Pemko Batam Berniat Tertibkan Bar dan Lokalisasi Liar di Batam
Tanggal: Tuesday, 15 November 2011
Topik: Narkoba


TRIBUNNEWSBATAM.COM, 14 November 2011

BATAM - Meski pemerintah telah membuat pusat rehabilitasi non panti di kawasan Teluk Pandan, bukan berarti usaha-usaha serupa tidak tumbuh di luar daerah yang dikenal dengan nama Sintai tersebut. Seperti yang berkembang di Bukit Senyum Batuampar, maupun Kampung Jengkol Batuaji.

Hal ini juga yang sempat dipertanyakan sejumlah pemilik usaha bar di kawasan Sintai. Kenapa pemerintah membiarkan usaha di kawasan lain terus bertambah jumlahnya sementara mereka dilokalisasi di daerah yang termasuk Kecamatan Sagulung tersebut.

Hal ini diakui Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman, M Syahir. Dan menurutnya tahun depan usaha-usaha tersebut akan dikumpulkan ke Sintai seluruhnya.

"Masih ada beberapa titik lain yang masih beroperasi di luar Teluk Pandan. Kita upayakan 2012 dialihkan ke situ," kata Syahir beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemerintah membuat lokalisasi tersebut bukan berarti melegalkan prostitusi. Upaya ini dilakukan pemerintah agar mereka tidak mengganggu masyarakat ketika menjalankan usahanya.

Tujuannya untuk mengeliminir kasus-kasus sosial di tengah lingkungan masyarakat Kota Batam.

Sekaligus untuk menjalankan amanat Peraturan Daerah tentang Ketertiban Sosial.

Syahir mengatakan, tidak ada retribusi atau pajak apapun yang dipungut dari usaha di kawasan tersebut. Karena kalau pemerintah menarik pungutan berarti melegalkan jenis kegiatan yang dijalankan.

Meski begitu, bukan berarti tidak ada perhatian yang diberikan kepada para penghuni di wilayah itu. Setiap bulannya para pekerja mendapatkan ceramah agama dari Kantor Kementerian Agama.

Selain itu, dua kali dalam satu bulan mereka akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan reproduksi oleh tenaga medis klinik infeksi menular seksual (IMS) yang berada di beberapa puskesmas dan rumah sakit di Kota Batam.

"Teluk Pandan ini merupakan pusat rehabilitasi non panti. Mereka hanya dikumpulkan di situ, tetapi mereka tetap berprofesi seperti awalnya. Pemerintah hanya memberi sentuhan-sentuhan saja. Berupa himbauan. Kami harap mereka akan kembali ke tengah masyarakat dengan kesadarannya sendiri," papar Syahir.

Lantas apa untungnya bagi pemerintah dengan memberikan satu kawasan lokalisasi ini? Syahir mengatakan, keuntungan tidak harus selalu dilihat dari sisi nominal uang. Dengan mereka tidak mengganggu masyarakat saja itu sudah membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial.

Berdasarkan data yang ia punya, saat ini terdapat 49 bar dengan jumlah pekerja 492 orang. Angka ini menurun dibanding tahun 2009 lalu yang mencapi 600 pekerja lebih.

Ia berharap kerjasama yang selama ini sudah berjalan baik dapat ditingkatkan. Upaya pelayanan kesehatan juga ditingkatkan. Sehingga kalaupun ada yang terindikasi HIV/AIDS sejak awal bisa diketahui. Supaya bisa diisolasi sesegera mungkin.

"Tapi Insya Allah di sana steril HIV/AIDS. Karena di sana kan kawasan wajib kondom," ujarnya.

Sumber: http://batam.tribunnews.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5188