Solidaritas Perempuan Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi Migran
Tanggal: Monday, 28 November 2011
Topik: Narkoba


BANGKAPOS.COM, 27 November 2011

JAKARTA - Ketidakmampuan dan keinginan politik pemerintah Indonesia sangat rendah dalam melindungi hak-hak buruh migran. Hal ini telah menyebabkan buruh migran semakin rentan terhadap penularan HIV dan AIDS.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (SP), Risma Umar mengatakan bahwa sejak 2004 hingga tahun ini, penelitian Solidaritas Perempuan (SP) menyatakan buruh migran terutama perempuan semakin meningkat kerentanannya terhadap HIV dan AIDS.

"Padahal bermigrasi ke luar negeri pada dasarnya bukanlah faktor penyebab seseorang tertular penyakit tersebut," ujar Umar menjelaskan.

Situasi buruk yang dialami buruh migran perempuan yang kemudian merentankan mereka terhadap penularan HIV, kata Umar, tak bisa dilepaskan dari lambannya pemerintah membangun sistem perlindungan komprehensif bagi buruh migran.

Pasalnya, hingga saat ini, pemerintah belum dapat meratifikasi Konvensi Migran Tahun 1990. Padahal dalam konvensi tersebut terdapat pengaturan hak-hak buruh migran termasuk hak atas kesehatan mereka.

Berdasarkan situasi tersebut, sebagai bentuk refleksi atas hari AIDS Sedunia 2011, SP menuntut agar :

  1. Pemerintah dan DPR segera Meratifikasi Konvensi PBB 1990 mengenai Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya;
  2. Pemerintah segera menyusun Rencana Aksi Nasional dengan mengedepankan perspektif hak asasi manusia (HAM) dan gender serta menyediakan anggaran yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS di kalangan buruh migran baik yang berdokumen maupun tidak berdokumen.
  3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, BNP2TKI dan KPAN segera membangun program khusus untuk penanggulangan AIDS pada buruh migran.
  4. Pemerintah membangun mekanisme pelayanan dan rujukan terpadu bagi ODHA Buruh Migran/ Calon Buruh Migran/Mantan Buruh Migran dan Keluarga Buruh Migran.
  5. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat mewajibkan dan memonitoring sarana Kesehatan untuk menerapkan Permenkes No. 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Laksana tes HIV Bagi CTKI/TKI. "Selain itu, pemerintah harus segera mendorong negara tujuan untuk menghapuskan mandatory HIV testing terhadap Buruh Migran Indonesia," desaknya.
  6. KBRI atau kantor perwakilan RI lainnya di negara tujuan mempromosikan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS pada buruh migran di luar negeri.

Sumber: http://bangka.tribunnews.com





[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5328