Indonesia Kian Mandiri dalam Pengobatan HIV/AIDS
Tanggal: Wednesday, 30 November 2011
Topik: HIV/AIDS


Suara Pembaruan, 30 November 2011

[JAKARTA] Mahalnya biaya penanggulangan masalah HIV/AIDS, termasuk pengobatan Antiretroviral (ARV) menyebabkan negara-negara yang sumber dananya terbatas masih bergantung pada donor luar negeri. Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja dan Laos adalah sejumlah negara yang pembiayaan HIV/AIDS-nya masih bergantung pada kerjasama dengan lembaga internasional..

Namun dari negara tersebut, Indonesia terbilang lebih mandiri. Minimal dalam hal pengobatan ARV beberapa tahun terakhir ketergantungan Indonesia kepada asing bisa dikurangi. Tahun 2011 misalnya pemerintah mampu mencukupi 70% kebutuhan ARV yang dibelanjakan dari APBN sebesar Rp 85,9 miliar, sedangkan sisanya bantuan luar negeri.

Dalam kurun waktu sejak 2006-2011 berdasarkan data Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN), pembiayaan dengan dana dalam negeri semakin meningkat, bila dibandingkan sebelumnya. Dana di Kementerian/Lembaga (K/L) sektor pemerintah meningkat dari Rp 118,6 miliar tahun 2006 untuk 11 KL menjadi Rp 856,281 miliar untuk 19 KL tahun 2011. Namun diakui secara keseluruhan sebagian besar anggaran masih berasal dari luar negeri.

Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Samsuridjal Djauzi berpendapat negara berkembang tidak bisa mandiri sepenuhnya, sehingga membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan lembaga internasional. Indonesia patut memandang positif terhadap kemajuan yang dialami saat ini karena ketergantungan dengan luar negeri dapat dikurangi, kendati di sana-sini masih terdapat kekurangan.

Menurutnya, dukungan dana dari dalam negeri akan lebih baik untuk menjamin keberlangsungan upaya pengendalian, terutama pengobatan ARV bagi orang dengan HIV/AIDS (odha) yang menggantungkan hidupnya pada obat tersebut. Sementara itu negara berkembang lainnya masih bergantung penuh pada bantuan asing.

Vietnam misalnya sedang memikirkan solusi mengenai jaminan keberlanjutan pengobatan ARV, sebagai antisipasi jika suatu waktu bantuan AS akan dikurangi. Hal ini terkait krisis ekonomi yang dialami negara paman sam tersebut, sehingga dikhawatirkan berdampak pada pengurangan bantuan ARV ke negara yang membutuhkan.

"Bantuan itu tidak berlangsung lama, dan seperti Vietnam misalnya sedang memikirkan bagaimana kesinambungan ketersediaan ARV. Sebab AS juga hadapi kesulitan kalau bantuan terus menerus," katanya kepada SP di Jakarta,Selasa (29/11).

Menurutnya, sejauh ini obat dasar atau obat ARV lini 1 yakni AZT, d4T, 3TC, Nevirapin yang 95% dikonsumsi odha di Indonesia diproduksi dalam negeri dengan menggunakan anggaran APBN. Hanya satu jenis ARV yakni Efavirenz yang masih diimpor karena terkendala ijin edar. Sedangkan ARV lini 2 yakni Tenofovir, Emtricitabin dan lopi/rito secara keseluruhan masih mengandalkan bantuan asing. Namun jumlah pengguna ARV lini 2 masih sedikit.

"Untuk penanganan secara keseluruhan HIV/AIDS mungkin masih ada bantuan luar, tetapi kalau khusus pengobatan semakin sedikit," katanya.

Kendatipun selama ini terdapat keterbatasan anggaran, Samsuridjal berpendapat itu dikarenakan penanggulangan HIV/AIDS lebih banyak ditanggung pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah daerah mempunyai kontribusi lebih banyak, terutama yang APBD-nya besar. Dari dunia bisnis atau perusahaan juga seharusnya bisa memberikan kontribusi, paling tidak membeli obat bagi pekerja yang odha, sehingga mengurangi kekurangan yang ada. Sepanjang ini pengobatan odha,khusus ARV lini 1 disubsidi pemerintah.

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan, bantuan luar negeri untuk penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia terdiri dari berbagai sumber, yang diberikan kepada berbagai organisasi di dalam negeri. Sumber tersebut terutama berasal dari lembaga internasional di Amerika Serikat, Australia dan Eropa. Sumber dana ini terutama untuk mendukung kegiatan operasional berupa pelatihan, dukungan dana kepada LSM lokal yang mendampingi masyarakat yang terdampak, sosialisasi dan edukasi.

"Bantuan yang paling besar adalah Global Fund, diberikan dari pusatnya di Jenewa langsung ke masing-masing empat lembaga yakni Kemenkes, KPAN, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Nadlatul Ulama (NU). Yang dari Kementerian Kesehatan diberikan juga ke 33 Dinas Kesehatan provinsi dan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia. Masing-masing bertanggung jawab langsung kepada Global Funs pusat," katanya.

Namun kata dia biaya pengobatan odha mampu ditanggung APBN, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada asing. Sejak 2007-2011 dana APBN untuk ARV meningkat dari sekitar Rp 17 miliar menjadi Rp 85 miliar tahun 2011. Bantuan Global Fund biasanya bersifat mengisi gep, dan ARV yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat dokter Subagyo Partodiharjo mengatakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia belum terfokus. Program HIV/AIDS tersebar di banyak lembaga pemerintah, lembaga dan organisasi masyarakat tanpa kendali serta koordinasi yang baik. Akibat kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan upaya penanganannya tidak efektif. [D-13]

Sumber: http://www.suarapembaruan.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5362