Ada 47 Lokalisasi dan 7.127 WTS di Jatim
Tanggal: Sunday, 20 November 2011
Topik: Narkoba


suarasurabaya.net, 19 November 2011

Jawa Timur ternyata menjadi provinsi yang memiliki banyak lokalisasi. Tercatat ada 47 tempat pelacuran yang tersebar di 33 kabupaten/kota.

Data yang disampaikan Soekarwo Gubernur Jawa Timur, sebanyak 1.037 mucikari dan 7.127 wanita tuna susila (WTS) terdapat di 47 lokalisasi tersebut. Jumlah terbanyak ada di Surabaya dengan 6 lokalisasi, 534 mucikari dan 2.321 WTS. Atau sekitar 30 persen dari seluruh total jumlah WTS yang ada di Jawa Timur.

Kondisi ini tentu ironis. Mengingat, Jawa Timur termasuk basis organisasi keagamaan. Setidaknya ada 6.003 pondok pesantren dengan 888.211 santri di provinsi ini. Dari 38 juta penduduknya, 96,76 persennya adalah muslim.

Dalam acara "Halaqah Menata Kota Bersih dari Asusila" yang digelar MUI Jatim di Surabaya, Sabtu (19/11/2011), Soekarwo mengatakan pihaknya mengembangkan pembangunan yang berbasis akhlaq. Sehingga keberadaan lokalisasi pelacuran seharusnya tidak bisa dibiarkan.

Apalagi, lokalisasi tempat pelacuran itu dikembangbiakkan selalu diiringi efek domino. Sebut saja peredaran narkoba, minuman keras, perjudian, penyakit menular seksual, HIV/AIDS dan meningkatnya tindak kriminalitas.

Penyebab banyaknya jumlah lokalisasi dan WTS pun bisa karena beberapa faktor. Antara lain rendahnya keagamaan spiritual, persoalan ekonomi, pendidikan dan ketrampilan sumber daya manusia, lemahnya law enforcement dan kondisi kultural masyarakat.

Pemerintah provinsi sendiri melalui Surat Gubernur no 460 pada November 2010 lalu sudah mengambil langkah untuk mengatasi menjamurnya lokalisasi pelacuran. Ada 7 poin yang disinggung dalam surat tersebut.

Yaitu menutup tanpa merelokasi komplek/lokalisasi pelacuran. Ini dilakukan secara brtahap. "Lokalisasi harus ditutup tanpa merelokasi. Nanti sama saja, ditutup tapi dipindah," ujarnya.

Pencegahan pertambahan jumlah penghuni dan tempat pelacuran baru. Mereka yang terlanjur terjerumus dalam praktek prostitusi diberikan pelatihan. Menurut Soekarwo, pelatihan harus diberikan sesuai dengan minat dan keinginan para WTS. Biarkan mereka memilih tanpa dipaksa. Poin lain dalam Surat Gubernur juga menginstruksikan penutupan tempat praktek prostitusi terselubung dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perempuan terjebak dalam kegiatan prostitusi termasuk indikasi women trafficking. Bisa jadi, mereka diiming-imingi pekerjaan tapi ternyata dijerumuskan ke dalam lokalisasi prostitusi.

Diakui Soekarwo, keterlibatan seluruh pihak sangat diperlukan. Seperti yang telah dilakukan MUI Jatim bersama sejumlah ormas melalui gerakan-gerakan pengentasan WTS dari lembah pelacuran. Soekarwo juga memberikan apresiasinya atas deklarasi yang ditujukan untuk menghentikan kegiatan pelacuran.(git)

Sumber: http://www.suarasurabaya.net




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5221