http://www.ujungpandangekspres.com
">


Sulsel Masuk 10 Besar Penderita HIV/AIDS Terbanyak di Indonesia
Tanggal: Tuesday, 04 October 2011
Topik: HIV/AIDS


Ujungpandang Ekspres, 04 Oktober 2011

Anggaran yang minim dari APBN dan APBD Kota Makassar dinilai sebagai salah satu faktor sehingga penyebaran HIV/AIDS di Makassar tidak bisa dihentikan.

Namun, hal terberat yang menjadi kendala Pemkot Makassar dalam mengatasi virus mematikan itu adalah kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke Puskesmas atau rumah sakit sangat rendah.Hal ini diakui Asisten II Pemkot Makassar, Burhanuddin, yang mewakili Wali Kota Makassar, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Senin (3/10).

Menurutnya, hal ini sangat menyulitkan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS, atau mencegah adanya korban baru. Sehingga dia khawatir, HIV/AIDS akan menjadi permasalahan besar di Makassar. “Mungkin karena malu, masyarakat yang sudah terjangkit virus HIV tidak memeriksakan diri ke Puskesmas, meski pemerintah sudah menyiapkan lima Puskesmas sebagai tempat pemeriksaan. Hal ini yang menjadi kendala utama pemerintah tidak bisa memutus mata rantainya,” ujarnya. Namun demikian ia mengaku pemerintah bersama Komisi Penanggulangan AIDS Kota Makassar sudah berupaya melakukan sosialisasi ke masyarakat. Bahkan menurutnya, pemerintah bersama KPA Kota Makassar sudah membentuk empat kelompok kerja di empat kecamatan di Makassar yang bertugas melakukan sosialisasi bahaya HIV/AIDS.

“Wali Kota Makassar sekaligus Ketua KPA sudah membentuk Pokja di Kecamatan Wajo, Ujungpandang, Makassar, dan Panakkukang. Pokja ini diharapkan bisa melakukan fungsi edukasi dalam mencegah epidemi AIDS,” ujarnya lagi.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris KPA Makassar Muh Ali Ahmad membeberkan jumlah orang yang terjangkit HIV saat ini di Kota Makassar mencapai 2.700 orang. Sementara yang menderita AIDS mencapai 874 orang. Sedangkan untuk wilayah Sulsel secara keseluruhan, penderita HIV mencapai 3.118 orang dan AIDS 1.163 orang.

Beberapa hal yang sudah dilakukan KPA Makassar dalam upaya mencegah penularan HIV/AIDS di Makassar adalah melakukan sosialisasi di JL Nusantara. Selain itu, membentuk Pokja.

Hal lain yang menjadi kendala bagi KPA Makassar adalah minimnya APBD yang dialokasikan untuk penanggulangan HIV/AIDS. Itu pun diakuinya, anggaran tersebut dialokasikan melalui Dinas Kesehatan Makassar. Minimnya anggaran yang dialokasikan dari APBN maupun APBD menjadi keluhan hampir semua KPA Kota/Kabupaten se-Indonesia, kepada Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan beberapa kementerian lainnya.

Sekretaris KPA Nasional, Nafsia Mboi kepada seluruh kepala daerah dan KPA berharap agar berupaya semaksimal mungkin memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS. Menurutnya, pemerintah harus segera membuat regulasi khusus yang mengatur tentang daerah lokalisasi dan aturan main di daerah lokalisasi tersebut.

Sementara Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, berjanji akan berusaha memperjuangkan anggaran penanggulangan HIV/AIDS melalui APBN. Selain itu ia menuturkan, tanggungjawab kesehatan masyarakat Indonesia merupakan tanggungjawab pemerintah.

“Saya akan perjuangkan anggaran penanggulangan AIDS di APBN. Sehingga ke depan pemerintah, KPA, dan LSM peduli AIDS tidak lagi tergantung sama bantuan lembaga dunia. Kesehatan masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah, bukan tanggungjawab Australia atau Jepang,” pungkasnya. ()

Sumber: http://www.ujungpandangekspres.com






[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4880