Narkotika Sintetis Sedang Marak Beredar di Indonesia
Tanggal: Wednesday, 05 October 2011
Topik: Narkoba


BANJARMASINPOST.CO.ID, 05 Oktober 2011

Dosen Unika Atmajaya Prof Irwanto Phd, menyatakan peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) jenis sintetis marak di Indonesia saat ini dan diduga akan mendominasi dalam beberapa tahun ke depan

"Yang cukup menyedihkan, negara dalam hal ini aparat pemerintah selalu terlambat dalam menangani masalah narkoba karena sistem dan perangkat yang digunakan tidak seimbang dengan perkembangan narkoba," kata dia, saat menjadi pemateri dalam sidang pleno II Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS IV di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, hal itu diperparah dengan tidak diajaknya pakar dari universitas untuk membahas masalah tersebut dan mencari solusinya.

Padahal, dia melanjutkan tantangan penanggulangan nakroba ke depan tidak lagi soal memberantas penanaman kokain dan ganja, tapi perkembangan NAPZA Stimulan tipe Amfetamin atau Amphetamine-Type Stimulant (ATS) sebagai zat sintetis.

Soalnya, kata dia, pembuatan zat sintetis ATS ini sangat mudah, dibuat di laboratorium kecil di tengah lingkungan masyarakat, atau di tempat yang mudah disembunyikan seperti di perahu kecil, kapal atau di kampung-kampung.

Sementara di sisi lain, katanya, zat-zat untuk membuat ATS juga mudah dan bisa didapat secara legal, sehingga menjadi masa depan peredaran narkoba di Indonesia.

Irwanto melanjutkan, pengguna ATS banyak, termasuk para ibu-ibu yang menginginkan kelangsingan.

Dalam kehidupan sehari-hari ATS juga sering tidak dianggap berbahaya karena tidak dianggap sebagai zat adiksi, padahal jika digunakan secara terus menerus bisa berdampak adiksi.

"Jadi,karena produksinya sederhana dan zat pembuatnya bisa didapat secara legal, pembuatannya juga tidak butuh ahli kimia, cukup teknologi sederhana, pabrik bisa dibangun di samping rumah dan penjualannya pun mudah, plus harga jual yang lebih mahal dibanding harga bahannya, menjadi penyebab ATS perlu menjadi perhartian penuh," kata dia.

Menurut dia, di Indonesia, ATS banyak digunakan di hotel-hotel, panti pijat atau di tempat-tempat pribadi yang menginginkan rekreasi seks.

Dominan penggunanya adalah yang memiliki pekerjaan tetap dan pekerja keras karena ingin mempertahankan pekerjaannya dan rekreasi pascakerja keras.

Cara pengguna ATS juga tidak berbahaya, karena bisa dengan cara hirup dan oral meskipun di Indonesia, China, dan lainnya sudah banyak kasus ATS digunakan dengan cara suntik.

Tingginya peredaran di Indonesia, dia melanjutkan, sudah terbukti, karena, setiap tahun aparat menyita 30 ton lebih ampetamin, sedangkan yang tidak berhasil tersita bisa lebih banyak lagi.

"Menurut penelitian, aparat hanya mampu menyita 10-15 persen, yang lain masih banyak beredar, yang disita malah dijual kembali," ungkapnya.

Selain Irwanto, sejumlah pembicara lain dalam acara tersebut adalah Sekretaris KPAN Nafsiah Mboi, Edo dari Koordinator Nasional Perkumpulan Korban Napza Indonesia (PKNI), dan Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dr Kusman K SpKJ.

Sementara, Deputi Rehabilitasi BNN Dr Kusman K SpKJmenyikapi tentang Kebijakan Narkotika dan Peran BNN dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.

Salah satunya tentang program Harm Reduction (HR) untuk mengurangi dampak buruk pengguna narkoba agar tidak terinfeksi HIV.

Sebagai bagian dari program tersebut adalah adanya diversi korban penyalahgunaan narkoba dari hukuman penjara ke rehabilitasi.

Dia mengakui, program diversi masih belum tersosialisasi dengan baik, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya di lapangan.

Secara teknis, kata dia, pecandu yang tertangkap polisi bisa membuat surat rekomendasi dokter bahwa dia sebagai pecandu dan dengan surat itu maka pecandu tersebut bisa dibantarkan di panti rehab.

"Dokter yang merekomendasikan itu akan berhubungan dengan penyidik agar pecandu itu direhab, walaupun kasusnya tetap lanjut hingga ke pengadilan, namun dia tidak ditahan di tahanan polisi," kata Kusman.

Menurut dia, dengan surat tersebut, setelah tertangkap pertama kali, pecandu bisa langsung masuk panti rehab, dan apabila diproses di pengadilan, putusan yang diberikan adalah melakukan rehabilitasi.

Sementara Kornas PKNI, Edo, mengungkapkan, selama ini korban penyalahgunaan narkoba sering mendapat perlakuan tidak wajar dari aparat.

"Mereka terkadang diperas dan dijadikan ATM, dijadikan mata-mata dan lainnya," sebutnya.

Selain itu, katanya, negara juga ambigu dalam pemberantasan narkoba karena mendukung upaya rehabilitasi di satu sisi, namun malah dianggap sebagai extra ordinary crime yang disamakan dengan teroris dan koruptor, pada sisi yang lain.

Dia menegaskan, pemerintah harus meninjau ulang Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang telah diberlakukan dalam memberantas kejahatan tersebut selama setahun terakhir.

Selain itu, dia juga menginginkan kesetaraan gender dan kesamaan dalam akses kesehatan termasuk akses kesehatan di penjara.

Sumber: http://banjarmasin.tribunnews.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4895