Diskriminasi Bocah HIV Ketapang
Tanggal: Thursday, 10 November 2011
Topik: HIV/AIDS


TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, 10 November 2011

Nasib Asa (nama samaran), bocah Ketapang yang tinggal di balik pondok bekas lumbung padi, belakang rumah, bak menusuk hati nurani kita.

Bukan hanya hidup penuh kesulitan bersama kakek dan neneknya di pondok beratap daun nipah dan berdinding kayu lapuk. Bocah pengidap HIV/AIDS ini kehilangan hak asasinya yang dijamin konstitusi dan UU.

Asa kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun akses pengobatan lazimnya diterima orang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA). Anak berusia 10 tahun itu harus droup out di kelas tiga SD.

Hingga kini Asa belum mendapat pengobatan sebagaimana ditetapkan pemerintah melalui Kemenkes. Kondisi Asa terus memburuk. Berat badannya tinggal 11 kilogram, merosot tiga kilogram dalam kurun dua bulan terakhir.

Derita anak bangsa di tengah kampanye pemerintah memanusiakan setiap warga negara. Ironis. Tujuh bulan lalu, Menteri Kesehatan Endang Rahayu menjamin akses para pengidap HIV/AIDS mendapat pengobatan gratis hingga lima tahun ke depan melalui obat antiretroviral (ARV).

Kendati hingga kini belum ditemukan obat mujarab, ARV adalah alternatif memperpanjang umur bagi ODHA. Obat yang dilipatgandakan PBB demi menolong kaum ODHA di dunia ini, efektif mencegah perkembang-biakan virus.

ARV telah teruji secara klinis. Mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan jumlah virus. Sungguh memprihatinkan, ARV yang didanai Global Fund dan APBN itu jauh dari jangkauan Asa.

Bagaimana pemerintah daerah tak memberi akses pengobatan gratis Asa? Tersediakah ARV di rumah sakit Ketapang? Tanggungjawab Pemda cq instansi terkait pula mengupayakan pengobatan Asa dengan merujuk ke rumah sakit representatif yang didirikan pemerintah.

Terapi ARV telah terbukti memberi peluang ODHA meningkatkan tingkat harapan hidup. Peluang beraktivitas normal terbuka, sehingga Asa bisa kembali sekolah dan beraktifitas normal, layaknya anak.

Langgar HAM

Sangat tak manusiawi, jika Asa harus "diasingkan" dari lingkungan masyarakat. Stigma takut tertular ODHA, tak boleh menjadi dalih diskriminasi hak asasi Asa. Human Immunodeficiency Virus (HIV) tak bisa menular hanya sentuhan atau sekadar bicara.

Hanya empat cara penularan HIV. Berganti-ganti pasangan intim atau berhubungan badan dengan orang yang positif terinfeksi HIV, memakai jarum suntik bekas orang terinfeksi HIV, menerima transfusi darah yang tercemar HIV, dan ibu hamil terinfeksi HIV yang menularkan ke bayi dalam kandungan secara perinatal.

Pengucilan Asa hanya melahirkan pelanggaran HAM. Peringatan keras bagi kepala daerah dalam mengamalkan layanan kesehatan dan pendidikan terhadap bocah ODHA, Asa.

Hanya terkejut tanpa memberi akses kesehatan, tak ubahnya pengingkaran amanah konstitusi dan UU. Bocah Asa wajib dipenuhi haknya memperoleh pengobatan. Asa pun wajib diberi akses tetap mendapat pendidikan layak.

Sesuai spirit desentralisasi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pemkab Ketapang lazim memiliki ruang kebijakan luas mengatasi berbagai masalah masyarakatnya, termasuk ODHA Asa.

Makin naif, jika 59 ODHA Ketapang lainnya mengalami nasib serupa. Jangan remehkan satu jiwa pun di Ketapang maupun di Indonesia. Patut diingat, selain Asa masih ada 59 ODHA di Ketapang. Dan, di Kalbar mencapai 1.890 ODHA.

Ketidak-seriusan Pemda menanggulangi HIV/AIDS, hanya mengundang pelanggaran HAM dan epidemi penyakit mematikan pelahan-lahan itu. Ingat, rate kumulatif kasus AIDS Kalbar menempati ranking lima se-Indonesia, 4,5 kali dari angka nasional.

Data Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes, 13 Juli 2011 mencatat, rate kumulatif kasus AIDS nasional per Juni 2011 adalah 11,09 per 100 ribu penduduk Indonesia (238.893.400 jiwa). Bagaimana jika Asa anak kandung kita? Cermin pas pejabat untuk menolong Asa! (*)

Sumber: http://pontianak.tribunnews.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5160