JOTHI MALUKU Tak Lelah Melawan Diskriminasi dan Stigma Negatif
Tanggal: Tuesday, 03 January 2012
Topik: Narkoba


Suara Karya, 03 Januari 2012

Keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia (Jothi) Provinsi Maluku baru seumur jagung. Akhir tahun 2008 organisasi ini diluncurkan. Kini anggotanya telah mencapai 150 orang, seluruhnya penderita human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS).

Pada usianya yang baru empat tahun, tentu saja aktivitas LSM ini berjalan dengan tertatih-tatih. Wajar karena kantor sekretariatnya pun menumpang di sebuah rumah sangat sederhana (RSS) milik Ketua Koordinator Jothi Maluku, Evien Theresia. Namun, hadirnya Jothi Provinsi Maluku di Jalan Pitu Ina No 34, RT 003/RW 01, Kelurahan Karang Panjang, Kota Ambon, sungguh bermanfaat bagi banyak orang.

"Ya, kami hadir dengan penuh semangat. Meski masih serba terbatas seperti ini, tapi Jothi Maluku ingin bermanfaat bagi para penderita HIV-AIDS di seluruh pelosok Provinsi Maluku," ujar Evien Theresia saat dikunjungi rombongan wartawan dan Humas Kementeriaan Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial Provinsi Maluku di Sekretariat Jothi Maluku akhir pekan lalu.

Evien, yang tengah hamil empat bulan, didampingi suaminya, Petrick, yang juga penderita HIV, menceritakan, anggota Jothi Maluku bermacam-macam status sosialnya. Namun, hal itu tak menghalangi untuk tetap kompak, solid, dan merasakan senasib sepenanggungan. Ada ibu rumah tangga, tukang ojek, karyawan swasta, pegawai negeri sipil (PNS), dan lain-lain.

"Seluruh anggota Jothi Maluku kompak bergandengan tangan untuk melawan diskriminasi dan stigma negatif masyarakat terhadap warga penderita HIV-AIDS. Sebab, kami punya hak yang sama untuk hidup di masyarakat. Kami penderita HIV-AIDS bukan warga yang tidak berguna. Kami sadari, perlu perjuangan berat menyadarkan masyarakat bahwa kami sama dengan para penderita penyakit lain," ujar Evien Theresia.

Melalui berbagai kegiatan positif yang dilakukan Jothi Maluku seperti bakti sosial, membersihan tempat ibadah (masjid menjelang Idul Fitri), gereja (menjelang Natal), penanaman pohon, pembagian bunga mawar, dan kampanye stop diskriminasi dan stigma dengan slogan "jauhi virusnya bukan orangnya", membuat Jothi Maluku kian dikenal masyarakat, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Maluku, dunia swasta dan dermawan.

Bantuan pun mulai mengalir untuk mendukung aktivitas mereka. "Kami berterima kasih, mulai tahun anggaran 2011, Dinas Sosial Provinsi Maluku mengalokasikan APBD untuk nutrisi, gizi, tes antibodi secara gratis. Sedangkan Kementerian Sosial memberikan bantuan nutrisi, gizi, dan dana pemberdayaan bagi 5 orang penderita HIV-AIDS," kata Evien.

Evien berharap, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat luas lebih peduli lagi. Pasalnya, di Maluku terdapat sekitar 800 penderita HIV-AIDS dari berbagai strata sosial. "Seperti di daerah lain, di Maluku, temuan kasus penderita HIV-AIDS didominasi ibu rumah tangga, yang ditularkan dari para suami yang melakukan seks berganti-ganti pasangan," ucap Evien menambahkan.

Kini para penderita HIV-AIDS patah semangat dalam menjalani hidup. Sebab, sudah ada obat generik anti retroviral virus produksi India yang mampu melumpuhkan virus, yakni kapsul Nevirapine Tablets USP dan Nevirapine Comprines USP.

"Penderita HIV-AIDS akan sehat bugar, mampu melakukan aktivitas seperti orang sehat, dengan catatan melakukan terapi dan minum obat anti retroviral virus secara benar. Kami berharap, pengobatan sebagai alat pencegahan," tutur Evien menambahkan.

Namun, mereka dihantui kekhawatiran, harga obat ini akan melambung dan rawan langka setelah ada perjanjian perdagangan bebas (FTA). Perjanjian FTA sebuah pendekatan bilateral yang lazim digunakan untuk melanggengkan kepentingan ekonomi disinyalir memiliki tujuan memonopoli sektor kesehatan.

FTA antara Uni Eropa dan India yang dikaji akan mengancam ketersediaan obat generik anti retroviral (ARV) yang dipergunakan untuk pengobatan HIV dan AIDS telah membuat banyak aktivis HIV-AIDS di seluruh dunia terpanggil untuk melakukan penentangan secara terbuka.

Menurut Penasihat Jothi Provinsi Maluku Petrick, dalam draf paling baru 10 Juli 2010 http://www.cis-india.org/advocacy/ipr/upload/india-eu-fta-ipr-July 2010 perjanjian itu, Uni Eropa mengajukan klausul penegakan hak kekayaan intelektual yang ditujukan untuk mengendalikan harga obat agar tidak jatuh dan menunda pengembangan obat esensial (ARV).

Kebijakan agresif yang dapat mengakibatkan terhentinya produksi obat ARV generik dari farmasi India yang selama ini menjadi pemasok 80 persen kebutuhan obat HIV-AIDS dunia yang didistribusikan ke negara-negara di Asia dan Afrika serta negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia, menjadi target advokasi pengobatan AIDS global.

Jothi menentang keras perjanjian tersebut. Pasalnya, berdampak sangat merugikan bagi kesehatan orang terinfeksi HIV dikarenakan tidak tersedianya akses untuk pengobatan yang berkualitas dan terjangkau.

Melalui jejaring kemitraannya, para aktivis yang bergabung dalam Jothi juga melakukan konsolidasi dengan organisasi-organisasi lain seperti APN Plus, MSF, Delhi Network of Positive People, Lawyers Collective, serta ratusan organisasi lainnya. Penentangan terhadap draf FTA yang dianggap akan merugikan kesehatan masyarakat di seluruh dunia, terutama terkait dengan HIV-AIDS, terus-menerus digencarkan untuk memungkinkan adanya harapan di tengah epidemi AIDS dan perbaikan standar kesehatan masyarakat ke arah positif yang menurunkan kesakitan dan kematian akibat virus itu.

Menghadapi kemungkinan memburuknya produksi dan distribusi obat HIV generik dunia, Jothi juga berupaya mengomunikasikan beberapa rekomendasi kepada Menteri Kesehatan Dr Endang Rahayu Sedyaningsih, agar dia segera mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan negara Indonesia untuk memperkuat kapasitas farmasi BUMN, Kimia Farma, dalam melakukan produksi obat generik yang juga menjadi salah satu indikator prioritas penanggulangan AIDS di ASEAN.

"Harapan ke depannya agar obat ARV generik dapat terus dikembangkan di Indonesia hingga pada tahap yang memadai untuk bisa melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai dampak negatif HIV dan AIDS," kata Petrick. (Yon Parjiyono)

Sumber: http://www.suarakarya-online.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5755