Demi Wibawa Dewan
Tanggal: Friday, 29 July 2011
Topik: Narkoba


Sumut Pos, 29 Juli 2011

MEDAN - Wacana pergantian Ketua DPRD Medan, Amiruddin semakin menghangat di Kantor Dewan. Pasalnya, usulan pergantian ini dinilai tidak terlepas dari ketidakmampuan Amiruddin memimpin lembaga legislatif tersebut, terbukti saat memimpin rapat paripurna.

Informasi yang beredar, sejumlah fraksi telah intens melakukan lobi-lobi, yang disinyalir akan bermuara kepada gerakan mosi tak percaya terhadap Amiruddin. Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) DPRD Medan, Landen Marbun mengatakan, dapat memahami kekecewaan para anggota dewan terhadap kualitas pimpinan mereka.

“Selama itu merupakan keinginan bersama, Fraksi PDS tidak dapat menghempangnya,” tegas Landen, Kamis (28/7).Dikatakannya, debat yang muncul pada rapat paripurna kemarin tidak perlu terjadi bila pimpinan dewan mempunyai pemahaman tentang pelaksanaan rapat paripurna. Sangat disayangkan pimpinan tidak juga memahami tata cara itu hingga terjadi banyak intrupsi yang menurunkan citra dewan. “Padahal, bukan baru pertama kali itu rapat paripurna digelar. Jadi, kalau memang diganti, kita pada prinsipnya setuju,” tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Arief, menambahkan bahwa sah-sah saja munculnya wacana pergantian Amiruddin tersebut, demi menjaga kondusifitas dan wibawa DPRD Medan sebagai lembaga terhormat. “Namun, tentu semuanya kita pulangkan kepada Fraksi Partai Demokrat selaku pengusung Amiruddin. Jika fraksi tersebut berniat melakukan evaluasi, tentu Fraksi PAN tidak dapat menghalanginya dan akan mendukung sepenuhnya,” tegas Arif. Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PPP, H Ahmad Parlindungan. “Kita sepakat dan mendukung sepenuhnya jika memang ada usulan pergantian Ketua DPRD Medan Amiruddin, demi kewibawaan dan kebaikan DPRD Medan ke depan,” tegasnya.

Demikian juga dengan Ketua Fraksi Partai Golkar, Ferdinand Lumban Tobing. “Kalau memang di Fraksi Demokrat ada wacana pergantian itu, kita mendukung,” ujarnya yang tidak membantah ketidakmampuan Amiruddin memimpin rapar paripurna DPRD Medan.

Diketahui, keluhan anggota Dewan terkait dengan kebijakan Amiruddin yang sesuka hatinya membatalkan rapat paripurna soal Ranperda HIV/AIDS dan Cagar Budaya. Karena dibatalkan secara sepihak dan mendadak, tanpa melalui mekanisme dan tatib yang berlaku di DPRD Medan. Kemudian Amiruddin juga telah membuat gerah ketua dan anggota Komisi C. Pasalnya, gara-gara tidak mau menandatangani undangan, rapat Komisi C dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk membahas LPj Walikota Medan 2010, batal dilaksanakan.

Yang juga menggelikan lagi, terungkap bahwa Amiruddin menggunakan dua sopir yang digaji melalui uang rakyat alias APBD. Padahal sesuai peruntukkannya, satu sopir itu dianggarkan untuk membantu operasional Badan Kehormatan DPRD Medan. Menurut Sekretaris DPRD Medan, Ok Zulfi, Amiruddin beralasan pakai dua sopir untuk siang dan malam. Sebelumnya, permintaan agar Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin mundur ditanggapi dingin oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Heri Zulkarnain. Bahkan Heri malah melimpahkan kesalahan pada OK Zulfi, karena telah melakukan kesilapan dalam menulis tata tertib sidang paripurna tentang Nota Pengantar Wali Kota Medan terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan (P-APBD) 2011, Selasa (26/7) lalu. (adl)

Sumber: Sumut Pos




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4500