Kesadaran Hak Seksual-Reprosuksi Minim Makassar Terancam
Tanggal: Thursday, 10 November 2011
Topik: Narkoba


Ujungpandang Ekspres, 10 November 2011

Isu akuntabilitas mengenai hak masyarakat, khususnya seorang perempuan untuk mendapatkan informasi tentang persoalan seksualitas dan reproduksi yang menjadi haknya kini belum tersedia.

Hal tersebut diungkapkan, Koordinator Amnesty Internasional Wilayah Indonesia dan Timur Leste, Yosep Benedi dalam pelatihan untuk wartawan tentang kesehatan seksualitas dan reproduksi yang dilaksanakan Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia-bersama Amnesty Internasional di Hotel Singgasana, Rabu (9/11).

Kata dia, saat ini pihaknya kini telah membahas sejumlah isu internasional maupun nasional, khususnya di Indonesia seperti perlindungan pembela HAM dan Jurnalis serta Hak dan perlindungan PRT (Kampaye UU PRT) hingga deskriminasi dan ancaman terhadap kelompok minoritas (agama, seks).

Persoalan krusial yang dihadapi masyarakat saat ini yakni, kurangnya kesadaran hukum. Khususnya pada penerapan KUHP dan KUHAP. Sehingga isu Revisi hukum mengikuti standar Nasional-Internasional tentang pelanggaran HAM harus dilakukan.

Menurutnya, saat ini informasi tentang Hak seksual dan Reproduksi masih mendapat kendala, seperti kurangnya akses ke layanan dan informasi mengenai kontrasepsi dan keluarga berencana. Ini juga ditunjang dengan tingkat pendidikan kesehatan seksual, termasuk untuk anak dan para pemuda. Hal ini juga sejalan dengan akses dan informasi mengenai pencegahan dan pengobatan penyakit yang ditularkan dari hubungan seksual secara bebas.

“Indonesia memiliki tugas untuk menyelesaikan semua isu pelanggaran HAM dan kesehatan reproduksi,” jelasnya. Dalam UU Dasar, Indonesia memiliki empat empat hal penting terkait kesehatan masyarakat, yakni hak atas kesetaraan dan non diskriminasi, pencabutan semua hambatan dan mengapus diskriminasi, UU dan praktisi. Hak atas Standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai, layanan kesehatan seksual, dan reproduksi, keluarga berencana, layanan darurat dan akses terhadap informasi, serta pelarangan penyiksaan dan perlakuan hingga hak untuk hidup seseorang.

Sementara itu, Ir Hj Apiati Amin Syam yang hadir membuka pelatihan kesehatan seksual dan reproduksi untuk wartawan mengatakan, isu kesehatan seksualitas kini harus menjadi dasar parlemen untuk meninjau ulang regulasi mengenai siu dan informasi mengenai perempuan.

Sehingga, untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, diharapkan pemerintah dapat berkerjasama dan memperdayakan jurnalis, dan memberikan informasi tentang perempuan untuk disampaikan kemasyarakat.

Pelatihan ini juga menghadirkan dokter ahli kulit dan kelamin PKBI DKI Jakarta, Maya Trisiswati. Memberikan pemicu penyebaran virus HIV AIDS dan tujuan seks.

Sumber: http://www.ujungpandangekspres.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5161