Lama jadi sukarewalan jaringan perempuan Mimika,siap perjuangkan hak dasar perem
Tanggal: Monday, 19 September 2011
Topik: Narkoba


Cenderawasih Pos, 19 September 2011

Dari pelantikan pimpinan MRP jilid II, Engelbertha Kotorok,SE merupakan satu pimpinan yang mewakili perempunan. Bagaimana komitmennya ke depan?

Laporan: Isak Womsiwor - Jayapura.

Meskipun Otonomi khusus sudah berlangsung hampir 10 tahun di Provinsi Papua, namun keberpihakan terhadap perempuan Papua nampaknya belum berjalan dengan baik. Sejumlah dana yang sudah disisihkan oleh pemerintah khususnya untuk memberdayakan perempuan ternyata belum juga sampai ke sasaran.

Kondisi tersebut akhirnya menggugah hati dari sosok perempuan asal suku amungme Kabupaten Mimika, Engelbertha Kotorok untuk terjun menduduki anggota MRP Papua julid II. Kini ia dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua II MRP jilid II, mendampingi Ketua terpilih Timotius Murib.

Keinginan untuk membela hak dasar perempuan Papua ternyata sesuatu yang sudah dirindukan sejak lama oleh istri dari Paulus Rumansara ini. Maklum, sebelum masuk menjadi anggota MRP, dirinya sudah terjun langsung sebagai sukarelawan untuk memperjuangkan persoalan-persoalan yang menyangkut perempuan, khususnya di Kabupaten di Mimika melalui JPM (Jaringan Perempuan Mimika), salah satu lembaga swadaya masyarakat di Mimika yang bergerak di bidang perlindungan hak perempuan, misalnya kekerasan terhadap perempuan, pendampingan terhadap orang dengan HIV/AIDS, serta perdagangan manusia, bahkan mereka juga sudah berhasil memulangkan sejumlah perempuan korban trafficking ke daerahnya.

Satu prestasi yang bagus darinya adalah bersama dengan lembaga yang digelutinya berhasil membuat buku berjudul 'stop sudah', yaitu salah satu buku yang memuat soal tindakan kekerasan terhadap perempuan Papua sejak tahun 1963-2010.

"Saya masuk ke MRP dalam rangka memperjuangkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh perempuan, seperti yang pernah saya tangani ketika masih di JPM, misalnya kekerasan terhadap perempuan, korban HIV/AIDS," katanya.

Dijelaskannya, meskipun saat ini otonomi khusus sudah berlangsung di Papua hampir 10 tahun, namun harkat dan derajat orang asli Papua, belum bisa terangkat, terutama dari kemiskinan. Akibatnya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perempuan Papua. Perempuan Papua selalu saja menjadi tak berkutik ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan ekonomi.

"Contoh persoalan lain adalah banyaknya perempuan Papua yang harus rela menderita HIV/AIDS. Ini terjadi bukan karena salah mereka perempuan yang biasanya tingal di rumah saja, namun ini terjadi juga karena ulah dari suami," katanya.

Menurutnya, perempuan Papua kadang kala menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka kadang kala tidak mampu untuk bertindak, sebab persoalan ekonomi dan kurangnya pemahaman.

Belum lagi dengan hak-hak lain, seperti hak politik dan usaha, di mana Perempuan Papua sudah saatnya menduduki jabatan sebagai anggota parlemen baik di parlemen Papua dan kabupaten. Sayangnya karena kurangnya modal, bahkan adat, membuat hingga kesempatan tersebut lebih banyak dikuasai oleh perempuan pendatang, belum lagi dengan pengusaha-pengusaha perempuan di Papua, masih dihitung dengan jari, sebab paling banyak dikuasai oleh kelompok non Papua.

"Kami perempuan Papua sudah mampu, kenapa tidak bisa diberikan kesempatan kepada kami. Hal-hal inilah menjadi pekerjaan rumah bagi kita di MRP, DPRP dan pemerintah," tuturnya.

Karenanya setelah menjabat sebagai wakil ketua II MRP, dirinya sudah berkomitmen untuk memperjuangkan hak dasar orang asli Papua, namun perjuangkan tersebut akan dilakukan bersama dengan pemerintah daerah khususnya Badan Pemberdayaan Perempuan, baik di Papua dan kabupaten/kota, serta pihak DPRD dan agama.

"Kita tidak bisa jalan sendiri, perlu dukungan dari semua pihak, sebab bicara persoalan perempuan asli Papua ini sangatlah kompleks," ujarnya.(**)

Sumber: http://www.cenderawasihpos.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4746