Hak Anak Baru Teori Hitam Putih
Tanggal: Monday, 25 July 2011
Topik: Narkoba


Surabaya Post, 23 Juli 2011

Surabaya- Perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap hak-hak anak yang kerap didegungkan setiap kali menyambut Hari Anak Nasional (HAN) baru sebatas teori hitam putih. Implementasi hak-hak anak hanya sekedar retorika pidato, bahan presentasi, diskusi dan komitmen pada pertemuan-pertemuan tingkat regional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota, namun pelaksanaannya di lapangan jauh dari diharapkan.

Demikian ditegaskan Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Pusat Dr Seto Mulyadi dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Jatim, Priyono dihubungi terpisah, Jumat (22/7). Hal itu mereka tegaskan menyambut Hari Anak Nasional yang jatuh, Sabtu (23/7) hari ini.

Seto mengatakan, kenyataan itu sungguh merupakan suatu yang ironis. Ini mengingat hak-hak anak sudah jelas diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 dan telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di New York pada 26 Januari 1990 kemudian ditegaskan dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child. ”Namun pada kenyataannya hak-hak anak banyak yang belum terpenuhi,” tuturnya.

Ia mencontohkan, hak anak penyandang HIV/AIDS. Keberadaan mereka sering dikucilkan masyarakat. meskipun sebenarnya sebagai anak mereka mempunyai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara, baik untuk hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. “Banyak anak dengan HIV terabaikan. Hal ini tak lepas dari masyarakat yang mengucilkan anak-anak itu, sementara pemerintah dirasa belum maksimal dalam mengatasi permasalahan,” tuturnya.

Padahal sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 23/2002 tentang Perlindungan Anak tertulis menyebutkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi “UU tersebut berlaku bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali seperti anak yang mengidap HIV positif,” tandasnya.

Di banyak sekolah, katanya, belum dapat menerima anak dengan HIV positif bersekolah di sekolah tersebut. Mereka khawatir jika ada anak dengan HIV positif bersekolah di sana akan menularkan dengan lainnya. “Padahal penularan HIV dan AIDS, terutama pada anak, sangat sulit.” papar Seto.

Selain itu, kasus kekerasan pada anak di Indonesia juga semakin meningkat setiap tahun. Data yang dipaparkan Komnas Perlindungan Anak melalui perwakilannya di Jatim pada Juni lalu pada kuartal I-2011 sebanyak 21.872 anak mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis. Tahun 2010 lalu, kasus kekerasan pada anak tercatat 40.398.625 kasus.

Fenomena Gunung Es

Priyono mengakui, kekerasan pada anak ibarat fenomena gunung es yang susah mencair. Untuk itu setiap momentum peringatan Hari Anak tahun ini para pemerhati anak mendorong pemerintah baik pusat maupun untuk membuat kebijakan yang ramah terhadap hak anak. “Isu ini sudah kita angkat setiap tahun, tapi ternyata belum punya efek jera. Bahkan kasusnya lebih besar,” katanya.

Kondisi anak Indonesia tak menunjukkan sesuatu yang lebih baik, meskipun ada anak-anak yang berprestasi di level nasional dan internasional. “Tapi jauh lebih banyak anak-anak yang terpapar hal-hal negatif seperti narkoba, mengalami kekerasan sebagai dampak kemajuan teknologi, gangguan kesehatan akibat rokok, dan kurang gizi," ujarnya.

Beragam persoalan yang menimpa anak merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, serta keluarga dan orangtua. “Tingginya tingkat pelanggaran hak anak juga disebabkan masih adanya persepsi bahwa anak adalah milik orangtua sehingga orangtua merasa berhak untuk mengatur hidup anak dan tidak memberikan pilihan pada anaknya. Kondisi ini sangat berbahaya bagi masa depan anak. Ingat loh, anak ini aset bangsa yang harus kita selamatkan untuk masa depan negara," paparnya.

Selain orangtua, tayangan televisi yang memengaruhi kepribadian anak juga disoroti KPAI. “tayangan-tayangan yang penuh kekerasan yang ditayangkan sejumlah televisi merupakan sebuah konspirasi global untuk menghancurkan anak Indonesia,” ungkapnya. mla

Undang-Undang No 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Sumber: http://www.surabayapost.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4463