Dewan Usulkan 5 Raperda Insiatif
Tanggal: Monday, 15 August 2011
Topik: Narkoba


Harian Equator, 14 Agustus 2011

Pontianak - DPRD Kota Pontianak menggunakan usulannya untuk menyusun 5 rancangan peraturan daerah (raperda), yaitu Raperda Penanggulangan Kemiskinan Kota Pontianak, Raperda Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Raperda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Raperda Hutan Kota atau Daerah Terbuka Hijau, dan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular.

Penjelasan terhadap lima raperda usul prakarsa DPRD ini disampaikan Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Pontianak, Pramono Tripambudi, SE menjelaskan munculnya raperda ini merupakan berdasarkan keputusan DPRD Kota Pontianak nomor 5 tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 telah ditetapkan program legislasi daerah kota Pontianak, di dalam keputusan tersebut tercantum sebanyak 29 raperda yang akan disusun, dibahas dan ditetapkan.

Dari 29 daftar tersebut terdapat lima raperda usul prakarsa DPRD. “Alhamdulillah dari lima raperda yang diusulkan DPRD telah terlaksana menjadi rancangan peraturan daerah dan akan diserahkan kepada Walikota Pontianak,” ucapnya saat menyampaikan penjelasan pada rapat Paripurna, Rabu lalu.

Pramono menjelaskan secara perinci menjelaskan sistematik raperda tersebut, menurut dia raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan ini diprakarsai karena kemiskinan dianggap tidak hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kemiskinan memberikan dampak negatif ke semua sektor, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, menjadi pemicu timbulnya bencana sosial, dan akan menghambat kemajuan suatu daerah. “Oleh Karena itu diperlukan upaya untuk memberikan solusi yang aplikatif bagi penanganan atau penanggulangan kemiskinan,” ucapnya.

Untuk menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar terlaksana secara terarah, terencana, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran, maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin dan percepatan pembangunan di semua sektor.

Raperda tentang pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ini merupakan pengaturan RT dan RW dalam Peraturan Daerah untuk memberikan landasan hukum bagi RT dan RW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain itu juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat Kelurahan dalam pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong-royong, kerukunan dan kekeluargaan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

“Peraturan Daerah tentang pembentukan RT dan RW ini antara lain mengatur mengenai mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan kewajiban, kepengurusan yang meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bakti pengurus, pemberhentian serta hak dan kewajiban, musyawarah, tata kerja dan hubungan kerja serta pendanaan,” jelas Pramono.

Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dirasakan sangat perlu karena dampak penyakit ini sangat mengerikan karena sindroma tersebut telah menyebabkan kematian di antara penduduk usia produktif, diperlukan intervensi khusus dalam pencegahan dan penanggulangannya, karena bila tidak ditanggulangi secara tepat kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun mendatang penyakit ini masuk ke tingkat epidemi meluas.

“Untuk mencegah hal tersebut, perlu pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS yang dilaksanakan secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pencegahan dan penanggulangannya di Kota Pontianak kami merasa perlu diatur dalam suatu Peraturan daerah,” ungkapnya.

Mengenai Raperda Hutan Kota lebih ditekankan kepada fungsinya, yaitu sebagai penyerap karbondioksida dan penghasil oksigen, penyerap polutan, peredam kebisingan, pelestarian plasma nutfah, mendukung keanekaragaman flora, fauna dan keseimbangan ekosistem, penahan angin dan peningkatan keindahan.

“Dengan demikian, maka hutan kota dikategorikan sudah terbangun apabila secara fisik sudah bervegetasi sesuai dengan yang direncanakan,” ucapnya. Tujuan penyelenggaraan hutan kota dimaksudkan untuk menekan atau mengurangi suhu udara di perkotaan, menekan atau mengurangi pencemaran udara, mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan mencegah terjadinya banjir.

Raperda yang terakhir yaitu raperda tentang penanggulangan penyakit menular, di mana telah diundangkan melalui Undang-Undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. DPRD menganggap perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah. Pokok-pokok materi yang perlu diatur menyangkut penetapan dan pencabutan daerah tertentu sebagai daerah wabah, tata cara penanggulangan, upaya-upaya penanggulangan, peran serta masyarakat, penghargaan bagi pihak-pihak yang membantu penanggulangan wabah maupun hal teknis lainnya yang secara keseluruhan mencakup dalam satu perda tentang penanggulangan penyakit menular.

Penanggulangan Penyakit Menular ini merupakan bagian dari pelaksanaan dan pemulihan kesehatan. Dalam upayanya harus dilakukan secara terpadu dengan upaya kesehatan lain, yaitu upaya pencegahan dan pemulihan kesehatan,” jelasnya. (oVa)

Sumber: Harian Equator




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4584