KPI: Semua Imigran Gelap Segera Dideportasi
Tanggal: Wednesday, 09 November 2011
Topik: Narkoba


Suara Pembaruan, 08 November 2011

[JAKARTA] Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) mendesak pemerintah bersikap tegas untuk segera mendeportasi dan tidak memberikan suaka bagi seluruh imigran gelap yang berada di berbagai wilayah Indonesia.

Pihak kedutaan besar dari beberapa negara juga diminta proaktif ikut menyelesaikan masalah warganya yang berstatus sebagai imigran gelap. “Kalau deportasi tidak segera dilakukan, imigran gelap dari berbagai negara akan terus berdatangan ke Indonesia, dan hal ini sangat membahayakan keamanan bagi negara maupun masyarakat,” kata Presiden KPI Hanafi Rustandi di Jakarta, Selasa (8/11).

Ia menegaskan, kedatangan imigran gelap yang sudah bertahun-tahun dan jumlahnya mencapai ribuan orang, menunjukkan pemerintah bersikap lemah dan terkesan melindungi mereka. Misalnya terhadap ribuan pendatang haram eks pelaut perikanan di kawasan Maluku Tenggara dan Papua yang kini telah berbaur dengan masyarakat.

Hanafi mengingatkan pemerintah Indonesia agar hati-hati dalam menangani pengungsi yang terus bertambah, agar tidak menimbulkan persoalan baru di dalam negeri. Masalahnya, tidak ada jamina di antara mereka bebas tindak kriminal, narkoba, atau bahkan terindikasi terorisme.

Belakangan hampir seratus pengungsi dari beberapa negara yang lagi dilanda konflik, antara lain Iran, Afganistán dan Pakistan, masuk Indonesia secara ilegal dan tenggelam di perairan Pangandaran, Jawa Barat. Akibatnya, sembilan imigran gelap di antaranya tewas. Mereka yang diangkut kapal kayu lokal itu tenggelam di perairan Pangandaran dalam pelayaran yang menurut keterangan mereka akan menuju Australia.

Dalam kasus ini, Hanafi Rustandi yang juga Ketua ITF (International Transport worker’s Federation) Asia Pasifik, mempertanyakan dimana mereka masuk wilayah Indonesia, melalui pelabuhan atau bandar udara secara legal atau ilegal.

Tapi anehnya, tiba-tiba mereka menggunakan kapal kayu lokal berukuran kecil berlayar dari Cilacap, Jawa Tengah, dengan tujuan Australia. Kalau mereka legal masuk Indonesia, pihak Imigrasi mestinya mengetahui dan mendata identitasnya. “Dengan menggunakan perahu milik penduduk setempat, tentunya mereka mampu membayar. Atau mungkin menyogok oknum tertentu untuk bisa menuju Australia,” duga Hanafi.

Bahkan Hanafi mengindikasikan kapal tersebut sengaja ditenggelamkan, dengan maksud semua dokumennya hilang sehingga mereka mendapat perlindungan dan untuk selanjutnya dapat tinggal sementara di Indonesia sambil menunggu penempatan dari pihak UNHCR (Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi).

Dalam hal ini, KPI minta pemerintah Australia menjelaskan secara transparan mengana Australia selalu menjadi tujuan para imigran gelap. “Modus seperti itu sudah lama terjadi bagi pengungsi atau imigran gelap yang masuk Indonesia, seperti yang terjadi di Tual, Banjina (Maluku Tenggara) dan Merauke (Papua). Karena itu, pemerintah RI harus hati-hati menangani pengungsi,” ujarnya mengingatkan.

Dikatakan, imigran gelap yang tinggal di Tual, Benjina dan Papua sejak tahun 2001, seluruhnya eks pelaut yang menjadi korban human trafficking dari Kamboja, Burma (Myanmar) dan Thailand.

Saat ini saja ada 51 orang eks pelaut berkebangsaan Kamboja dan Birma yang ditahan pihak Imigrasi di Ambon. Kondisi mereka cukup memprihatinkan karena kantor Imigrasi Ambon kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Mereka umumnya berasal petani dan direkrut menjadi pelaut untuk dipekerjakan di kapal-kapal perikanan. Karena tidak mampu bekerja, akhirnya mereka “dibuang” oleh perusahaan perikanan di daerah penangkapan ikan Indonesia wilayah timur.

Menurut Hanafi, pemerintah terkesan membiarkan kasus tersebut, sehingga mereka akhirnya berasimilasi dengan penduduk setempat. Tapi sebagian justru dimanfaatkan dan menjadi korban pemerasan oleh okmnum-oknum aparat setempat. Di sisi lain, kondisi mereka juga membahayakan karena terindikasi menularkan virus HIV/AIDS.

Untuk itu, Presiden KPI mendesak pemerintah RI segera mendeportasi seluruh imigran gelap, baik yang sudah lama maupun yang baru datang ke Indonesia. “Pemerintah harus bersikap tegas, seperti Malaysia dan Arab Saudi yang mendeportasi ribuan TKI,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan semua Kedubes negara asing di Indonesia agar segera turun tangan mengatasi masalah warganya yang bertstatus imigran gelap. “Kedubes jangan menutup mata dan tak mau menangani imigran gelap dari negaranya,” sambungnya.

Hanafi juga berpendapat pemerintah Indonesia perlu menghidupkan kembali Pulau Galang, Kepuluan Riau, sebagai penampungan untuk pengungsi. Dengan demikian, imigran gelap yang masuk Indonesia langsung ditempatkan di Pulau Galang, sehingga tidak berkeliaran di mana-mana yang membahayakan keamanan negara dan masyarakat Indonesia. [E-8]

Sumber: http://www.suarapembaruan.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5152