Junkis HIV Harus Dibuat Sel Khusus
Tanggal: Monday, 12 December 2011
Topik: HIV/AIDS


Harian Analisa, 12 Desember 2011

Medan - Aparat penegak hukum diminta menegakkan hak asasi manusia (HAM) dalam menangani para korban pengguna narkoba. Bila perlu, dibuatkan sel khusus untuk para tersangka yang terinfeki human immunodeficiency virus (HIV). "Karena, jangan sampai pemerintah satu sisi berusaha sekuat tenaga mengurangi tingkat penularan HIV, tapi di sisi lain, ada lembaga yang justru bisa memberkan peluang penularan HIV seperti di sel tahanan," sebut anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Muslim Tanjung usai pertemuan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumut dengan para injection drugs users (IDUs) di Hotel Asean Medan, Jumat (9/12)

Terkait masalah ini, kata Muslim, penegak hukum harus mempunyai sebuah mekanisme yang jelas terhadap penanganan kasus-kasus yang dihadapi para IDUs. "Harus ada kebijakan yang baik. Karena kalau dia (junkies—red) HIV, harus ada satu sel khusus. Karena dia bisa menularkan ke yang lain jika satu sel dengan lainnya. Kita khawatir, di saat kita menghambat penularan, tapi di sini (sel-re) bisa memperluas," jelas Muslim.

Jadi, katanya, harus ada kekhusussan bagi mereka. Kalau pelaku napza yang hiv, harus ada kekhususan. Kalau pengguna yang HIV, maka beri mereka obat sesuai dengan terapi yang ada dan sebaiknya didampingi pengacara. "Paradigma ini harus berubah dari jajaran Polri," tambahnya.

Ketiga, lanjutnya, kalau perlu harus ada dokter khusus untuk memeriksa darah para korban napza. Jika ternyata positif, dicatat dan direhabilitasi. Kalaupun diproses, dia tidak dalam keadaan sakit. Dan harus dipisahkan selnya dari narapidana lainnya yang tidak terinfeksi.

"Sebaliknya, hal ini jangan sampai dimanfaatkan kawan kawan junkis untuk mencuri dengan alasan HIV dan AIDS. "Tapi, tak salah untuk dibuat sel khusus," tegas Muslim.

Di sisi lain, lanjutnya, para junkis sudah harus mengubah prilaku. "Sepanjang negara memberikan kesempatan, maka berubahlah. Ada kesemaptan rehab, maka ikuti rehab dan berubahlah. Kalau tak mau jadi apa nanti," jelasnya.

Sekretaris Pelaksana KPA Provinsi Sumut Drs Achmad Ramadan MA menyebutkan, kegiatan itu merupakan program pemerintah dalam rangka mengurangi dampak buruk pengguna narkoba suntik agar bisa terhindar dari infeksi HIV.

Masalah ini, katanya, berhubungan dengan HAM. Dimana prinsip HAM umum tidak memandang status dan profesi, kelompok. HAM melekat pada manusia itu sendiri. Karena kita adalah manusia.

"Banyak fakta-fakta di lapangan. Terkadang status mereka sebagai junkis, dianggap satu hal yang mengurangi mereka untuk memperoleh hak mereka seperti hak dasar untuk layanan kesehatan seperti mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan kekerasan. Seperti ada junkis, yang bawa jarum suntik steril tapi dipaksa bawa ke polisi. Masih banyak oknum polisi belum memahami secara penuh pelaksanaan undang-undang ini," jelas Ramadan.

Pertemuan IDU dengan KPA Provinsi Sumut tersebut turut dihadiri, para junkis dari komunitas LSM Jarkon, Cordia, dan LSM Galatea serta Kompol Tuti Herawati dari Dirnarkoba Poldasu.(nai)

Sumber: http://www.analisadaily.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5611