Jawaban Walikota Terhadap 5 Raperda
Tanggal: Friday, 19 August 2011
Topik: Narkoba


Harian Equator, 16 Agustus 2011

Pontianak - Walikota Pontianak, Sutarmidji, menyambut positif dan mendukung pengajuan 5 raperda yang disampaikan DPRD Kota Pontianak. Menurut dia muatan yang diatur dalam draft rancangan Peraturan Daerah secara umum sejalan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan, yaitu merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dan menjalan aturan yang lebih tinggi.

Dalam Rapat Paripurna tentang pidato walikota terhadap 5 raperda, Sutarmidji menjelaskan menanggapi raperda yang diajukan maka sesuai sistematika ia menjawab secara rinci; pertama mengenai raperda penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak, menurutnya kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak.

“Kota Pontianak sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan meskipun perda tentang penanggulangan kemiskinan belum ada. Bentuk konkret pemerintah kota untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Pontianak tertuang dalam program dan kegiatan yang tersebar di beberapa SKPD seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang dan Perumahan, Dinas Perindag dan UKM serta Kantor pemberdayaan masyarakat. 

Untuk raperda RT/RW, walikota mengungkapkan sependapat dengan DPRD mengenai perlunya perda tentang RT/RW, berdasarkan penjelasan DPRD, bahwa dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pembentukan raperda ini adalah pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005, setelah dicermati maka untuk penamaan raperda kiranya perlu untuk kita bahasa dan pertimbangkan kembali. “Dasar pertimbangan perlunya penyesuaian penamaan raperda didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan,” terangnya. 

Orang nomor satu di Kota Pontianak ini juga sangat mendukung usulan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya di Kota Pontianak, pemerintah sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan baik, salah satu upayanya adalah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS sesuai dengan keputusan walikota Pontianak Nomor 204 tahun 2011. 

Mengenai Raperda tentang Hutan Kota dan Daerah Terbuka Hijau, Sutarmidji mengatakan tujuan raperda ini dibuat untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan, sedangkan fungsi hutan kota adalah untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika. 

Dan yang terakhir adalah raperda penanggulangan penyakit menular, ini juga sependapat karena menurut dia raperda ini diciptakan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan atau meninggal dunia serta mengurangi dampak sosial ekonomi akibat penyakit menular tersebut. (oVa)

SumberHarian Equator



[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4592