Memalukan, Tertibkan Kafe Saja Tak Mampu
Tanggal: Monday, 01 August 2011
Topik: Narkoba


Bali Post, 01 Agustus 2011

Memalukan! Mungkin itulah kata yang pas untuk pejabat publik yang hingga saat ini belum berani menertibkan kafe liar alias kafe remang-remang yang diduga sumber berbagai macam konflik sosial dan penyebar HIV/AIDS. Satpol PP dan para bupati/wali kota sudah punya aturan dan diberikan kewenangan tapi tak berdaya melaksanakannya. Sungguh tidak tahu diri. Harus ada sanksi bagi mereka ini dan bila masih punya malu seharusnya mundur dari jabatannya. Masyarakat kecewa berat dan merasa percuma punya kepala daerah tapi mandul dan tak bernyali dalam menegakkan perda yang mereka buat bersama-sama DPRD. Anggota dewan juga tak perlu saling menyalahkan tapi harus turut bertanggung jawab atas keadaan yang sudah dianggap parah ini. Demikian opini yang berkembang dalam acara Warung Global yang disiarkan radio Global FM 96,5 Bali, Sabtu (30/7) dengan topik, "Tertibkan Kafe, Keberanian Pejabat Publik Diragukan".

Putu Luwih di Padangan yakin antara eksekutif dan legislatif yang saling tuding sama-sama tahu akan hal ini. Mereka saja tak mampu apalagi rakyat. Akhirnya apa yang dikatakan anggota dewan meragukan juga, maka tak mungkin masalah ini terselesaikan, sebab nuansa politisnya kental. Perda juga tak menjamin akan menjawab hal ini. Aneh, perda yang telah dibuat juga tak mampu menemukan solusi dari beragam persoalan. ''Saya senang dengan menjamurnya kafe liar hingga ke desa-desa dan kita pasrah saja karena pemerintah daerah tak ada yang peduli. Serahkan pada hukum alam dengan membiarkan merebaknya AIDS dan matinya suku Bali'', ketusnya.

Jodog di Denpasar mengungkapkan kalau ada sesuatu yang melanggar hukum siapa sih yang seharusnya bertindak? Ada kewenangan yang dibentuk oleh pemerintah seperti Satpol PP yang harus mengamankan perda. Tidak mesti bupati, walikota dan gubernur. Jadi jangan orang yang tak pantas melakukan hal itu melaksanakannya. Kalau satpol PP tak mampu seharusnya atasaannya ini yang bergerak. Begitu juga halnya anggota legislatif, dia bukan eksekutor. ''Tapi di mana letak kelemahan Satpol PP hingga tak berdaya, apakah mereka takut dan ewuh pakewuh dengan pemilik kafe yang pengurus parpol serta anggota dewan atau tokoh masyarakat? Mestinya mereka tak perlu takut karena demi menjalankan aturan yang sah. Jika tak berani apa gunanya keberadaan mereka,'' tanyanya.

Vera di Tabanan sangat tidak mendukung merebaknya kafe-kafe remang-remang. Pertama kerukunan suami-istri ambruk, kedua harta benda habis, barang dan sawah dijual untuk cewek kafe dan ketiga kena penyakit HIV/AIDS yang mengerikan dan sudah terbukti. ''Kalau sakit menghabiskan biaya besar dan menyengsarakan keluarga. Bila langsung mati sih tidak apa-apa, tapi jika masih hidup itu yang sangat memberatkan,'' terangnya. Lanang Sudira di Batuan menuturkan munculnya kafe remang-remang terutama di Buleleng karena adanya warung patok, hal yang sama terjadi juga terjadi di Bungkulan, Sumber Klampok, Pejarakan, Grokgak, Sangket dan lainnya. Kalau di Denpasar di Blanjong, Padanggalak. Di Gianyar ngumpul di By-pass I.B. Mantra. Sedangkan di Badung sampai ibu-ibu rumah tangga demo ke kepala lingkungan karena keberadaan tempat maksiat telah merangsek ke pelosok desa. ''Bahkan ada bekas tim suksesnya bupati yang punya kafe liar dan ada juga milik anggota dewan. Di sini terjadi ewuh pakewuh dalam menertibkannya. Padahal mereka tak punya IMB dan SIUP. Penyebaran HIV/AIDS tambah parah. Lalu sejauh mana Dinas Kesehatan dan Tim Yustisinya bekerja,'' ujarnya.

Werda di Tegallalang membeberkan mereka punya kewenangan mestinya dijalankan dan sudah digaji rakyat. Logikanya ketika diberi kewenangan dan gaji harusnya tahu diri, berarti mereka sudah tak mampu melaksanakan tugas. ''Harus diberi sanksi atau mundur saja dari pekerjaan dan jabatannya. Legislatif jangan hanya saling menyalahkan, buatlah aturan yang tegas. Kalau aturan tidak ditegakkan maka hukum alam akan berlangsung. Bila ingin selamat janganlah ke sana,'' imbaunya. Santa di Ubud menuduh pemerintah melindungi kejahatan kerena membiarkan keadaan menjadi gawat dan membahayakan nyawa rakyatnya. Sekarang anggota dewan bilang tak perlu perda lalu apa yang dipakai payung hukum oleh satpol PP?

Wayan Sutama di Kerobokan menandaskan kalau kafe untuk esek-esek itu berbahaya namun untuk tempat minum saja tidak apa-apa. Cewek kafe sebagian besar datang dari luar Bali. Lingkungan yang harusnya peduli. Gede Biasa di Galiukir memaparkan cewek kafe rentan dengan penularan HIV/AIDS. Dalam hal ini masyarakat Bali harus kembali ke jati diri yang sebenarnya dan tunjukkan kita berada di pulau spiritual, dewata, surga dan suci. ''Nyatanya kok masyarakatnya gampang sekali terlibat maksiat. Sementara setiap hari kita menggelar ritual yang besar-besar. Ini benar-benar kondisi yang ironis,'' pungkasnya. (arya)

Sumber: Bali Post




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4507