Rintangan Belanda Atasi AIDS di Indonesia
Tanggal: Friday, 19 August 2011
Topik: Narkoba


RNW Indonesia, 18 Agustus 2011

Pemerintah Belanda akan bekerjasama dengan 16 negara, termasuk Indonesia, dalam menangani, mencegah, dan merawat penderita HIV/Aids. Bagaimana penanganan mereka di Indonesia?

Belanda, yang ingin melakukan pendekatan budaya dan tanpa kriminalisasi, harus memperhitungkan berbagai faktor. Demikian Irwan Hidayana, dosen antropologi FISIP Universitas Indonesia dalam perbincangan dengan Radio Nederland.

Belanda, menurut Irwan Hidayana, bisa menggunakan jalur Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN). Lembaga ini memiliki fungsi koordinatif. "Kalau dari sisi pendekatan, maka strategi KPAN sudah sangat memperhatikan sisi human rights atau HAM. Mereka menggunakan pendekatan berbasis hak-hak asasi."

Irwan Hidayana menambahkan bahwa pihak Belanda tidak perlu mencemaskan kriminalisasi pada kebijakannya KPAN sendiri. "Masalah kriminasasi muncul pada tataran pelaksanaan. Karena pada prakteknya KPAN hanya mengkoordinasi saja, dan akhirnya tetap harus bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan dan Kepolisian."

Kriminalisasi

Cara pandang kepolisian mengenai kelompok sasaran, merupakan masalah. Kepolisian mengecap seorang pemakai narkoba sebagai kriminal. "Ini sering kali menjadi persoalan di lapangan. Di satu sisi, KPAN menjangkau kelompok sasaran dalam upaya pencegahan dan perawatan HIV dan Aids, tapi di sisi lain penguna narkoba itu di mata polisi, dianggap sebagai illegal drug user."

Hal yang sama dialami pekerja seks komersial (PSK) "Prostitusi di Indonesia dianggap ilegal. Sehingga pekerja seks itu sering kali dikriminalisasi. Padahal di sisi lain KPAN punya kepentingan berhubungan langsung dengan kelompok ini dalam penanggunalan HIV Aids. Itulah tantangan kerjasama antar lembaga di Indonesia," terang Irwan Hidayana.

Stigma dan Diskriminasi

Kandidat doktor itu juga melihat stigma dan diskriminasi sebagai tantangan lain di banyak negara, termasuk Indonesia. "Penanggulangan HIV Aids menjadi masalah besar di masyarakat dan kalangan petugas kesehatan. Masih ada rumah sakit yang enggan melayani, kalau tahu seseorang mengidap virus HIV atau Aids."

Tokoh Agama

Dalam memerangi stigma dan diskriminasi untuk Indonesia perlu memperhitungkan peran tokoh agama. "Dalam penanggulangan ini perlu bekerja sama dengan lembaga keagamaan. Seperti NU maupun Muhammadiyah, ataupun organisasi agama lain."

Dosen FISIP itu melihat bahwa secara nasional KPAN sudah memiliki strategi penanggulangan dengan pendekatan struktural. "Dalam penanggulangan HIV Aids, KPAN beberapa tahun ini sudah lebih langsung menyasar kepada kalangan key population seperti pekerja seks, gay, homoseksual, pengguna narkoba suntik."

Lingkungan Sosial

Tapi Irwan Hidayana khawatir, ini tidak mencukupi. "Kalau langsung pada kelompok itu saja, tidak cukup. Perlu intervensi lingkungan sosial, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan termasuk pemerintah daerah. Di wilayah-wilayah yang memiliki misalnya kelompok-kelompok keagamaan yang kuat. Misalnya kalau mereka bicara prostitusi saja sudah serta merta berkata: harus diberantas!"

Pendekatan intervensi terstruktur itu perlu ada pendekatan atau lobi ke lingkungan sosial. Pemerintah setempat dan masyarakat setempat bisa menjadi salah satu cara mengatasi persoalan-persoalan ini.

Sukses di Bali

Irwan mencontohkan penanganan sukses di Bali. "LSM-LSM berhasil mendapat komitmen dari pemerintah daerah untuk tidak mengkriminalisasi para PSK atau kelompok lain. Tapi mungkin di wilayah ini tidak mudah. Walaupun ada kebijakan secara nasional tapi perlu juga memperhatikan kekhasan lokal, apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini."

Sumber: RNW Indonesia




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4602