Penanggulangan HIV&AIDS, íPRí Pemerintah Daerah
Tanggal: Monday, 10 October 2011
Topik: HIV/AIDS


Kedaulatan Rakyat, 08 Oktober 2011

‘PRIA Indonesia malas memakai kondom’. Judul lugas berita di sebuah media itu membuat beberapa orang ‘tersenyum’. Kalimat mulai dari ‘tidak pas sebagai judul’ hingga ‘berhubungan dengan istri masak harus pakai kondom’-pun terucap. Bisik-bisik dari membaca berita itupun berlanjut terutama di antara sesama lelaki. Kondom selalu identik dengan prostitusi, sehingga tidak pernah dibicarakan secara terbuka di negeri ini. Bukan hanya tak dibicarakan oleh masyarakat namun juga pejabat, politisi apalagi dibicarakan orangtua dengan anak. Konotasi masyarakat terhadap kondomlah yang kemudian membuat kondom tidak pantas bahkan tabu dibicarakan secara terbuka. Budaya tabu ini pula yang menghambat kampanye penggunaan kondom, hingga saat ini, termasuk penggunaan kondom sebagai alat kontrasepsi (alkon) dalam program keluarga berencana (KB). Sejak tahun 2006, penggunaan kondom sebagai alkon hanya berkisar 20%. Padahal kondom tidak semata untuk program KB. Kondom juga dipandang efektif untuk mengurangi atau menghambat laju epidemic Human Immunodeficiency Virus&Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV&AIDS).

Sebagaimana usai pertemuan Bali 2003 silam, Menkes Soejoedi dalam wawancara televisi swasta dengan tegas mengemukakan : “Mau tidak mau, kita memang harus mengkampanyekan penggunaan kondom. Karena kondomlah yang terbukti cukup efektif untuk mencegah penularan HIV/AIDS”.

PENINGKATAN laju kasus HIV&AIDS dan perubahan trend penularan virus, menuntut perhatian semua pihak. Yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian adalah lambat laun, jumlah perempuan yang terpapar HIV juga semakin meningkat. Realita ini didukung data Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) yang disampaikan Sekjen Nafsiah Mboi dalam pertemuan nasional wartawan dan kelompok kunci jelas menyebutkan ada 1,6 juta perempuan yang menikah dengan lelaki berisiko. Selain ada 3,1 juta laki-laki pembeli seks. Mereka adalah perempuan yang setia pada satu pasangan.

Seperti telah diingatkan Prof Dr Marry Huang dalam ASEAN Regional Workshop on HIV/AIDS di Malaysia (Kedaulatan Rakyat, 24/04/2003 : hal 1) perempuan sering terlupakan dalam kasus HIV&AIDS dan penyakit seksual menular lainnya. Padahal 90% perempuan terinfeksi HIV justru dari suaminya sendiri. Masih menurut Marry, faktor-faktor fisik, sosial dan ekonomi membuat perempuan lebih mudah terinfeksi HIV&AIDS. Di faktor ekonomi, ketergantungan perempuan secara ekonomis pada laki-laki, membuat ia lemah dalam bernegosiasi termasuk untuk melindungi dirinya sendiri dari penularan virus tersebut. Kekurangmampuan perempuan bernegosiasi untuk melindungi diri ini erat kaitannya dengan faktor sosial yang menganggap bahwa ‘tidak pantas’ seorang istri meminta suami untuk menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seks.

Artinya, pandangan ini masih akan membuat kondom tetap menjadi pro-kontra dalam masyarakat. Namun dengan melihat data KPAN di atas, masihkah kita akan menutup mata? Apa yang harus dilakukan ketika 3,1 juta lelaki adalah pembeli seks itu membawa ‘oleh-oleh’ pada istri yang setia di rumah? Atau bagaimana dengan masa depan 1,6 juta perempuan yang menikah dengan lelaki berisiko? Realita ini tentu tidak bisa diabaikan begitu saja.

APA yang terjadi sesungguhnya merupakan problem ketimpangan jender. Dalam relasi yang tidak setara laki-laki perempuan inilah target 6A Millennium Development Goals (MDGs) : mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV&AIDS, hingga 2015, akan dicapai. Apakah hal ini bisa terwujud?

Bukan hal mudah. Jumlah infeksi baru HIV&AIDS justru menunjukkan adanya peningkatan. Laporan Bappenas 2010 menyebutkan, jumlah infeksi HIV baru di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan. Sedang Data Ditjen PP&PL Kemenkes RI menunjukkan angka kasus baru yang peningkatannya nyata. Tahun 2009 ada 3.863 kasus, 2010 mencapai 4.158 kasus dan hingga Juni 2011 terdapat 2.352 kasus baru.

Tahun lalu pemerintah telah menyusun beberapa kebijakan maupun program nasional pencegahan HIV&AIDS. Dalam rencana aksi nasional (RAN) HIV&AIDS antara lain disebutkan : meningkatkan kegiatan pencegahan dampak buruk untuk menjangkau 80% pengguna narkoba suntik (penasun), mempromosikan penggunaan 100% kondom di wilayah ‘hotspot’ untuk menjangkau 80% pekerja seks komersil, menyediakan layanan pencegahan komprehensif untuk menjangkau 80% penasun di penjara/rutan lapas, menyediakan layanan anti retroviral (ARV) kepada seluruh orang dengan HIV&AIDS (ODHA) yang membutuhkan. Juga menyediakan informasi pencegahan untuk seluruh golongan remaja dan dewasa muda.

Sesuai kebijakan nasional, titik berat penanggulangan HIV&AIDS adalah pada pencegahan. Selain tentu saja tetap memberikan perhatian kepada mereka yang sudah terinfeksi HIV&AIDS. Mengingat ketidakpedulian hari ini akan berakibat fatal di masa mendatang. Namun bagaimana dengan pemerintah daerah dalam mengejawantahkan kebijakan nasional tersebut dalam ‘memimpin’ upaya penanggulangan HIV&AIDS oleh semua pihak? Ini adalah ‘pekerjaan rumah’ (PR) besar bagi seluruh pemerintah daerah. Pekerjaan untuk lebih peduli terhadap persoalan HIV&AIDS tanpa mengabaikan kepeduliannya terhadap problem bangsa yang dihadapi perempuan. q-c-3459-2011). *) Fadmi Sustiwi, wartawan Kedaulatan Rakyat, Artikel kerja sama KR - Konsorsium Kepemimpinan Perempuan dan MDGs.

Sumber: http://www.kr.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4918