Rendah, Perhatian Pejabat Daerah terhadap HIV
Tanggal: Tuesday, 19 July 2011
Topik: HIV/AIDS


KOMPAS.com, 18 Juli 2011

KUPANG - Perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan HIV atau AIDS di Nusa Tenggara Timur sangat rendah. Penyebaran virus HIV atau AIDS bergerak sangat cepat sementara upaya pencegahan sangat lamban bahkan tidak ada. Sampai Mei 2011, kasus HIV atau AIDS di daerah itu mencapai 1.405 kasus, naik 105 kasus dibanding Desember 2010.

Dana yang dikelola Komisis Penanggulangan HIV atau AIDS Provinsi (KPAP) Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya Rp 200 juta. Masih ada dana di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan total nilai Rp 1 miliar, tetapi aksi konkrit di lapangan terkait HIV/AIDS tidak ada. Dana Rp 200 juta ini, tidak cukup untuk sosialisasi pencegahan penyebaran HIV.

Sekretaris Harian Komisi Penanggulangan HIV atau AIDS Provinsi NTT dr Husen Pankratius pada sosialisasi pencegahan dan penyebaran virus HIV di Kupang, Senin (18/7) mengatakan, epidemik HIV atau AIDS di NTT sangat mengkhawatirkan. Tidak ada lagi desa atau kecamatan di NTT yang dinyatakan bebas HIV.

"Ibu rumah tangga yang sehari-hari hanya berada di rumah saja, sudah 263 orang terinveksi virus itu, dan anak-anak usia 0-5 tahun sebanyak 44 kasus. Ini kelompok usia yang menurut akal sehat sangat mustahil tertular virus HI V, tetapi fakta di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan," kata Husen.

Dari 1.405 kasus HIV atau AIDS, 93 persen penyerabannya melalui heteroseksual, dan 7 persen pengguna napza suntik. Sementara data Desember 2010 sebanyak 1.300 kasus, naik 105 kasus per Mei 2011. Dari 1.405 kasus, 1.293 kasus merupakan kelompok usia produktif (16-55 tahun). Ini sangat disayangkan.

Husen menegaskan, kasus HIV atau AIDS di NTT terus merajalela, terkait perilaku seks bebas masyarakat. Dorongan kesulitan ekonomi keluarga sebagai salah satu penyebab.

Hampir 80 persen pekerja seks komersial lokal di kota Kupang adalah warga dari kabupaten, kecamatan dan desa terdekat. Mereka ke Kupang, mencari kerja tetapi keterbatasan lowongan kerja, sementara tuntutan kebutuhan hidup, dan gaya hidup seperti telepon seluler, mendesak mereka menjadi pekerja seks komersial.

Masalah ini dipahami pemerintah daerah setempat, tetapi terkesan tidak ada tindakan konkrit membantu mengatasi. Ada kesan pembiaran terhadap persoalan penyebaran HIV ini kepada masyarakat. Tetapi kasus HIV atau AIDS tidak mengenal jabatan, pangkat, umur dan status orang.

"Perhatian pejabat kita sangat rendah terhadap penyebaran virus HIV. Kita bergerak sangat lamban bahkan tidak bergerak sama sekali, sementara penyebaran vi rus bergitu cepat, merajalela ke seluruh pelosok desa dan kampung, sampai ke ibu rumah tangga, dan anak-anak," kata Husen.

Kupang sebagai kota pusat persinggahan warga dari berbagai suku. Pergaulan bebas yang beresiko, akan berdampak juga terhadap penyebaran HIV ke desa-desa terpencil di NTT.

Seminar yang disponsori KPAP NTT ini menghadirkan sejumlah relawan, orang dengah HIV/AIDS, pemerhati masalah HIV, dan pers. Peserta menyoroti masalah insane pers yang tidak paham mengenai persoalan HIV atau AIDS sehingga sering salah kaprah dalam memilih kata yang tepat dalam pemberitaan.

Koordinator Organisasi Pekerja Seks Indonesia Wilayah NTT, Lia, mengatakan, pekerja seks sering terbebani dengan pemberitaan media massa, yang cenderung menyudutkan mereka ketimbang memahami latar belakang, dan persoalan internal para pekerja seks. Ketika sebuah kasus diungkap secara terbuka di media massa, dengan menunjukkan wajah dan perilaku para pekerja seks, mereka merasa sangat terbelenggu.

"Mestinya pers tidak membelenggu para pekerja seks dengan mengekspose kasus secara terbuka kepada publik. Ada ruang khusus pekerja seks yang perlu dijaga dan dihormati karena mereka juga manusia. Keterlibatan mereka di dunia itu bukan semata karena keinginan pribadi tetapi desakan ekonomi keluarga," kata Lia.

Ketua Aliansi Jurnalistik Kota Kupang, Yemris Fointuna mengatakan, pers berperan besar dalam mencegah penyebaran HIV. Tetapi pers tidak boleh bersikap mengadili para pekerja seks komersial. Pers harus mengikuti kode etik dan senantiasi berpihak pada kelompok yang lemah dan tak berdaya termasuk pekerja seks komersial.

Sumber: http://health.kompas.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4414