ODHA Lakukan Kejahatan Dapat Diproses Secara Hukum
Tanggal: Wednesday, 01 February 2012
Topik: Narkoba


Berita Sore, 31 Januari 2012

MEDAN: Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) apabila telah melakukan kejahatan, maka, dia tetap harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena bagi pelaku tindak kejahatan dimata hukum tetap sama, dan yang membedakannya adalah statusnya sebagai ODHA.

“Tidak ada bedanya dengan yang lain, tetap mereka diproses secara hukum apabila telah melakukan tindak kriminalitas. Sama halnya dengan penderita menular lainnya seperti TBC, kusta dan sebagainya. Kalau sakit. Yah, mereka diobati,” ucap Andi Ilham Lubis MKes, Project Officer Global Fund, ketika dihubungi, Senin (30/01), terkait pengakuan seorang tersangka pencurian helm di Polsek Sunggal yang mengaku dirinya adalah penderita HIV.

Dalam hal ini, sebutnya, sudah ada bagiannya seperti di kepolisian yang menangangi bagian kedokteran kesehatan yang bisa berkoordinasi dengan RS Bhayangkara, terutama untuk obat ARV bagi ODHA.

Masalah perbuatannya melakukan tindakan kriminalitas, Andi menilai hal itu menyangkut perilaku si penderita HIV itu, tanpa melihat sakit atau tidaknya dia. Dari dulu sudah ada kasus tersebut dan berulang kali disosialisasikan mengenai perilaku ODHA.

Senada, penggiat HIV/AIDS dari LSM Medan Plus Eban Totonta Kaban juga menilai kalau hal itu jangan diistimewakan. “Ada beberapa kasus seperti itu. Jadi, jangan karena virusnya, orang tersebut diistimewakan,” tukas Eban.

Mengenai perbuatan kriminal tersebut, Eban mencontohkan seperti faktor ketergantungan akibat narkoba suntik, sakit lalu kecanduan. “Jadi untuk memenuhi kebutuhannya, lalu bertindak yang melanggar hukum,” ujar Eban.

Ia menyebutkan adanya UU no 35 tentang vonis rehab pengguna narkoba. “Tapi kalau sudah kriminal, proses hukum,” sebutnya. Sedangkan bila si pelaku di dalam tahanan, Eban mengatakan kalau hal itu merupakan peran kepolisian untuk menyiapkan pelayanan bagi penderita HIV, seperti perawatan bagi yang sakit. “Tapi proses hukum jalan,” kata Eban mengulangi.

Sementara untuk penyediaan kebutuhan obat ARV, Eban mengutarakan petugas bisa berkordinasi dengan Medan Plus. “Kita siap bekerjasama untuk merawat tahanan bagi ODHA. Kita siap mengantar obat ARVnya,” ungkapnya.

Begitupun, ujarnya, ada dijumpai ODHA yang ditahan setelah dua minggu baru datang keluarga atau sahabat ODHA tersebut kepada Medan Plus datang yang meminta ARV. ”Ini sudah terlambat dan ini bahaya kalau sempat terjadi resistensi obat,” katanya. Disinggung mengenai peran pemerintah dalam memberdayakan ODHA, Eban mengungkapkan masih minimnya dukungan pemerintah daerah.

Untuk itu ia berharap agar KPA Provinsi Sumut terutama Plt Gubsu Gatot Pujonugroho harus lebih berperan dalam melaksanakan fungsi kordinasi. “Sangat diharapkan pera Gubsu dalam fungsi kordinasi,” pungkasnya. (don)

Sumber: http://beritasore.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5905