Wapres Kritik Pemda Simpan Dana PNPM
Tanggal: Friday, 16 September 2011
Topik: Narkoba


Harian Analisa, 16 September 2011

Jakarta, Wakil Presiden Boediono mengkritik pemerintah daerah yang masih menyimpan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri masuk ke APBD, mengingat hal itu berpotensi akan hilang dan tidak sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. "Kalau dana PNPM Mandiri "berputar-putar" terlebih dahulu, dikhawatirkan tidak akan sampai ke tangan yang berhak menerima atau tujuan akhir," kata Wapres saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Gelar Karya Pemberdayaan "MDGs" di Jakarta, Kamis.

Hadir dalam acara itu Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.

Pameran Gelar Karya "MDGs" dilakukan di Balai Sidang Jakarta, berlangsung 15-18 September 2011.

Wapres tidak secara spesifik menunjuk pemerintah daerah yang dimaksud, hanya saja berpesan agar hal seperti itu sebaiknya tidak lagi dilakukan.

Boediono mengatakan jika dana PNPM Mandiri masih harus masuk APBD maka masyarakat akan terlalu lama menunggu, jadi lebih baik dibuat menu dimana pemangku kepentingan bisa ikutserta secara terbuka dan transparan.

"Jangan main-main soal duit yang diamanahkan oleh masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah. kalau ada rasa aman maka dunia usaha dengan kesadaran mendalam akan melipatgandakan "CSR" lebih dari sekarang ini," katanya, menegaskan.

Rasa aman dalam memberikan dana, menurut Wapres, sangat penting karena apabila dana yang disalurkan tepat sasaran maka pemberi bantuan akan terus memberikan bantuan.

Boediono mencontohkan masyarakat rela membayar pajak karena dana yang dibayarkan akan sampai untuk kepentingan yang diperlukan.

Dilokalkan

Mengenai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), Wapres minta agar istilah tersebut dilokalkan, mengingat masyarakat Indonesia yang di pelosok tidak mengetahui arti MDGs.

"Tapi intinya adalah pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan rakyat apakah bidang pendidikan, kesehatan, penghasilan. Kita tidak perlu pakai MDGs karena yang penting intinya sama," ujar Boediono.

Dikatakan, MDGs adalah istilah yang diluncurkan dunia karena merupakan indikator yang bisa diukur secara objektif yang bisa dibandingkan antara satu negara dengan negara lain, sehingga suatu negara pada suatu tahun bisa dilihat posisi dari negara lain yang diukur dari pemenuhan kesejahteraan rakyatnya.

"Yang penting kita ambil adalah substansinya, bukan terminologinya. Substansinya adalah meningkatkan berbagai indikator utama ukuran kesejahteraan rakyat," tutur Wapres.

Wapres mengatakan, jangan sampai ada kegamangan dari masyarakat yang ada di daerah bahwa istilah MDGs yang intinya sebenarnya program peningkatan kesejahteraan rakyat dengan ukuran jelas dan merupakan pegangan semua negara.

"Millenium Development Goal"s" (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Millenium merupakan deklarasi millennium PBB yang ditandatangani 189 negara pada tahun 2000, berisi delapan tujuan pembangunan yang harus dicapai hingga tahun 2015.

Delapan tujuan pembangunan itu meliputi: pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, melawan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan, pendidikan untuk semua, penurunan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu. (Ant)

Sumber: http://www.analisadaily.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4734