Kemiskinan Malinau di Atas Rata-Rata Nasional
Tanggal: Tuesday, 06 December 2011
Topik: Narkoba


INILAH.COM, 06 Desember 2011

Samarinda – Tiga daerah di Kaltim yakni Malinau, Bulungan dan Tana Tidung, memiliki angka penduduk miskin yang berada di atas rata-rata nasional (13,3%) dan rata-rata provinsi (7,66%) pada 2010.

Jumlah penduduk miskin di tiga daerah itu masing-masing Malinau 15,31%, Bulungan 14,58% dan Tana Tidung 13,89%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah lain di Kaltim, Nunukan 12,45%, Kutai Timur 11,39%, Penajam Paser Utara 10,47%, Tarakan 10,23%, Kutai Barat 9,90%, Paser 9,49%, Kutai Kartanegara 8,69%, Bontang 6,67%, Berau 6,60%, Samarinda 5,21% dan Balikpapan 4,07%. (lihat grafis)

Angka-angka itu diungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Capaian Penanggulangan Kemiskinan dan Tujuan Pembangunan Milleniun Development Goals (MDG's) Kaltim 2011 yang dihadiri Gubernur, Wagub, kepala daerah se-Kaltim, DPRD Kaltim dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Sekretariat MDGs, di Samarinda, Senin (5/12).

Di akhir raker, Gubernur dan para kepala daerah di Kaltim membuat kesepakatan menurunkan jumlah penduduk miskin minimal 0,5 – 1% setiap tahun, menurunkan pengangguran minimal 0,3 - 1,2% setiap tahun, angka buta huruf 1% di 2013, menurunkan angka drop out, menurunkan angka kematian bayi dan balita 1 per 1.000 kelahiran hidup pertahun, menurunkan kematian ibu melahirkan 4-15 per 100.000 kelahiran hidup pertahun, peningkatan peran dan integritas program CSR dunia usaha (BUMN/BUMD dan swasta) dalam menanggulangi kemiskinan, pengurangan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian menurunkan prevalensi HIV/AIDS 0,5% pertahun, mengurangi prevalensi tuberkolosis 10 per 100.000 penduduk pertahun dan menyusun rencana aksi daerah (RAD) MDGs di seluruh daerah di Kaltim.

Ia mengatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Rusmadi, kemiskinan di Malinau, Bulungan dan Tana Tidung dipicu karena bertambahnya jumlah penduduk. Meski sebenarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan kota di Kaltim tidak ada yang berada di bawah standar rata-rata nasional yakni 71,17% pada 2010.

Menurutnya, Kaltim yang berada pada peringkat tujuh provinsi di Indonesia yang terkecil angka kemiskinannya yakni 7,66% dan berada jauh di bawah standar rata-rata nasional yakni 13,33%. Namun masih terdapat juga empat daerah yang berada di bawah rata-rata provinsi yakni Berau 6,60%, Balikpapan 4,07%, Samarinda 5,21% dan Bontang 6,67%.

Dengan perkembangan itu terungkap beberapa masalah yang masih dihadapi dalam implementasi penanggulangan kemiskinan di Kaltim. Seperti lemahnya koordinasi dalam pendataan, pendanaan dan kelembagaan, lemahnya koordinasi antar program penanggulangan kemiskinan antara instansi pusat dan daerah, lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan sinergi antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dalam bermitra serta bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan dalam menciptakan lapangan kerja.

"Program pro rakyat merupakan program yang telah menjadi prioritas presiden, di mana setiap pertemuan dalam rapat kerja dengan gubernur seluruh Indonesia beliau selalu menekankan keberpihakan kepada masyarakat agar mereka mampu mensejahterakan dirinya dan keluarganya melalui pelatihan dan pemberdayaan serta kredit usaha kecil yang kesemuanya harus dilakukan oleh setiap daerah sehingga kemiskinan dapat ditekan serendah-rendahnya," ungkapnya.

Kemudian, dalam realita pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota telah diarahkan pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi masyarakat kurang beruntung/keluarga kurang mampu, meski tingkat kemiskinan di Indonesia masih mencapai 14,15%.

"Kaltim telah mampu menekan angka kemiskinan dibawah rata-rata nasional yaitu mencapai 7,66%. Namun dengan prosentase itu itu jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota masih terdapat beberapa daerah yang justru melebihi rata-rata nasional,” tukasnya.

Ada pun empat masalah yang dihadapi yakni penanggulagan kemiskinan bukanlah menjadi tanggungjawab pemerintah semata, akan tetapi sangat diperlukan adanya peran aktif dari pihak lain seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan semua komponen bangsa ini, untuk itu arah kebijakan yang harus dilakukan.

Seperti meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi, ekspor dan bisnis termasuk didalamnya perbaikan iklim investasi, menciptakan kapasitas dan kualitas masyarakat agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dengan memperluas akses terhadap pelayanan dasar dan merevitalisasi sektor-sektor lain seperti pertanian, kelautan dan ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja termasuk didalamnya menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif.

"Untuk mempercepat dalam menurunkan kemiskinan dan pencapaian MDGs Bapak Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan serta ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Nomor: 03 tahun 2010 tentang program pembangunan berkeadilan di Kaltim. Harapannya, instruksi ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di Kaltim," terangnya.

Ia menyebutkan, dalam Inpres tersebut tertuang program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi program pembangunan pro rakyat, melaksanakan program keadilan untuk semua dan pencapaian tujuan pembangunan MDGs.

Adapun pelaksanaan pembangunan di daerah akan diarahkan pada penanggulangan kemiskinan melalui penurunan jumlah penduduk miskin, menurunkan jumlah pengangguran, menurunkan jumlah penduduk buta aksara, mengurangi anak usia yang mengalami putus sekolah dan menurunkan angka kematian bayi.

Seperti diketahui, jumlah penduduk miskin di Kaltim mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2006 jumlah penduduk miskin 335.400 orang atau 11,41%.

Pada 2007 turun menjadi 324.800 orang atau 11,04%, kemudian pada 2008 turun menjadi 259.450 orang atau 8,53%, 2009 turun menjadi 245,050 orang atau 7,86% dan 2010 berdasarkan data statistik BPS Kaltim menjadi 243.000 orang atau 7,66%.

Namun, dari segi jumlah penduduk miskin tersebut masih tinggi dan perlu program yang strategis dalam penanganannya.

Perkembangan jumlah penduduk di Kalimantan Timur hingga tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan yang masih dikategorikan tinggi yaitu 3,81 % dan masih lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional.

Kondisi ini tidak terlepas pertumbuhan dari penduduk migrasi yang masuk ke daerah ini sebagai konsekwensi dari era otonomi dimana daerah yang masih menjanjikan peluang kerja dan pendapatan akan menjadi tujuan migran. Hal ini dikarenakan adanya migrasi yang sebagian besar karena alasan mencari pekerjaan sebesar 46,7%. [mor]

Sumber: http://sindikasi.inilah.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5553