Pemerintah Belum Penuhi Janji Revisi PP Program Jamsostek
Tanggal: Wednesday, 30 November 2011
Topik: Narkoba


PRLM, 30 November 2011

JAKARTA - Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan janji pemerintah untuk merevisi PP Nomor 14/1993, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja belum juga dipenuhi. Padahal, perseroan telah menunggu lebih dari setahun agar PP tersebut direvisi.

"Janji terakhir pemerintah, revisi PP tersebut akan terbit setelah Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) disahkan. Namun, setelah lebih dari sebulan UU BPJS disahkan, belum ada tanda-tanda revisi PP tersebut akan diterbitkan," kata Hotbonar di Jakarta, Rabu (30/11).

Menurut dia, ada dua pasal yang rencananya akan direvisi dalam PP tersebut, yakni kenaikan batas premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta-Rp 3 juta.

Selain itu, penghapusan pasal opting out dalam jaminan kesehatan, sehingga perusahaan yang telah memiliki jaminan kesehatan di luar Jamsostek tetap diwajibkan membayarkan JPK.

"Sebenarnya penambahan manfaat dari pelayanan kesehatan, yakni cuci darah, operasi jantung, pengobatan kanker dan pengobatan HIV/AIDS, baru dilaksanakan setelah PP tersebut terbit. Namun, karena tidak ada kejelasan kapan PP tersebut terbit maka kami tetap keluarkan penambahan manfaat dan berlaku sejak 1 Desember 2011.

Dikatakan Hotbonar, untuk penambahan manfaat tersebut, lanjutnya, perseroan telah menyiapkan dana hingga Rp 1 triiun, yang bersumber dari laba tahun lalu. "Jadi laba kami pada 2010 sebesar Rp 1,53 triliun, sebanyak 72,5% atau Rp 1 triliun kami kembalikan kepada peserta dalam bentuk penambahan manfaat. Kami sudah hitung sehingga dana tersebut cukup untuk membayar penambahan manfaat,” ujarnya.

Sebelumnya, Direksi PT Jamsostek menerbitkan keputusan No.KEP/310/102011 tertanggal 31 Oktober 2011 untuk memberikan tambahan manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta dan keluarganya.

Keputusan yang mulai diterapkan per 1 Desember mendatang itu akan memberi tambahan manfaat pelayanan kesehatan antara Rp 600.000 sampai dengan Rp 80 juta untuk setiap peserta dan keluarganya.Tambahan manfaat itu diberikan untuk tindakan pengobatan cuci darah, operasi jantung, pengobatan kanker dan pengobatan HIV/AIDS.

Penambahan manfaat pelayanan kesehatan itu diberikan bagi peserta perusahaan yang minimal. 1 tahun menjadi peserta jaminan pelayanan kesehatan dan tenaga kerja yang minimal satu tahun menjadi peserta program itu. (A-78/A-147)***

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5366