negara-negara maupun lembaga keuangan selaku kreditor. Pasalnya, jika langkah itu ditempuh maka peringkat Indonesia akan turun, dan invetor akan pikir-pikir untuk menanamkan modalnya.

Karena itu, restrukturisasi pembayaran utang berikut bunganya bisa menjadi salah satu opsi yang ditempuh pemerintah. Dengan langkah itu pemerintah bisa mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengentasan kemiskinan. Opsi selanjutnya adalah menaikkan harga BBM sehingga subsidi bisa ditekan. Selama ini sudah terbukti bahwa subsidi tidak dinikmati oleh masyarakat miskin, namun oleh golongan yang berpunya.

Pengamat Ekonomi dari INDEF yang juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani menyarankan pemerintah bisa menggandeng pelaku usaha di berbagai daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan sebagai langkah lanjutan untuk mengatasi kemiskinan.

"Setelah diidentifikasi, pemerintah bisa menitipkan dana kepada perusahaan yang ada di daerah tersebut untuk membantu penyerapan tenaga kerja masyarakat miskin yang ada di wilayah yang bersangkutan. Ini lebih efektif ketimbang memberi bantuan langsung tunai," tutur Aviliani. (bambang.jatmiko@bisnis.co.id)





[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4376