DPRD: Ranperda HIV/AIDS Sudah Dikoordinasikan
Tanggal: Thursday, 01 December 2011
Topik: HIV/AIDS


TRIBUNKALTENG.COM, 30 November 2011

PALANGKARAYA - Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) telah melakukan koordinasi dengan Balegda DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

"Pada prinsipnya mereka akan menangguhkan pembahasan Raperda tersebut sampai selesainya pembahasan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Kalteng," kata juru bicara DPRD Kalteng, HM Rizal, di Palangkaraya, Rabu (30/11/2011).

Begitu juga terhadap substansi materi Raperda tersebut, Balegda DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat akan menyesuaikan. Hal itu seirima dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.12/2011, secara hirarki Perda Kabupaten/Kota dibawah Perda Provinsi.

"Berkenaan dengan pembagian kewenangan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS antara provinsi dan kabupaten/kota, lembaga pembentuk Perda adalah berbeda," ujarnya.

Apabila pembentukan di tingkat provinsi, sebut dia, maka pemberlakukannya berada di wilayah provinsi, begitu juga apabila pembentukannya di kabupaten/kota, maka pemberlakukannya di kabupaten/kota.

"Implementasi yang bersifat teknis akan mengacu pada Peraturan Pemerintah No.38/2007, tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota," terangnya.

Dengan adanya acuan tersebut, katanya, tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan sekaligus pencapaian target dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan terukur.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengingatkan, perlu koordinasi proses penyusunan Ranperda yang sedang berjalan, antara DPRD provinsi dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat agar tidak terjadi Perda Kabupaten bertentangan dengan Perda Provinsi.

"Perlunya koordinasi, karena Perda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Kotawaringin Barat akan ditetapkan lebih dulu dari Perda Provinsi," tegasnya.

Disarankan Teras, dalam Rancangan Peraturan Daerah Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, perlu adanya terget dalam prosentase yang hendak dicapai, terutama dalam pencegahan maupun penanggulangan HIV/AIDS di Kalteng.

Sumber: http://kalteng.tribunnews.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5379