http://www.pontianakpost.com
">


Raperda HIV/AIDS Ditunda
Tanggal: Thursday, 29 September 2011
Topik: HIV/AIDS


Pontianak Post, 29 September 2011

PONTIANAK – Sidang paripurna laporan Badan Legislatif DPRD Kota Pontianak tentang pembahasan Raperda, kemarin (28/9) ditunda. Dari sembilan raperda yang dibahas pada masa sidang ini, Banleg baru menyelesaikan empat Perda, lima lainnya belum kelar. “Besok rencana kami menyelesaikan pembahasa lima Raperda itu,” ungkap Ketua Banleg DPRD Kota Pontianak, Pramono Tripambudi. Raperda yang sudah selesai dibahas dan siap dijadikan Perda adalah, hutan kota, rukun tetangga dan rukun warga, dana cadangan Pemilukada 2013 dan perubahan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Sementara Raperda yang tertunda, penyertaan modal Bank Kalbar, PDAM, PD Kapuas dan Bank Pasar serta Raperda Budidaya Walet. “Setelah semuanya selesai baru kita bawa ke paripurna,” ucap Pramono.

Sebenarnya, tahun ini ada 12 Raperda yang diajukan baik oleh legislatif maupun eksekutif. Namun tiga lainnya dianggap masih perlu dibahas lebih lanjut sebelum masuk ke Banleg. Tiga Raperda itu adalah, penanggulangan HIV AIDS, pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kemiskinan. Sebelumnya Raperda penanggulangan HIV AIDS mendapat kritik. Penggiat HIV AIDS menilai Raperda itu cenderung diskriminatif. “Sesungguhnya kami mengapresiasi Raperda ini, tapi isinya masih menimbulkan stigma dan diskriminatif,” ungkap aktivis dan penggiat HIV Aids Kalbar, Rizal Ardiansyah. Rizal menegaskan, dia dan penggiat HIV Aids lainnya sama sekali tidak menyalahkan keberadaan Raperda tersebut. Justru sangat mendukung prosesnya menjadi Perda. “Tapi harus dikoreksi isinya agar menjadi Perda yang baik. Tidak hanya menjadi produk hukum yang tidak bermanfaat sama sekali. Jangan mubazir seperti di tempat lain atau Perda Provinsi Kalbar saat ini,” ungkapnya.

Pramono menjelaskan, setelah melakukan dengar pendapat terhadap Raperda penanggulangan HIV AIDS ini pihaknya menyimpulkan pembahasannya menjadi Perda mesti ditunda. “Karena setelah dengar pendapat banyak masukan dari stakeholder,” katanya. Apalagi Banleg mengetahui Provinsi Kalbar pun sudah memiliki Perda ini. Perlu disinkronkan dulu antara Perda Provinsi dan Raperda tersebut. “Untuk alasan itulah kita belum ajukan untuk menjadi Perda. Masih digodok lagi dan mempelajari masukan yang disampaikan stakeholder,” paparnya.(hen)

Sumber: http://www.pontianakpost.com






[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4829