Kesehatan Jiwa Jadi Tanggung Jawab Bersama
Tanggal: Tuesday, 19 July 2011
Topik: Narkoba


Harian Equator, 18 Juli 2011

Sekadau - Pembangunan kesehatan jiwa menjadi tanggung jawab bersama, antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dan pihak yang anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa.

“Sektor kesehatan perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau, mengingat Indonesia bertekad untuk mencapai dua sasaran besar, yaitu pencapaian Millennium Development Goals (MDGs/ Sasaran Pembangunan Millennium) dan jaminan kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat,” ungkap Simon Petrus, Bupati Sekadau, belum lama ini.

Dikatakannya MDGs berisi delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015. Tantangan-tantangan ini diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam MDGs yang diadopsi 189 negara dan ditandatangani 147 kepala pemerintahan dan kepala negara, pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millennium di markas United Nations (Persatuan Bangsa Bangsa) di New York—Amerika Serikat, pada September 2000. Termasuk di dalamnya pemerintah Indonesia.

Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Kedelapan agenda itu, berantas kemiskinan dan kelaparan, capai pendidikan dasar secara universal, dukung persaman gender dan pemberdayaan perempuan, kurangi tingkat kematian anak, tingkatkan kesehatan ibu, perlawanan terhadap HIV/AIDS dan penyakit lainnya, jamin daya dukung lingkungan hidup, dan kembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

“Maka masalah kesehatan jiwa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkab Sekadau saja, akan tetapi tanggung jawab pihak keluarga dan masyarakat juga. Saya mengharapkan tidak ada penolakan dari masyarakat, khususnya desa setempat untuk tidak menerima kembali penderita gangguan jiwa yang sembuh,” kata Bupati Simon pada kegiatan di Mess Pemda Sekadau, belum lama ini

Diterangkannya untuk mencapai derajat kesehatan jiwa bagi masyarakat, hal-hal yang harus dilakukan, meningkatkan upaya program melalui kegiatan promosi, prevensi kesehatan jiwa. Peningkatan peran orang tua pada pola asuh dan deteksi tumbuh kembang anak, serta meningkatkan peran keluarga pada upaya rehabilitasi kasus jiwa, termasuk penderita yang sudah dinyatakan sembuh dari rumah sakit.

Kemudian, penanganan penderita gangguan jiwa merupakan bentuk kepedulian dari Pemkab Sekadau sejak tahun 2007, memandang seluruh komponen masyarakat merupakan aset pembangunan. “Ini perhatian pemerintah daerah yang tidak dimiliki Pemkab lain di Kalbar, seperti mengirim, mengobati penderita gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa Kalbar di Singkawang. Setelah sembuh Pemkab Sekadau mengembalikan mereka pada keluarganya masing-masing,” ungkap Simon.

Kembali Bupati menekankan, dalam pembangunan kesehatan perlu dilakukan reformasi, dengan mengubah paradigma masyarakat terhadap kesehatan. Yakni paradigma meningkatkan kesehatan masyarakat, sehat itu indah, sehat itu gratis, dalam arti bagi keluarga yang tidak mampu secara perekonomiannya. “Saudara kita yang miskin, sangat miskin, kita dorong untuk sehat dan kemudian tidak harus berobat,” tegasnya. (tar)

Sumber: http://www.equator-news.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4418