DPRD Kalteng Rancang Perda HIV/AIDS
Tanggal: Wednesday, 23 November 2011
Topik: HIV/AIDS


TRIBUNKALTENG.COM, 22 November 2011

PALANGKARAYA - DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berinisiatif merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS di provinsi tersebut karena dinilai penting bagi masyarakat.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Provinsi Kalteng, Y Fredy Ering, Selasa (22/11/2011), mengatakan, rencana tersebut merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah HIV/AIDS di kalangan masyarakat provinsi tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut dinilai penting dan strategis, karena persoalan HIV/AIDS tidak terlepas dari soal kemanusiaan atau sangat bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia.

"Jumlah penderita HIV/AIDS pada 2009 menurut ODHA sekitar 1.200 orang, dan diasumsikan pada 2011 meningkat 0,07 persen dari jumlah penduduk Kalteng 2,2 juta jiwa. Jadi, ada peningkatan," katanya.

Dalam lintasan situasi epidemi HIV di Indonesia menunjukkan sejak pertama ditemukan pada 1987, jumlah kasus HIV dan AIDS dalam kurun waktu 13 tahun terus meningkat secara linier.

Sejak tahun 1987-2008 terdapat 21.413 kasus HIV dan AIDS. Jika tidak dilakukan intervensi yang intensif, diperkirakan pada 2020 total kumulatif infeksi baru HIV bisa mencapai 1,7 juta orang.

Fredy menambahkan, data tersebut mungkin dipandang kurang meyakinkan atau kurang signifikan. Ini harus dipahami bahwa fenomena gunung es, data pengidap HIV/AIDS yang terungkap belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya di bawah permukaan.

"Bukan hanya itu, penting dan strategisnya Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS juga mengacu pada tingginya mobilitas penduduk di Kalteng, khususnya arus tenaga kerja dari luar daerah di pembukaan perkebunan besar, dan pertambangan," ucapnya.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sekitar 400 ribu lebih tenaga kerja yang masuk dan terserap di Kalteng ditambah lagi dengan semakin terbukanya jalur transportasi lintas Kalimantan.

Kondisi ini tentu di satu pihak positif bagi pembangunan perekonomian, namun di lain pihak kondisi tersebut merupakan suatu kerawanan, khususnya dalam hal penularan HIV/AIDS.

"Melihat kerawanan yang terjadi, DPRD Provinsi terus berusaha agar daerah ini selalu berada pada zona aman dari HIV dan AIDS," katanya.

Pemerintah Daerah, DPRD, KPA Provinsi, dan masyarakat harus merapatkan barisan, bahu membahu mencegah dan menanggulangi virus HIV dan AIDS. Untuk itu sangat diperlukan payung hukum berupa Perda.

Fredy berpendapat, soal HIV/AIDS merupakan masalah global. Dalam Ranperda itu yang penting koordinasi penangulangan dan penanganan AIDS, termasuk gelar pengobatan lebih terkoordinasi terarah dan tepat sasaran.

"Selama ini masih dirasakan masalah pendanaan dan kurangnya terkoordinasi. Seharusnya upaya penangulangan HIV/AIDS, baik dari lembaga pemerintah daerah dan lembaganya harus terkoordinasi dan terpadu," tandasnya.

Sumber: http://kalteng.tribunnews.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5262