Pemprov Banten Tingkatkan Pembangunan untuk Kepentingan Masyarakat
Tanggal: Monday, 08 August 2011
Topik: Narkoba


Suara Karya, 08 Agustus 2011

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya meningkatkan pembangunan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan di semua sektor, dari mulai kesehatan hingga pendidikan sosial, termasuk pelayanan untuk kepentingan pelaku ekonomi.

Semangat masyarakat, tokoh, dan penggagas perjuangan terbentuknya provinsi tidak boleh padam, agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan menerima pelayanan lebih baik dari pemerintah saat masih bergabung dengan Jawa Barat. Itulah sebabnya, berbagai upaya dilakukan oleh Pemprov Banten agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah menyebutkan, dalam kinerja pembangunan selama tahun anggaran 2010 saja, Pemprov Banten terus memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah provinsi terus berupaya melakukan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, perekonomian, serta pengembangan kawasan dan wilayah.

"Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik masih akan terus dilakukan oleh Pemprov Banten. Upaya tersebut antara lain pembangunan sarana dan prasarana perkantoran di satu kawasan, yakni Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)," katanya.

Karena itu, dengan dipusatkannya perkantoran di satu kawasan, menurut Gubernur, diharapkan dapat mempercepat proses koordinasi lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Atut menyebutkan, dalam pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Banten telah ditetapkan beberapa target indikator makro, antara lain indeks pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2010 Pemprov Banten telah berhasil merealisasi sebesar 70,56 persen.

Dibanding tahun 2009, IPM Banten baru sebesar 70,06 persen. Untuk peningkatan IPM tersebut, tentu tidak diupayakan melalui keajaiban, tetapi melalui peran upaya pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Di bidang kesehatan, Pemprov Banten tidak saja menambah sarana-prasarana pelayanan, tetapi juga menyelenggarakan berbagai program untuk menunjang peningkatan mutu layanan kesehatan. Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang profesional terus ditambah.

Perbaikan pelayanan tentang kesehatan ini ditandai dengan derajat kesehatan masyarakat yang makin baik. Umpamanya, ditunjukkan melalui capaian dalam penanggulangan penyakit tidak menular (screaning), penanganan kasus HIV-AIDS yang perlu ARV (anti retroviral virus), penanganan kasus diare pada balita, penanganan kasus kusta, penanggulangan kasus demam berdarah dengue (DBD) serta keseriusan dalam penanganan desa/kelurahan yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) dengan dilakukan penyelidikan epidemiologi di bawah 24 jam.

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Banten yang telah berperan aktif dalam melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan di lingkungan masing-masing.

"Tingkat kemandirian partisipasi masyarakat yang makin baik sangat membantu Pemprov Banten dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan berkualitas," katanya.

Hasil pencapaian dari upaya-upaya tersebut, menurut Gubernur, antara lain adalah angka kematian bayi (AKB) yang ditargetkan sebesar 32,00 per 1.000 kelahiran hidup dengan realisasi sebesar 31,28 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu (AKI) ditargetkan sebesar 252 per 100.000 kelahiran hidup dengan realisasi 199,00 per 100.000 kelahiran hidup. Umur harapan hidup (UHH) dengan realisasi 68,34 tahun dari target sebesar 68,00 tahun.

Untuk bidang pendidikan, telah dilakukan secara bertahap program pembinaan dan pengembangan serta peningkatan mutu akses dan tata kelola di berbagai jenjang pendidikan, pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan, pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan sumber daya dan penyediaan peralatan pada pendidikan nonformal, perluasan dan penyelenggaraan Paket A, B, dan C serta perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

Hal ini diwujudkan dengan peningkatan akses prasekolah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun, pendidikan berkebutuhan khusus, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan manajemen pelayanan pendidikan.

"Indikator capaian kinerja di bidang pendidikan seperti angka rata-rata lama sekolah, rata-rata angka partisipasi murni di tingkat SD dan sederajat, dan angka partisipasi kasar di tingkat SMP dan sederajat serta SMU dan sederajat, pada tahun 2010 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ujar Gubernur.

Pemprov Banten pada tahun-tahun yang akan datang, menurutnya, terus berupaya secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keberhasilan di bidang pendidikan ini.

Pemprov Banten akan terus mengatasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekolah, peningkatan bantuan beasiswa pendidikan kepada keluarga kurang mampu, serta peningkatan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

Sementara itu, indeks pembangunan gender (IPG) dari tahun 2009 sebesar 63,00 persen naik menjadi 64,00 persen pada tahun 2010. Capaian agenda ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan indikator partisipasi perempuan dalam pendidikan, politik, dan ekonomi.

Peningkatan indeks pemberdayaan gender (IDG) pada tahun 2009 sebesar 52,00 persen naik menjadi 52,50 persen pada tahun 2010, termasuk keberhasilan pencapaian kinerja pengurangan angka kemiskinan, yaitu adanya penurunan jumlah penduduk miskin dari 788.067 jiwa tahun 2009 menjadi 758. 200 jiwa pada tahun 2010.

Di bidang perekonomian, pembangunan diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat berbasis agrobisnis, aquabisnis, dan pariwisata yang keberhasilannya diindikasikan oleh capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi (LPE) pada tahun 2010.

Pada tahun 2009 LPE Provinsi Banten ada pada angka 4,69 persen, namun pada tahun 2010 meningkat menjadi 5,94 persen. Indikator sasaran agenda lainnya yaitu capaian pendapatan per kapita masyarakat yang ditargetkan sebesar Rp 12.619.664,00, terealisasi sebesar Rp 16.020. 753,00 pada tahun 2010.

Gubernur mengakui, masih ada satu indikator yang harus menjadi perhatian pada tahun-tahun mendatang, yaitu angka pengangguran terbuka (APT). Pada tahun 2010 masih terdapat 726.377 orang. Hal ini justru disebabkan oleh tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Provinsi Banten sebagai kawasan ekonomi potensial tinggi, sehingga memicu tingkat urbanisasi yang tinggi pula.

Capaian lain dari agenda ini ditunjukkan oleh kemampuan sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta sektor hotel dan restoran sebagai sektor unggulan Provinsi Banten, yang sekaligus menjadi penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Banten tahun 2010 sebesar Rp 109,47 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp 133,05 triliun.

Pemerintah Provinsi Banten, menurut Gubernur, juga terus berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang nyaman, selaras, serasi, dan seimbang dalam pelaksanaan pengembangan kawasan dan wilayah, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemprov Banten melakukan peningkatan kualitas jalan dan jembatan pada kondisi mantap; meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya air, meningkatkan pemanfaatan air baku, meningkatkan penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman, termasuk meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung serta meningkatkan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan.

Berdasarkan data pra-audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun 2010 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, target pendapatan daerah tahun anggaran 2010 sebesar Rp 2,750 triliun, terealisasi sebesar Rp 3,139 triliun.

Hal ini berarti realisasi pendapatan daerah melampaui target sebesar Rp 389 miliar (14,15%). Jumlah peningkatan pendapatan daerah ini berasal dari pos pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 1,924 triliun, dengan realisasi sebesar Rp 2,321 triliun.

Untuk pos anggaran belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 2,981 triliun, terealisasi sebesar Rp 2,834 triliun, sehingga terdapat selisih anggaran belanja daerah sebesar Rp 142,203 miliar.

Sementara itu, untuk pos pembiayaan daerah, pada tahun 2010 direncanakan pembiayaan netto sebesar Rp 230,87 miliar, dengan realisasi sebesar Rp 230,96 miliar, yang merupakan selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 235,49 miliar dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4,52 miliar.

Atut berpendapat, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah tidak ringan dalam menghadapi persaingan global saat ini. Pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan peningkatan kualitas pelayanan agar dapat memberikan daya saing dengan situasi dunia yang melaju bak roket.

Untuk itu, Atut mengajak semua pihak, baik kalangan mahasiswa, kelompok masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi, maupun kaum ulama serta tokoh-tokoh agama agar menyatukan visi untuk menghadapi tantangan dunia itu. "Secara khusus, saya meminta kepada seluruh masyarakat di Banten tanpa terkecuali, mari bangun daerah ini dengan hati dan semangat bekerja, tanpa prasangka," ujarnya.

Atut mengakui bahwa tak ada gading yang tak retak. "Tentu harus diakui, masih banyak yang perlu diperbaiki agar target kepentingan masyarakat dapat terakomodasi. Dalam hal ini, tentu Pemerintah Provinsi Banten juga membutuhkan pemikiran semua pihak agar memiliki visi yang sama," tegasnya, seraya mengatakan, "Mari, bersama-sama membangun Banten."

Atut juga mengimbau berbagai pihak, agar menyampaikan semua gagasan menuju pembangunan daerah yang berkualitas secara terperinci dan terencana. "Kita duduk bersama, membicarakan hal-hal penting untuk peningkatan pembangunan di berbagai bidang, demi kepentingan masyarakat," katanya.

Di sisi lain Atut berpendapat, maraknya aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah pihak dengan mengatasnamakan masyarakat, tetap mendapatkan apresiasi dari pihaknya. Sebab, hal itu akan menjadi bahan evaluasi yang positif bagi tim kerja pemerintahan yang dipimpinnya. "Namun, saya tetap berharap, sebaiknya protes atau apa pun bentuknya jangan dilakukan dengan aksi demo karena akan mengganggu pihak lain. Lebih baik disampaikan tertulis secara langsung agar sama-sama dapat dicarikan solusinya," tutur Atut lagi. (ADV)

Sumber : Suara Karya




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4548