Pemkot Kewalahan Biayai Liponsos
Tanggal: Monday, 12 September 2011
Topik: Narkoba


Surabaya Post, 12 September 2011

Penghuni membeludak dari 600 orang menjadi 900 orang

Surabaya- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya merasa kewalahan membiayai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini ditampung di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih.

Hingga kini Dinsos terus mengalami defisit anggaran untuk membiayai Liponsos. Dari anggaran Rp 3 miliar yang disediakan dari APBD 2011 ternyata masih kurang, kini menipis atau kurang dari Rp 1 miliar. Padahal tahun anggaran 2011 masih tersisa 3 bulan lagi.

“Anggaran kami sebesar Rp 3 miliar itu untuk 600 orang. Sementara saat ini penghuni Liponsos ada 900 orang. Akibatnya, anggaran itu segera habis sebelum tahun anggaran 2011 ditutup,” kata Kepala Dinsos Kota Surabaya, Eko Haryanto, Senin (12/9).

Dijelaskan, anggaran Rp 3 miliar untuk makan, minum dan kesehatan penghuni Liponsos. Namun, karena penghuni Liponsos membludak dari jumlah yang harus dialokasikan akhirnya anggarannya terkuras dan kini tinggal sedikit.

Membludaknya penghuni Liponsos, lanjut Eko, karena yang menggelar operasi tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP Pemkot Surabaya, namun juga pihak kepolisian. Selain itu, pada Ramadan lalu membuat banyak gelandangan dan pengemis (gepeng) mendatangi Kota Surabaya.

“Waktu puasa kemarin, satpol PP dan aparat kepolisian kan gencar operasi. Bahkan polisi sampai level Polsek turun juga. Jadi penghuni Liponsos terus membengkak dari 600 orang menjadi 900 orang,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, mantan Kabag Umum Pemkot ini mengaku, sudah menyusun anggaran tambahan untuk diajukan ke PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD 2011. “Kami akan ajukan anggaran lagi sebesar Rp1,5 miliar untuk tiga bulan ke depan. Sebab anggaran yang Rp3 miliar sebelumnya akan habis di bulan september ini,” jelasnya.

Sayangnya, katanya, nasib PAK ini masih belum jelas kapan pengesahanya. Sebab, saat ini DPRD Surabaya masih melakukan pembahasan KUA PPS (Kebijakan umum anggaran-Prioritas Plafon anggaran sementara). Kalau sekarang PAK belum dibahas dan pembahasannya molor besar kemungkinan rencana penambahan anggaran untuk Liponsos itu bakal molor juga.

“Inilah yang sedang kami pikirkan sekarang. Kalau September ini anggaran kami habis, terus para penghuni Liponsos makan dan minum menggunakan anggaran apa. Masak, mereka mau kita lepas lagi, kan kami yang dipersalahkan,” katanya.

Bantuan Pemprov

Sebagai solusinya, Eko menuturkan, bakal meminta bantuan ke Pemprov Jatim. Alasanya, para penghuni di Liponsos tidak hanya dari Kota Surabaya, tapi menampung dari Jatim. “Kalau Pemprov tidak mau memberikan bantuan, ya akan kita serahkan ke penampungan milik pemprov saja,” katanya.

Selain dipusingkan dengan urusan memberi makan minum penghuni Liponsos, Dinsos juga saat ini sedang kebingungan untuk memulangkan dua Pekerja seks komersial (PSK) yang positif HIV/AIDS hasil operasi yustisi. Sebab, dua orang ini harus menjalani isolasi di ruang khusus. “Kalau tidak kita isolasi, bisa menularkan ke yang lain. Kan siapa tahu ada penghuni liponsos yang laki-laki tertarik pada mereka,” ujarnya, sambil tertawa.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Baktiono mengatakan, dewan akan berusaha menggelar PAK ;ebih cepat. Namun, kalau tidak nututi dewan juga setuju Pemkot minta bantuan provinsi. Sebab, penghuni Liponsos sebagian besar warga luar Surabaya. Sementara warga luar Surabaya sudah menjadi tanggungan provinsi atau daerah mereka masing-masing. “Kami dukung langkah Dinsos,” ujarnya. pur

Sumber: http://www.surabayapost.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4697