Perda Akomodir Aspirasi Daerah
Tanggal: Wednesday, 25 January 2012
Topik: Narkoba


Padang Ekspres, 21 Januari 2012

Padang — Pengajuan rancangan peraturan daerah (ranperda) oleh pemerintah provinsi harus sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga peraturan daerah tersebut bisa dijalankan, diawasi dan dievaluasi efektivitas pelaksanaannya di masyarakat.

“Kalau tidak, peraturan daerah itu akan menjadi bumerang bagi gubernur. Karena setiap saat akan ditanya oleh DPRD tentang pelaksanaannya. Lagi pula, yang akan menjalankan perda itu pemerintah kabupaten dan kota sebagai eksekutor di masyarakat,” ujar staf ahli DPRD Sumbar, Rusdi Lubis.

Menurut mantan sekprov Sumbar ini, banyaknya perda yang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah kabupaten dan kota karena jarang memperhatikan aspirasi kabupaten dan kota terhadap ranperda yang akan dibuat itu.

Selain itu, juga menyangkut kebutuhan kabupaten dan kota akan perda tersebut sebagai payung hukum untuk melahirkan peraturan gubernur dan perda turunannya. Jika daerah tidak memiliki kebutuhan terhadap perda yang akan dibuat tentu saja sulit untuk disosialisasikan, apalagi dilaksanakan.

“Pembuatan perda itu anggarannya cukup besar. Kalau tidak dilaksanakan oleh masyarakat akan sia-sia saja penggunaan anggaran itu. Makanya, perda itu tidak sekadar dibuat-buat saja, tapi harus dipikirkan sejak awal, bisa dilaksanakan atau tidak. Harus dipertimbangkan dengan matang, bahwa, sebuah peraturan daerah harus punya daya mengatur yang efektif,” ungkapnya.

Salah satu contoh ranperda yang harus dipertimbangkan efektivitasnya, menurut Rusdi Lubis, adalah ranperda tentang penanggulangan HIV/AIDS. Dalam pandangannya, judul perda itu seharusnya pencegahan HIV/AIDS, bukan penanggulangan. Karena upaya penanggulangan itu membutuhkan anggaran yang sangat besar.

“Perda ini bagus sebenarnya, namun perlu dicermati juga materinya. Penanggulangan itu seolah Sumbar sudah akut HIV/AIDS. Sementara yang diperlukan sekarang adalah upaya preventif atau pencegahan.

Anggaran yang ada di APBD tidak mungkin untuk melaksanakan penanggulangan. Sebab, dalam penanggulangan itu harus menyediakan obat-obatan, tempat rehabilitasi, dan fasilitas lainnya. Butuh anggaran yang besar dan tidak mungkin dipenuhi oleh APBD,” paparnya. (no)

Sumber: http://padangekspres.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5841