http://www.pontianakpost.com
">


Raperda AIDS Diskriminatif
Tanggal: Monday, 19 September 2011
Topik: Narkoba


Pontianak Post, 17 September 2011

PONTIANAK – DPRD Kota Pontianak tahun ini akan menggodok 12 rancangan peraturan daerah. Satu diantaranya tentang penanggulangan HIV/AIDS. Namun raperda ini dinilai masih banyak kekurangan, cenderung diskriminatif. “Sesungguhnya kami mengapresiasi Raperda ini, tapi isinya masih menimbulkan stigma dan diskriminatif,” ungkap aktivis dan penggiat HIV/AIDS Kalbar, Rizal Ardiansyah, kemarin (16/9).Rizal menegaskan, dia dan penggiat HIV/AIDS lainnya sama sekali tidak menyalahkan keberadaan Raperda tersebut. Justru sangat mendukung prosesnya menjadi Perda. “Tapi harus dikoreksi isinya agar menjadi Perda yang baik. Tidak hanya menjadi produk hukum yang tidak bermanfaat sama sekali. Jangan mubazir seperti di tempat lain atau Perda Provinsi Kalbar saat ini,” ungkapnya.

Dia mencontohkan Pasal 13 Raperda tersebut. Isinya, ayat 1, pemilik hotel dan atau pengelola tempat hiburan dilarang melakukan tindakan apa saja yg patut diketahui dapat menularkan atau menyebabkan infeksi HIV dan IMS kepada orang lain baik sukarela, bujuk rayu dan kekerasan. Ayat 2, dilarang mempekerjakan orang yang terserang HIV dan IMS. “Ini justru diskriminatif. Pengelola hotel tidak tahu siapa saja yang tertular HIV dan IMS. Jangan menunjuk tempat tertentu dalam hal ini hotel. Ini persoalan perilaku. Begitu juga ayat dua, memangnya pengidap HIV dan IMS tidak boleh bekerja,” katanya.Pun dengan ayat yang menyebutkan ancaman hukuman bagi tenaga medis. Salah satunya karena tidak melayani dan merawat penderita HIV. Menurut Rizal, tidak semua medis tahu cara menangani penderita HIV.

“Jangan lantas diancam hukuman, tapi bagaimana kita menyosialisasikannya kepada medis. Karena tidak semuanya memiliki ilmu tentang HIV,” ujarnya.Rizal menambahkan, penanggulangan HIV Aids bukan hanya pekerjaan dinas kesehatan. Memerlukan keterlibatan lebih banyak SKPD untuk itu. Kalau hanya dinas kesehatan, justru tidak perlu diatur Perda. Selama ini pengobatan sudah terkoordinasi dengan baik. Sebab HIV Aids bukan sekedar pengobatan, tapi lebih dari itu. Banyak hal yang sangat perlu diperhatikan tentang kehidupan penderita setelah pengobatan berlangsung. “Misalnya pemberdayaan ekonomi, kemudian bagaimana mereka tetap dapat beraktivitas seperti biasa. Semua SKPD harus tahu dan dilibatkan dalam Raperda ini,” paparnya. (hen)

Sumber: http://www.pontianakpost.com






[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4738