Waspadai Iklan penyembuhan yang Menyesatkan
Tanggal: Wednesday, 14 December 2011
Topik: Narkoba


KabarIndonesia, 13 Desember 2011

Masyarakat diminta waspada dan berhati-hati, serta tidak mudah tergiur iklan penyembuhan yang menyebutkan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Banyak iklan seperti itu sering menyesatkan, iklan model itu saat ini sangat marak di media massa. Semua pihak untuk menertibkannya agar masyarakat terhindar dari kerugian material, bahkan bisa menimbulkan kefatalan, penipuan dan pembodohan melalui cara pengobatan tidak ilmiah kini kondisinya dinilai sangat mengkhawatirkan.

Banyak iklan bohong ditawarkan antara lain untuk penyembuhan penyakit diabetes, tumor, kemandulan, stroke, gangguan mata, gangguan jiwa, bahkan sampai HIV/AIDS. Jika benar HIV/AIDS dapat disembuhkan dengan cara yang diiklankan, organisasi kesehatan dunia (WHO) pasti akan merekomendasikan cara itu untuk seluruh dunia dan yang bersangkutan pasti akan dihadiahi nobel.

Keberadaan praktek-praktek dukun, tabib, paranormal dan sejenisnya yang menjanjikan terhadap permasalahan seksual, penanganan kanker, penyakit jantung dan berbagai jenis penyakit berbahaya lainnya. Bahkan beberapa orang dengan berani dan terbuka melakukan praktek yang jauh dari kaidah rasional di bidang kesehatan. Sayangnya kegiatan praktek tersebut ada yang mendapat ijin resmi, meskipun sebagian lainnya tanpa ijin.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan materi iklan harus jelas, benar, dajujur. Pada iklan obat, pengiklan harus mencantumkan informasi apa penyebab timbulnya keluhan, dan tidak boleh menjadikan tenaga kesehatan sebagai model iklan.

Maraknya iklan kesehatan seperti obat dan layanan kesehatan yang menyesatkan. Indonesia sudah dijadikan ajang promosi bagi rumah sakit dari negara lain. Setiap rumah sakit dari luar negeri bebas berpromosi di Indonesia tanpa batasan. Persi telah membuat etika promosi rumah sakit di Indonesia. Beberapa hal yang tak boleh dilakukan rumah sakit lokal dan luar negeri yang akan berpromosi di Indonesia di antaranya menyampaikan informasi yang belum terbukti kebenarannya, dan memuji diri sendiri seperti "hanya satu-satunya", atau "yang pertama".

Untuk itu, pemerintah harus menertibkan berbagai iklan yang menyesatkan itu. Selain menghentikan penayangan iklan tersebut, pemerintah juga bisa mengeluarkan peringatan atau sanksi lain bagi pengiklan. "Selain pedoman etik yang jelas, perlu ada satu pedoman yang bersifat self regulating.

Promosi atau publikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui brosur, selebaran, pamflet, wajib mencantumkan nama dan alamat fasilitas pelayanan kesehatan serta tanggal publikasi tersebut. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf g UU No 44/2009, Rumah Sakit berhak untuk: mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tidak mengubah, menarik, menghilangkan, dan/atau menghentikan iklan dan/atau publikasi, dapat diambil tindakan administratif, berupa:pencabutan surat izin operasional/surat izin praktik/surat izin kerja/surat izin profesi untuk sementara waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan pencabutan surat izin operasional/surat izin praktik/surat izin kerja/surat izin profesi untuk selamanya.

Penilaian dan pengawasan iklan dan publikasi pelayanan kesehatan di daerah dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di tingkat provinsi. Dalam rangka penilaian dan pengawasan iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tersebut, dinas dapat berkonsultasi dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Menteri dapat membentuk Tim Penilaian dan Pengawasan Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan penilaian dan pengawasan atas materi iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan sebelum dan setelah ditayangkan.

Kewenangan Tim: memberi konsultasi atas materi iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan yang akan ditayangkan; menerima, menelaah, dan memeriksa laporan pengaduan dari masyarakat mengenai iklan dan publikasi pelayanan kesehatan; memanggil dan meminta keterangan saksi dan/atau pelapor.

Menteri dan/atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di tingkat provinsi, dapat memerintahkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan untuk mengubah, menarik, menghilangkan atau menghentikan iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan yang melanggar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Iklan Pelayanan Rumah Sakit yang bersifat Informatif dan Edukatif sangat diperlukan oleh Konsumen. Iklan yang mematuhi etika profesi, etika rumah sakit, dan etika pariwara dapat diharapkan tidak merusak kepercayaan konsumen dan pasien terhadap pelayanan kesehatan.

Selain tindakan administrasi tersebut, tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar dapat dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Etik Profesi, Majelis Disiplin Profesi, dan/atau Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia. Tindakan administratif tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Sumber: http://www.kabarindonesia.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5628