DPRD Mimika Enggan Mencabut Perda Miras
Tanggal: Thursday, 24 November 2011
Topik: Narkoba


TRIBUNJOGJA.COM, 24 November 2011

TIMIKA - Sejumlah fraksi di DPRD Mimika, Papua menyatakan menolak mencabut Peraturan Daerah (Perda) nomor: 5 tahun 2007 tentang larangan memasukan, menyimpan, menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol.

Sekretaris Fraksi Buruh DPRD Mimika, Fabianus Jemadu di Timika, Kamis (24/11/2011) mengatakan, seharusnya Pemkab Mimika mendukung upaya-upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan ancaman miras yang berujung pada kematian.

"Kami tidak sependapat dengan Pemerintah Daerah untuk mencabut Perda Larangan Miras. Seharusnya Pemda melindungi rakyat dari bahaya miras, bukan malah melegalkan penjualan miras," kata Fabianus.

Ia mengatakan, fraksinya mengusulkan agar Pemkab Mimika berkoordinasi dengan Gubernur Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk segera membuatkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang melarang peredaran miras di Papua.

Menurut Fabianus, usulan agar dibuat Perdasus Larangan Miras di Papua sangat mendesak dan penting lantaran sudah banyak korban berjatuhan khususnya warga asli Papua akibat menenggak miras.

Peredaran miras yang tidak terkendali di Papua juga memicu pesatnya pertumbuhan kasus HIV/AIDS dimana saat ini Provinsi Papua menempati peringkat ke dua di Indonesia dalam hal jumlah kasus HIV/AIDS terbanyak setelah DKI Jakarta.

Sedangkan Fraksi Demokrasi Keadilan (FDK) DPRD Mimika menilai surat klarifikasi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/1463/SJ tanggal 21 April 2010 soal klarifikasi Perda Kabupaten Mimika, tidak bisa dijadikan dasar dan peluang untuk menerbitkan izin penjualan dan peredaran miras di Mimika.

Sebuah Perda, demikian FDK DPRD Mimika, hanya bisa dibatalkan oleh Mendagri, bukan berdasarkan surat klarifikasi dan pencabutan Perda dimaksud harus dengan Perda baru.

FDK DPRD Mimika juga menyatakan belum pernah menerima surat Bupati Mimika, Klemen Tinal Nomor 180/188.2/HKM/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal Pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2007.

Melihat kondisi daerah dan tuntutan masyarakat yang menghendaki semua penjualan dan peredaran miras dihentikan, FDK DPRD Mimika meminta Pemkab setempat segera menerbitkan sebuah peraturan baru yang mengatur pemasukan dan peredaran miras di Mimika. (*)

Sumber: http://jogja.tribunnews.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5286