Aneh, Sejumlah Pos Dikatrol 50 Persen Lebih
Tanggal: Monday, 25 July 2011
Topik: Narkoba


Bali Post, 25 Juli 2011

''Jika peningkatannya terlalu signifikan, lebih dari 50 persen atau malah ada yang melebihi anggaran di induk, ini yang dinilainya cukup aneh. Pemerintah dan organisasi terkait sebaiknya memberikan penjelasan mengenai hal ini.''

Mangupura (Bali Post) -Sejumlah pos bantuan belanja hibah pada rancangan perubahan APBD Badung tahun 2011 mengalami peningkatan yang sangat tajam. Bahkan ada peningkatan melebihi anggaran yang dipasang di APBD induk. Kenaikan ini dikritisi oleh kalangan DPRD Badung karena dinilai aneh. DPRD Badung pun mendesak eksekutif untuk melakukan koreksi.

Peningkatan paling drastis terjadi pada Badan Narkotika Nasional (BNK). Pada APBD induk dipasang Rp 345.171.650, namun setelah perubahan menjadi Rp 851.444.650, atau meningkat Rp 506.273.000 (146,67 persen). Kemudian di KONI yang di APBD induk terpasang Rp 10.000.000.000, menjadi Rp 14.812.500.000 atau mengalami peningkatan 48,13 persen. Hibah untuk PMI Badung pada anggaran induk Rp 901.030.000, menjadi Rp 1.546.140.320 pada perubahan, atau meningkat Rp 645.110.320 (71,60 persen).

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui KPA di APBD induk terpasang Rp 1.043.630.000, menjadi Rp 1.230.497.000 pada perubahan atau meningkat Rp 186.867.000 (17,91 persen). BLUPAL DSDP yang semula Rp 600.000.000, di perubahan dipasang Rp 750.000.000 atau meningkat Rp 150.000.000 (25 persen). PKK yang sudah dianggarkan sangat tinggi Rp 2.911.674.400, dalam perubahan mendapat suntikan dana lagi sebesar Rp 193.400.000 (6,64 persen) menjadi Rp 3.105.074.400. Sedangkan belanja hibah yang pada APBD induk terpasang Rp 51.021.579.975 menurun sebesar 12,32 persen setelah perubahan menjadi Rp 44.734.907.990.

Menyikapi kenaikan sejumlah pos bantuan belanja hibah tersebut, anggota Komisi C DPRD Badung I Putu Alit Yandinata mengatakan, peningkatan atau penurunan anggaran pada perubahan APBD adalah sesuatu hal yang wajar dan tergantung kebutuhan. Namun, jika peningkatannya terlalu signifikan, lebih dari 50 persen atau malah ada yang melebihi anggaran di induk, ini yang dinilainya cukup aneh.

Dia pun meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan. Bahkan bila diperlukan, masing-masing organisasi tersebut harus memberikan penjelasan tentang program kerja dalam setahun ini. ''Pemerintah dan organisasi terkait sebaiknya memberikan penjelasan mengenai hal ini,'' katanya.

Alit Yandinata menyarankan agar pemerintah melakukan koreksi terhadap pos anggaran tersebut jika memang kebutuhan terhadap anggaran tidak strategis. Sebab, saat ini masyarakat membutuhkan peningkatan infrastruktur dalam mendukung kegiatan perekonomian. (kmb25)

Sumber: http://www.balipost.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4467