Jamkesmas-Jamkesda Tolak Klaim Pasien HIV
Tanggal: Friday, 02 December 2011
Topik: HIV/AIDS


TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, 02 Desember 2011

Koordinator Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia (JOTHI) Lampung menilai pemerintah diskriminatif, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis.

Pasalnya, orang yang diketahui positif HIV tidak bisa menggunakan program jaminan kesehan masyarakat, baik jamkesmas maupun jamkesda. "Jamkesmas dan jamkesda menolak biaya klaim pasien positif HIV," ungkapnya, Jumat (2/12).

Untuk menyiasatinya, klaim yang dilakukan untuk penyakit penyerta HIV saja, seperti pusing, penumonia penemoucytis (PPC), tuberkulosis, dan diare. Demikian tambah Ade, hal tersebut menunjukan adanya diskriminasi pemerintah terhadap orang terinfeksi HIV (OTH).

Apa lagi, saat ini muncul kekhawatiran orang dengan HIV/AIDS (ODHA) atas kabat obat antiretroviral (ARV) yang selama ini didapat gratis, harus beli. "ARV tidak gratis lagi , ramai dibicarakan dimilis AIDS Indonesia," ungkap Koordinator Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia (JOTHI) Lampung Ade Komariah Indria. Atas kekhawatiran itu, isu tersebut diusung dalam aksi simpatik memperingati hari AIDS sedunia, Kamis (1/12) di Tugu Adipura.

Kabarnya, kata Ade, sekitar bulan Januari 2012 ARV, bakalan beli seharga Rp 4 ribu per butir. Sedangkan dalam satu kotak isinya 60 butir.

Bayangkan jika kita disuruh beli, Rp 4 ribu dikali 60 butir, sedangkan yang kita minum itu ada tiga regiment. Minimal kita mengeluarkan uang Rp 1 juta dalam sebulan," tukasnya. Menurut Ade, latar belakang orang-orang terinfeksi HIV di Lampung mayoritas ekonominya menengah ke bawah.

"Jadi jika kemungkinan ARV beli, kami kemungkinan bakal mati massal. Bisa kita bayangin, mati massal," tandasnya.

Kabar yang mencemaskan itu mencuat karena hak paten ARV yang dipegang perusahaan farmasi milik Amerika Serikat, Abbott Laboratories International Company, untuk Indonesia akan berakhir pada tiga tahun terakhir.

Lisensi ARV untuk jenis ARV Nevirapine berakhir pada 2011, Lamivudine pada 2012, dan diikuti Efavirenz pada 2013. Apa bila lisensi wajib itu selesai, Indonesia tidak lagi berhak memproduksi ARV generik yang dapat dijual murah.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana mengaku belum tahu kabar soal ARV tidak gratis lagi pada awal tahun depan. Terkait Jamkesmas dan Jamkesda, menurut Reihana, ODHA tentu saja bisa menggunakan program jaminan kesehatan pemerintah. "Tidak ada namanya dalam kamus Jamkesmas tidak bisa, itu namanya diskriminasi," ujarnya. (didik)

Sumber: http://lampung.tribunnews.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5461