http://suaramerdeka.com
">


Mahardika Tolak Perda Pelacuran
Tanggal: Monday, 03 October 2011
Topik: Narkoba


CyberNews, 02 Oktober 2011

Yogyakarta - Organisasi perempuan Mahardika, menolak pemberlakuan peraturan daerah (Perda) tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Sebab, menurut mereka Perda tersebut sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Selama ini kaum perempuan hanya dijadikan alat hukum untuk melegalkan penggusuran di kawasan pantai selatan. Untuk itu, organisasi tersebut menolak pemberlakuan Peraturan Daerah tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2007.

Aktivis Perempuan Mahardika Yogyakarta mengatakan itu pada wartawan di Yogyakarta, siang tadi (2/10). Menurutnya, Perda yang sudah berusia 5 tahun ini, mestinya dijadikan bahan refleksi pemerintah khususnya Mahkamah Agung(MA) untuk dapat menilai perda prostitusi itu salah alamat.

Oleh karena itu, ia berharap MA dapat mengevalusi atau bahkan membatalkan Perda tersebut. ''Kami meminta dicabutnya Perda Pelacuran di Kabupaten Bantul yang hanya merugikan bagi kaum perempuan,'' katanya.

Menurutnya, berdasarkan fakta dilapangan razia terhadap perempuan yang keluar malam di sekitar Parangtritis tidak jarang justru berakhir pada salah tangkap. ''Tidak cukup hanya itu, dengan Perda ini pula pemerintan seolah memiliki landasan hukum untuk melakukan penggusuran rumah-rumah warga,'' katanya. ''Kalau hanya dengan solusi pembasmian prostitusi, maka sama sekali tidak akan bisa menyelesaikan masalah," tambahnya.

Sedangkan secara terpisah, Pengelola Program Komisi Penanggulangan HIV & AIDS Provinsi DIY (KPAD) Provinsi DIY, Ana Yuliastanti menyatakan, munculnya Perda Prostitusi di Bantul sejak 5 tahun terakhir berdampak terhadap berpindahnya transaksi seksual dari Bantul ke Kabupaten Gunungkidul. Perpindahan itu mulai terlihat jelas di daerah Panggang. Dari temuan KPAD sebagian besar para pekerja seks baru di Panggang berasal dari Bantul. ''Itu hasil dari pemantauan kami, tetapi kami belum menemukan pemetaan yang valid,'' katanya.

KPAD DIY bersama KPAD Kabupaten Gunungkidul dan Yayasan Kembang juga tengah mengupayakan survei untuk pemetaan tentang realitas fenomena pekerja seks komersial di kabupaten Gunungkidul dan berapa yang berasal dari Kabupaten Bantul. Ana menjelaskan, Perda Pelarangan Pelacuran ada sejak tahun 2007, tetapi pada akhir 2008 baru mulai implementasi dan 2010 mulai digalakkan operasi penangkapan pekerja seks setiap Minggu sekali.

Meskipun demikian, kata dia, setiap Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon di Parangkusumo masih terjadi transaksi seksual tetapi secara sembunyi-sembunyi dan tidak vulgar. "Kalau dulu sebelum ada Perda No.5 Tahun 2007 transaksi seksual di Parangkusumo dilakukan secara vulgar," katanya. ''Selama ini kami terus melakukan koordinasi dan pemetaan bila ada kegiatan yang berkaitan dengan HIV/AIDS,'' tambahnya.

( Sugiarto / CN34 / JBSM )

Sumber: http://suaramerdeka.com






[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4862