Pemprov Sulsel Tutupi Disclaimer APBD Lima Daerah
Tanggal: Thursday, 29 December 2011
Topik: Narkoba


TRIBUNNEWS.COM, 28 Desember 2011

MAKASSAR - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) menyatakan lima dari 24 kabupaten/kota di Sulsel berpredikat disclaimer dalam penyajian laporan keuangan APBD tahun 2011.

Ssedangkan 18 daerah meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan hanya Kabupaten Luwu Utara yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) penggunaan APBD tahun 2011.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muallim, yang mewakili gubernur menghadiri gelar pengawasan daerah di Makassar Golden Hotel (MGH) Makassar, menyebut lima daerah di Sulsel meraih opini disclaimer penggunaan APBD 2011.

"Kondisi terakhir laporan penggunaan APBD, masih da lima daerah yang dapat disclaimer, tapi say tidak mau meneruskan ini (tidak menyebutkan), 18 darah WDP, dan hanya Luwu Utara yang dapat WTP," kata mantan Bupati Caretaker Luwu Utara ini, Rabu (28/12/2011).

Begitu juga dengan Kepala Inspektorat Sulsel, Azikin Solthan yang dikonfirmasi disela-sela acara gelar pengawasan daerah pun menolak untuk menyebutkan lima daerah disclaimer APBD 2011 dimaksud.

"Sama seperti dokter, kalau Anda tanya berapa jumlah penderita HIV/AIDS pasti akan disebutkan jumlahnya, tapi kalau Anda tanya siapa-siapa yang kena HIV/AIDS pasti tidak akan ddisebutkan," kata Azikin.

"Begitu juga kami, memang ada lima daerah yang disclaimer, tapi daerah mana saja itu tidak etis kalau kami sebutkan," tambahnya.

Pada laporan keuangan APBD 2010 lalu, lima daerah di Sulsel juga meraih disclaimer penggunaan keuangan APBD daerahnya masing-masing Selayar, Takalar, Maros, Barru dan Kota Palopo.

Muallim menambahkan, beberapa indikator untuk mengukur kualitas keuangan suatu pemerintah daerah yakni ketepatan penyelesaian penyusunan APBD, ketepatan penyajian laporan keuangan daerah, tingginya penyerapan keuangan APBD, kualitas opini dari badan pemeriksa keuangan, dan perbaikan indeks persepsi korupsi dan pelayanan publik.

Hadir dalam acara gelar pengawasan daerah perwakilan dari unsur BPK RI, BPKP Perwakilan Sulsel, bupati dan wali kota atau wakilnya, inspektoratbkat kabupaten/kota, serta BPK daerah.

Acara serupa rutin digelar setiap tahunnya oleh Pemprov Sulsel untuk mengevaluasi gelar pengawasan dan pemanfaatan keuangan daerah.

Diakuinya raihan opini penggunaan keuangan daerah di Sulsel mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2010 tidak satupun daerah meraih WTP, maka tahun 2011 Luwu Utara berhasil meraih WTP.

Sumber: http://www.tribunnews.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5729