Membekali PNS dengan Kondom
Tanggal: Sunday, 30 October 2011
Topik: Narkoba


Suara Karya, 29 Oktober 2011

Saya membaca di Harian Umum Suara Karya, bahwa Bupati Puncak Jaya, Papua, Lukas Enembe tengah mempersiapkan kebijakan baru dalam upaya memberantas penyakit menular mematikan HIV/AIDS. Kebijakan itu, yakni para pegawai negeri sipil yang akan melakukan dinas luar atau bertugas ke luar kota di wilayahnya akan dibekali dengan kondom.

Sebagai catatan, Data Dinas Kesehatan Papua mengungkap, pengidap HIV/AIDS di Papua per 31 Maret 2010 sebanyak 7.319 orang, di antaranya 701 orang berada di Kabupaten Puncak Jaya.

Agaknya bupati sadar tingginya angka penyakit HIV/AIDS di daerahnya perlu segera diatasi, untuk di lingkungan PNS di sana ia merasa perlu memberikan suatu "pembekalan" bagi "anak buahnya" yang akan bepergian meskipun masih di wilayah itu. Bayangkan, pengidap penyakit menular berbahaya itu sangat tinggi di Papua bahkan di Indonesia?

Kelihatannya bupati sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa para PNS di lingkungannya perlu menjaga diri dari penyakit berbahaya yang menular terutama melalui alat kelamin. Jika suatu saat anak buahnya menjalankan tugasnya ke daerah di lingkungannya, mungkin juga ke daerah lain bahkan ke ibukota, Jakarta, lalu melakukan hubungan kelamin dengan orang yang tidak diketahuinya apa pengidap HIV/AIDS. Nah, jika sudah ada kondom di kantong maka pengamanan pertama sudah dilakukan.

Kesadaran bupati itu pantas mendapat perhatian, bahwa ada keinginan melindungi orang terutama di lingkungan PNS dari bahaya penyakit menular itu. Tetapi, dengan demikian apakah persoalan sudah terjawab bahwa tingginya pengidap HIV/AIDS yang mencapai 701 orang tahun lalu dapat ditekan di sana?

Saya sebagai pembaca agak sulit juga menjawabnya. Karena itu, saya merasa perlu melempar persoalan ini ke masyarakat lebih luas dan khususnya pihak pemerintah dan stake holder terkait HIV/AIDS. Mudah-mudahan ada suatu solusi atau setidaknya ada respon mengenai kebijakan dalam pemberantasan penyakit menular tersebut.

Meski demikian, kebijakan bupati itu bisa menimbulkan berbagai pertanyaan. Bagi masyarakatnya mungkin timbul suatu pandangan bahwa pimpinan mereka melakukan kebijakan "diskrimintif" karena hanya PNS saja yang dibantu dengan kondom sementara masyarakat luas yang jauh lebih banyak tidak dibantu.

Di sisi lain, bupati seperti paham bahwa tidak dapat dipungkiri dan tidak menuntup kemungkinan anak buahnya akan melakukan hubungan kelamin bila melakukan tugas ke luar kota. Mereka harus "dilindungi" dengan kondom.

Langkah bupatu itu, selain belum menjawab persoalan, diskriminatif juga seperti membuka kesempatan orang melakukan hubungan kelamin. Bisa jadi ada yang bertanya, apa saya disuruh oleh bupati melakukan hubungan kelamin jika ke luar kota. Banyak pertanyaan akan muncul, tetapi, barangkali bupati mengikuti langkah kampanye HIV/AIDS, gunakan kondom!?

Sumber: http://www.suarakarya-online.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5070