Konflik Papua Ancam Integrasi Bangsa
Tanggal: Wednesday, 07 December 2011
Topik: Narkoba


Pontianak Post, 07 Desember 2011

Berlarut-larutnya konflik di tanah Papua menjadi ancaman serius disintegrasi bangsa. Sejak berintegrasi dengan Republik Indonesia pada tahun 1963 konflik di Papua seakan tidak berujung. Bagi rakyat Papua integrasi dengan Indonesia justru memperburuk keadaan karena tidak memberikan kesejahteraan pada penduduk asli Papua. Gemerlapnya kota-kota di Papua tidak diiringi dengan kesejahteraan penduduk lokal. Yang terpotret adalah bumi Papua yang kian merana karena disedot kekayaannya, sementara rakyat yang mendiami Papua sejak berabad-abad silam justru dijadikan tumbal. Sampai hari ini kesejahteraan penduduk asli Papua masih memprihatinkan. Meski pembangunan coba disulapkan ke Papua kenyataan tidak mengubah kemiskinan yang ada di Papua. Polesan pembangunan itu tidak sesuai dengan kebutuhan penduduk Papua. Kedamaian pun terusik dengan membanjirnya pendatang yang mencari rezeki di Papua.

Pasa masa Orde Baru pendekatan militer represif yang diterapkan di Papua justru memicu banyak pelanggaran hak asasi manusia. Adanya Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi pembenar pemerintah melakukan pendekatan keamanan untuk mengatasi pemberontakan. Ironisnya, banyak penduduk lokal yang menjadi korban. Integrasi yang bertujuan mensejahterakan penduduk Papua karena itu tidak menjadi kenyataan. Kehadiran perusahaan tambang emas PT Freeport di tanah Papua yang mestinya memberikan kesejahteraan pada rakyat Papua justru memperburuk keadaan. Pembabatan hutan dan bukit untuk pertambangan justru menghadirkan bencana alam dan bencana sosial bagi rakyat Papua. Gangguan keamanan yang terus-menerus terhadap PT Freeport memaksa pemerintah Indonesia menempatkan pasukan keamanan dari TNI/Polri dalam jumlah besar ke Papua.

Dan celakanya, TNI/Polri yang dibantukan ke Papua mendapat “bayaran” dari PT Freeport disamping masih mendapat gaji dari APBN. Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengakui adanya ‘sogokan’ dari Freeport ke institusinya. Mudah ditebak karena mendapat bayaran dari PT Freeport pasukan TNI/Polri lebih berpihak kepada perusahaan asing itu apabila terjadi konflik ketimbang kepada penduduk asli. Akibatnya TNI/Polri bekerja seperti “centeng bayaran” ketimbang menjadi aparat negara yang membela semua kepentingan. Mereka justru memusuhi pekerja lokal bahkan melakukan kekerasan dan pembunuhan. Nasionalisme yang mestinya menjadi dasar pengabdian aparat TNI/Polri luntur karena telah “dibeli” PT Freeport.

Pada masa reformasi konflik Papua memanas dengan isu putra daerah. Hal ini bisa dimengerti semasa Orde Baru banyak kepemimpinan Papua seperti bupati/walikota, camat, kepala desa diberikan kepada pendatang, terutama dari unsur TNI/Polri. Pendekatan keamanan menjadi pertimbangan utama sehingga pemimpin daerah diambilkan dari unsur TNI/Polri. Era reformasi menjadi kesempatan penduduk Papua menuntut kepemimpinan diserahkan kepada penduduk lokal. Tuntutan itu direspon positif oleh almarhum Presiden Abdurrahman Wahid dengan mendorong penduduk Papua menjadi pemimpin-pemimpin daerah setempat. Pemerintah pun menjadikan Papua sebagai daerah otonomi khusus dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011. Namun lahirnya UU Otonomi Khusus dan penggantian kepala daerah dengan warga asli lokal ternyata tidak memperbaiki keadaan.

Akar masalah Papua ialah masalah kesejahteraan sosial. Ketimpangan sosial penduduk asli Papua dengan pendatang menyebabkan kesenjangan sosial terus menganga. Kemiskinan, kebodohan, derajat kesehatan yang rendah serta maraknya penyebaran HIV/AIDS adalah ciri utama Papua pada saat ini. HIV/AIDS misalnya telah menghancurkan masa depan generasi muda Papua. Kaum pendatang berpesta pora dengan mengeruk kekayaan Papua sementara penduduk asli memakan remah-remah sisa-sisa pesta pora para pendatang. Hilangnya rasa keadilan ini menyebabkan warga Papua terus melakukan perlawanan.

Celakanya, konflik yang terus marak di Papua menyebabkan pemerintah memilih pendekatan keamanan dengan menempatkan banyak pasukan ketimbang kesejahteraan. Namun pendekatan itu tidak efektif karena konsekwensi dari pendekatan keamanan ialah potensi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan. Kekerasan dan pembunuhan terhadap warga Papua sudah tidak terbilang jumlahnya. Dan celakanya, penduduk lokal tidak pernah mendapat keadilan yang memadai. Saat ini keadaan di Papua cenderung berkembang ke arah tidak menentu. Mereka yang berani melawan cenderung dikategorikan sebagai sepataris. Secara keamanan gangguan terus terjadi. Sementara secara ekonomi dan sosial pengerukan tambang secara membabi buta menyebabkan perusakan lingkungan yang parah. Banjir, tanah longsor, merajalelanya penyakit menjadi ancaman serius warga Papua. Kesejahteraan penduduk Papua justru dinikmati Amerika Serikat dan elit politik Jakarta. Itu semua akan menjadi warisan bagi anak cucuk anak Papua berupa kehancuran, keterbelakangan dan kebodohan.

Kondisi timpang dan tidak berkeadilan di Papua ini harus diretas. Sebab bukan tidak mungkin penduduk Papua tergoda untuk memisahkan diri dari Indonesia seperti provinsi terdekatnya Timor-Timur yang akhirnya melepaskan dari Indonesia. Kalau pemerintah tidak berpihak pada persoalan Papua, bukan tidak mungkin pilihan melepaskan diri menjadi wacana utama rakyat Papua di masa depan. Pendekatan keamanan sebagaimana di Timor-Timur terbukti tidak efektif dan justru menyebabkan penduduk asli memusuhi pemerintah terutama aparat TNI/Polri.

Pendekatan represif dan keamanan di Papua justru tidak mendatangkan kesejahteraan. Pemerintah mestinya lebih bijak menjadikan konflik Papua sebagai pelajaran yang berharga. Ironisnya seperti ditunjukkan Presiden SBY konflik Papua tidak dipandang serius. Beda halnya dengan kawasan lain di Indonesia tidak ada niatan Presiden SBY satu dua hari berkantor di Papua untuk mengerti keadaan sesungguhnya di Papua. Kalau hanya bermain wacana masalah Papua tidak akan pernah selesai. Betapapun persoalan Papua adalah duri dalam daging yang harus diselesaikan dengan cepat. Semakin berlarut-larut respon pemerintah justru menyebabkan penderitaan penduduk Papua kian parah. Kuncinya, terdapat kesugguhan dan kemauan politik pemerintah menyelesaikan persoalan Papua tidak sekedar berpendapat bahwa konflik sekarang ini hanya antara PT Freeport dan penduduk asli Papua. Jelasnya, pemerintah tidak boleh lepas tangan dalam persoalan Papua! **

Sumber: http://www.pontianakpost.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5570