Januari 2012, Lokalisasi Bakal Ditertibkan
Tanggal: Thursday, 08 December 2011
Topik: Narkoba


Pontianak Post, 07 Desember 2011

KETAPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang berancana menertibkan sejumlah tempat yang selalu disalahgunakan sebagai lokalisasi. Tiga lokasi yang menjdi target utama untuk ditertiban tersebut antara lain kawasan Terminal Payak Kumang, Rangga Sentap, dan Kolam.“Rencananya penertiban akan dilakukan pada Januari 2012 mendatang,” janji Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Ketapang Edy Junaidi. Menurutnya, penertiban terhadap beberapa tempat lokalisasi itu bertujuan untuk mengembalikan ruko-ruko yang ada di sekitar lokasilisasi tersebut ke fungsi semula. “Awalnya, dalam perizinan sebelum pembangunan, ruko-ruko tersebut bukan digunakan sebagai kafé, namun untuk aktivitas perdagangan,” ujar Edy yang menegaskan rencana penertiban akan dimatangkan sebelum 2011 berakhir.

Jika di kaitkan dengan masalah sosial, bagaimana dengan konsekuensi yang akan terjadi terhadap daearah-daerah lokalisasi tersebut, jika dilakukan penertiban? Menurut Edy, untuk membahas terjadinya permasalahan sosial, ke depan pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut. “Kewenangan Satpol PP hanya menertibkan, dan untuk membahas permasalahan sosial yang terjadi akibat dari penertiban beberapa daerah lokalisasi itu, akan kita bicarakan bersama pihak atau instansi terkait lainnya yang berwenang,” paparnya.

Meski bertujuan untuk mengembalikan daerah lokalisasi itu ke fungsi asalnya yaitu sebagai tempat aktivitas perdagangan. Namun di sisi lain, penertiban kantong-kantong lokalisasi tersebut juga membawa masalah tersendiri. Misalnya masalah pemantauan infeksi menular seksual (IMS). “Kewenangan itu di level pemerintah daerah. Namun memang akan cukup menyulitkan pemantauan serta sosialisasi,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Ketapang Soepiyat.

Upaya pemerintah dalam menertibkan lokalisasi memang dilematis dan tidak hanya terjadi di Ketapang. Upaya ini, jika tidak dibarengi dengan upaya dampingan yang simultan, tentu akan menghambat upaya pencegahan penyebaran IMS tersebut.Menanggapi akan dilakukannya penertiban terhadap beberapa tempat lokalisasi itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Ketapang Almuhammad Yani, mengatakan bahwa sejak awal pihaknya memang sangat mendukung adanya penertiban tersebut. Pasalnya, menurut dia, hal ini merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi penyebaran virus HIV/AIDS di masyarakat.

Lantas bagaimana dengan para pekerja malam atau PSK yang selalu beroperasi di beberapa tempat lokalisasi itu, jika nantinya ditertibkan? Menurut Yani, ada banyak cara untuk merangkul para PSK atau para pekerja malam tersebut, jika tempat-tempat lokalisasi tersebut ditertibkan. Misalnya saja, saran dia, Pemkab bisa saja mendata para PSK tersebut, kemudian memilah mana PSK yang berasal dari Ketapang dan dari luar daerah ini. “Kalau memang ada PSK yang berasal dari luar Ketapang, bisa saja kita pulangkan ke daerah asalnya,” katanya.Sedangkan untuk para PSK atau pekerja malam yang berasal dari Ketapang sendiri, legislator dari Fraksi Rakyat ini lebih menyarankan agar Pemkab dapat merehabilitasi mereka dengan memberikan beragam pelatihan skill, sehingga dapat menjadi modal utama bagi para PSK, untuk dapat membuka usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya. (ash)

Sumber: http://www.pontianakpost.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5575