SOTK RSUD Dirombak DPRD Bahas 5 Ranperda
Tanggal: Wednesday, 18 January 2012
Topik: Narkoba


Padang Ekspres, 17 Januari 2012

Padang — Pemulaan masa sidang I tahun 2012, DPRD Sumbar akan membahas lima rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diusulkan gubernur. Kelima ranperda itu bagian dari 22 ranperda dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun 2012.

Lima ranperda yang diusulkan gubernur melalui sidang paripurna DPRD kemarin (16/1), adalah Ranperda Organisasi dan Tata Kerja RSUD Solok, Ranperda Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan, Ranperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS, dan Ranperda Perubahan atas Perda No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Disampaikan gubernur, perubahan atas organisasi dan tata kerja RSUD Solok sehubungan peningkatan klasifikasi RSUD Solok dari kelas C menjadi kelas B. Untuk itu, perlu dilakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan eselonering yang disesuaikan dengan klasifikasi kelas B.

Perubahan organisasi dan tata kerja yang dilakukan merujuk pada PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, RSUD kelas B terdiri dari tiga wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri tiga bagian/bidang, yang membawahi tiga subbagian dan dua seksi.

Dalam perubahannya, diusulkan wakil direktur pelayanan membawahi 3 bidang, yang masing-masing terdiri 2 seksi. Sedangkan wakil direktur umum dan sumber daya manusia membawahi 2 bagian, yang masing-masing bagian terdiri 3 subbagian. Wakil direktur keuangan membawahi 2 bagian yang masing-masing bagian terdiri 3 subbagian.

Selanjutnya eselonering jabatan struktural pada RSUD Solok diusulkan, direktur eselon IIb, wakil direktur eselon IIIa, kepala bagian/bidang eselon IIIb, dan kepala subbagian/seksi eselon IVa.

Ranperda Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan dimaksudkan sebagai salah satu usaha menjaga kelestarian sumber daya ikan sehingga bisa dimanfaatkan optimal dan berkelanjutan. Pengendaliannya dilakukan melalui penerapan perizinan yang diatur ranperda, terutama ditujukan kepada perusahaan perikanan.

Sedangkan bagi nelayan yang usahanya hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, hanya dilakukan pencatatan atas usahanya untuk keperluan pembinaan dan pengendalian.

Begitu juga Ranperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, agar kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat usaha pertambangan tersebut bisa dikurangi dan diantisipasi.

Untuk penanggulangan HIV/AIDS di Sumbar, gubernur mengusulkan ranperda yang mengatur ruang lingkup penanggulangan, yaitu promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan. Selain itu, juga mengatur tanggung jawab dalam penanggulangan HIV/AIDS antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor terkait lainnya. Serta tanggung jawab dan koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumbar.

Kemudian, Ranperda Perubahan Perda No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, akan dilakukan perubahan pasal 16 ayat 1 menyangkut tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan baru. Akan dilakukan penurunan tarif atas BBNKB kendaraan dari 12,5 persen menjadi 10 persen.

Sebagai gambaran, kata Gubernur, sejak pemberlakuan Perda No 4/2011, sampai saat ini kendaraan baru yang telah mendaftar belum satu pun yang melakukan pembayaran. Selanjutnya untuk kendaraan roda empat pribadi dan angkutan barang, para dealer di Sumbar sepakat membeli kendaraan di Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang dan Jakarta, yang masih memberlakukan tarif 10 persen.

“Jika tidak disikapi, Sumbar kehilangan sektor pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan baru. Diperkirakan kita akan kehilangan Rp 40 miliar perbulan dari sektor ini,” ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. (*)

Sumber: http://padangekspres.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5821